.jpg)
Beri Dana Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemda Rp 3 triliun
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dua Menteri Jokowi yaitu Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, diapresiasi sejumlah kepala daerah yang baru mengikuti acara International Seminar on Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades. "Beliau berdua menggugah kita makin berkompetisi secara positif," kata beberapa peserta saat akan kembali ke daerahnya, Rabu (4/10/203).
"Tadi dibilang (Tito), Menteri Keuangan ditakuti. Nggak pak. Menteri Keuangan dirindukan, uangnya," ujar Sri Mulyani, disambut tawa hadirin.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut menjadi salah satu sosok yang ditakutkan para pejabat pemerintahan daerah (pemda).
"Kadang-kadang temen-temen Pemda ini yang ditakutin cuma dua, satu aparat penegak hukum kalau kena kasus hukum, OTT. Kedua takut rakyat kalau mau Pilkada, elektabilitas," kata Tito, dalam sambutannya di acara International Seminar on Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades, dikutip lewat saluran Youtube Kemenkeu RI, Selasa (3/10/2023).
acara tersebut bernama International Seminar on : Indonesia's Fiscal Decentralization Policy for The Next Decades, yang dilaksanakan di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta,
Insentif ke Pemda Rp4 triliun
Pada acara itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan Dana Insentif Daerah (DID) kepada Pemda yang memiliki kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Total alokasi DID tahun 2023 sebesar Rp4 triliun, terdiri dari Rp1 triliun untuk insentif pengendalian inflasi dan Rp3 triliun untuk insentif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain DID, Pemerintah juga menyerahkan tambahan Dana Desa dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun kepada 15.097 desa berprestasi yang tersebar di 37 provinsi.
Pencapaian tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
Penerima Insentif fiskal Kinerja
Kabupaten Garut dinobatkan sebagai kabupaten penerima insentif fiskal kinerja tertinggi se-Indonesia.
Sebagai penghargaan atas prestasi ini, Kabupaten Garut berhak menerima hadiah berupa insentif fiskal senilai 25.4 Miliar Rupiah, yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, didampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diterima oleh Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman.
Menteri Keuangan Dua Zaman
Dikutip dari marketfinance, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Dua Zaman. Era SBY dan Jokowi.
Nama Sri Mulyani Indriwati diakui langganan Menteri Keuangan.
Dari jejak digital, Sri Mulyani menjabat menkeu di periode 2005-2010 dan 2016-hingga sekarang. Perempuan muslim yang masih ayu ini, lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962.
Ia merupakan anak ketujuh dari sepuluh bersaudara, dari pasangan Prof Satmoko dan Prof Retno Sriningsih, dosen di Universitas Negeri Semarang. Pasangan ini, berasal dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah.
Sri Mulyani, juga sering dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Terbaru, Sri Mulyani meraih penghargaan Distinguished Leadership and Service Award pada pertemuan tahunan anggota The Institute of International Finance (IIF) di Washington, D.C pada 11 Oktober 2021 lalu.
3 Hal Ditakutkan Pejabat Pemda
Mendagri Tito mengatakan, ada tiga hal yang paling ditakutkan pejabat pemda. Pertama ialah takut kepada aparat penegak hukum, utamanya takut terjerat kasus hukum hingga terkena operasi tangkap tangan (OTT). Lalu kedua, takut kepada rakyat, dan yang ketiga barulah takut kepada Sri Mulyani.
Tapi artinya ada tiga, yang ketiga takut sama Ibu Menkeu kalau dananya dipotong. Kalau bahasa mereka dirasionalisasi, tapi kalau bahasa lapangan mereka dipotong. Jadi, politik anggaran Bu Menkeu ini powerfull," tambahnya.
'Potong' Anggaran
Meski demikian, menurut Tito, langkah 'potong' anggaran yang dilakukan Menkeu bisa berdampak baik terhadap keuangan daerah. Dalam hal ini, bisa mendorong jiwa kompetitif untuk meningkatkan kinerja pemda.
Untuk meningkatkan jiwa kompetitif tersebut, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kemendagri memberikan penghargaan berupa insentif fiskal terhadap daerah-daerah yang berprestasi. Menurutnya, kepala daerah akan punya kebanggaan tersendiri apabila mampu memenangkannya. Akan tetapi, yang tidak kalah penting, yakni berfoto dengan Sri Mulyani usai menerima penghargaan. Menurutnya foto ini bisa langsung viral hingga mendongkrak elektabilitas.
Piagammya, Foto Sri Mulyani
"Tapi akan lebih mantab lagi, pengalaman saya sebagai Mendagri ke daerah, yang mereka tunggu itu bukan piala saja, tapi dana insentif daerah. Kenapa? Karena dapat dua, dapat juga piagammya, fotonya (bersama Sri Mulyani), dapat uangnya juga. Apalagi daerah yang mengandalkan PAD 5%, 2%, dapat Rp 5-10 miliar really matter for them (sangat penting buat mereka)," ujarnya.
Saya Dirindukan Pejabat Pemda
Sementara itu, dalam sambutannya di acara yang sama, Sri Mulyani pun membalas omongan Tito. Menurut menteri yang akrab disapa Ani ini, dirinya tak ditakuti melainkan justru dirindukan oleh pejabat pemda.
"Tadi dibilang (Tito), Menteri Keuangan ditakuti. Nggak pak. Menteri Keuangan dirindukan, uangnya," ujar Sri Mulyani, disambut tawa hadirin.
Bagikan Sejumlah Insentif Fiskal
Dalam momentum tersebut, Sri Mulyani turut membagikan sejumlah insentif fiskal kepada daerah-daerah yang berprestasi.
Dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 dialokasikan insentif fiskal untuk penilaian kinerja tahun berjalan sebesar Rp 4 triliun. Besaran tersebut dibagi untuk kategori pengendalian inflasi Rp 1 triliun dan untuk kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat Rp 3 triliun.
Insentif fiskal untuk kategori pengendalian inflasi diberikan dalam tiga periode. Periode pertama telah diberikan pada 31 Juli 2023 kemarin. Periode kedua diberikan pada hari ini, dan yang ketiga rencananya diberikan pada akhir Oktober 2023. Lalu kemarin, diberikan Rp 330 miliar kepada 33 daerah yang berdasarkan penilaian memiliki kinerja baik dalam pengendalian inflasi.
Sementara untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat, dialokasikan Rp 3 triliun, diberikan kepada 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten terbaik.
Dab rata-rata daerah mendapatkan alokasi Rp 9,68 miliar dengan alokasi tertinggi di Rp 25,4 miliar dan terendahnya Rp 5,23 miliar.
Selain itu, juga digelontorkan uang tambahan dana desa sebesar Rp 2 triliun kepada sekitar 15.097 desa, atau 20�ri total 74.954 desa yang tersebar di 434 kab/kota di Indonesia. Dari total anggaran tersebut, dana paling tinggi yang diberikan ialah sebesar Rp 174,64 juta per desa untuk sebanyak 34 desa. Sementara untuk alokasi terendahnya ialah sebesar Rp 35 juta per desa untuk 108 desa. n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
