SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kita tengah melakukan Pembahasan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2023 dan APBD Murni 2024. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan ketuntasan target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan salah satu ukuran ketuntasan pembangunan itu adalah angka meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini bahwa hal itu dimulai dari kampung. Pembangunan kampung yang dirasakan langsung oleh masyarakat mampu mendongkrak kesejahteraan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Reni menjelaskan ada tiga faktor untuk mendorong peningkatan IPM lewat kampung-kampung. Diantaranya, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita.
“Jika kampung-kampung dibangun dengan maksimal, maka IPM akan lebih cepat naik. Tiga indikator tersebut harus menjadi perhatian utama,” ungkap Reni, di ruang kerjanya, Rabu, (15/8) lalu.
Menurut Reni IPM di Surabaya sekitar angka 82 yang merupakan tertinggi di Jawa Timur. Namun, secara nasional tak masuk 10 besar. Ia, jika pendekatan ke kampung-kampung sukses, maka angka IPM bisa naik lebih tinggi. Bukan tak mungkin, Surabaya masuk dalam jajaran 5 besar IPM tertinggi secara nasional.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
“Jika pembangunan bisa dirasakan masyarakat kampung, maka mereka akan semakin memiliki kota ini dan bangkit dengan potensinya. Kampung yang bergerak adalah kampung yang sehat, kampung yang sehat bakal tumbuh menjadi Kampung Surabaya Hebat. Kampung bisa bergerak ketika Pemkot dan DPRD hadir,” ungkap Reni.
Reni mengatakan IPM bakal selalu berkaitan dengan angka kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan dianggap penting, oleh karena itu data kemiskinan yang akurat harus diberikan. Selama ini, Pemkot menjadikan angka kemiskinan sebagai indikator penilaian kinerja Camat. “Menurut saya, selain soal angka penurunan kemiskinan, juga harus dilakukan penilaian tentang upaya dan langkah-langkahnya,” ungkap Reni.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Reni menemukan sebuah kondisi ketika Ketua RT melaporkan terdapat keluarga miskin. Namun, Camat atau lurah tidak berani menandai karena takut angka kemiskinan di wilayah mereka bertambah. Karena jika angka kemiskinan bertambah maka nilai Camat/lurah bakal turun. Untuk itu, perlu indikator penilaian yang baru. Tak sekadar angka, namun juga langkah dan program yang dimiliki camat/lurah.
Jika dilakukan dengan maksimal, Reni yakin jika Surabaya akan terus bertumbuh jadi kota yang makin maju. IPM meningkat, kesejahteraan masyarakat terjamin. Tentu saja, visi Surabaya untuk gotong royong menjadi kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan bisa terwujud. Alq
Editor : Moch Ilham
