.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyorot kondisi di Mahkamah Konstitusi (MK) akhir-akhir ini. Dia mengatakan apa yang terjadi di MK sebagai manipulasi hukum.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023) .
Baca Juga: Politisi Jalin Politik Silaturahmi
Megawati Soekarnoputri mengingatkan kecurangan yang menurutnya sudah mulai terlihat menjelang Pemilu atau Pilpres 2024.
"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi," lanjut Megawati.
Megawati kembali mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024. Sebelum menyinggung kecurangan, Megawati mengingatkan agar rakyat jangan takut berpendapat.
Jangan Ada Kesewenang-wenangan
"Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," tegas Megawati.
Dia tak menjelaskan detail apa manipulasi hukum yang dimaksud. Namun, Megawati mengatakan manipulasi itu terjadi akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran.
"Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," ucapnya.
Megawati pun meminta semua pihak tidak takut untuk bersuara. Dia mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang.
"Mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," ucapnya.
Politik Akal Sehat
Megawati menyebut dirinya prihatin dengan kejadian tersebut. Dia menyebut konstitusi negara adalah salah satu pranata kehidupan berbangsa.
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
"Kita semua tentu sangat sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," katanya.
"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak tekad dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa," sambungnya.
Telah Memberikan Cahaya Terang
Saat ini Suhartoyo, terpilih sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya usai dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh MKMK. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim.
keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang salah satunya mencopot Anwar Usman dari Ketua MK. Megawati menyebut hal itu bagaimana cahaya terang di kegelapan demokrasi.
"Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," kata Megawati.
Baca Juga: Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi
Jangan Buat Kabar Burung
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjawab pernyataan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut adanya kondisi manipulasi hukum menyoal putusan Mahkamah Konstitusi. TKN menilai hal tersebut perlu dibuktikan.
"Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silakan dibuktikan. Jangan membuat insinuasi dan kabar burung. Sekali lagi fakta yang kita angkat bukan cerita ya kan. Pemilu itu kita bicara fakta bukan bicara fiksi," kata sekretaris TKN, Nusron Wahid di Jakarta, Minggu (12/11/2023).
Nusron merasa heran dengan pernyataan Megawati yang menyebut adanya penyelewengan. Sebab kata dia, kontestasi politik dimulai sejak kampanye dilakukan pada 28 November mendatang. Namun dia mengatakan, pihaknya tetap menghormati Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Indonesia.
"Pertandingan belum dimulai dan belum selesai. Kita tidak bisa mengatakan di mana ada penyelewengan. Kampanye saja belum dimulai, kok sudah katakan ada penyelewengan? Secara de facto, hari ini kan belum ada rumus aturan kampanye, baru berlaku 28 November, kalau gitu dikatakan sudah ada penyelewengan, apa yang disebut penyelewengan," kata dia.
Terkait putusan MK soal usia Capres-Cawapres, Nusron menyebut putusan dibuat berdasarkan keputusan kolegial. Dia mengatakan kedudukan Anwar Usman sebagai ketua MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpengaruh terhadap putusan tersebut.
"Satu hakim mempunyai hak yang sama dan telah dibuktikan oleh MKMK, tidak ada satu saksi pun yg mengatakan bahwa Anwar Usman bisa memengaruhi hakim-hakim yang lain. Terus kalau ada mengatakan manipulasi, manipulasi nya ada di mana? Wong Undang-undang mengatakan bahwa masing-masing hakim mempunyai hak yg sama, dan anwar Usman sendiripun meskipun kepala, mempunyai hak yang sama, dan kebetulan posisinya 5-4," jelasnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
