Dianggap Curi Start kampanye, Bawaslu Kota Blitar Tertibkan APK di Beberapa Titik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Penertiban APK di beberapa titik di Kota Blitar. SP/Lestariono
Penertiban APK di beberapa titik di Kota Blitar. SP/Lestariono

i

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Seiring masih diberlakukan masa Kampanye Pemilu 2024 di awali bulan November 2023 mendatang, untuk itu Bawaslu Kota Blitar melakukan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) Pemilu 2024 pada Rabu 15 November 2023 di beberapa titik. 

Penertiba dilakukan karena ada yang tidak mentaati atau tidak mengindahkan himbauan tentang pemasangan APK, hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar Roma Hudi Fitrianto pada wartawan di sela-sela saksikan petugas Bawaslu dan Satpol PP Kota Blitar.

"Jelasnya kami menertibkan atau kita sita APK Pemilu 2024 hal itu sebagai sanksi bagi yang bersangkutan yang tidak mengindahkan himbauan yang telah disepakati," kata Roma.

Masih menurut pria berkaca mata ini, karena masa tahapan kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November mendatang sampai 10 Februari 2023, jika ada yang memasang APK akan ditertibkan, bahkan disita tanpa boleh diminta lagi.

"Sekarang ini masih merupakan tahapan sosialisasi politik, selama tahapan sosialisasi politik, untuk itu parpol peserta pemilu hanya diperbolehkan memasang alat peraga yang tidak ada unsur mengajak memilih," tegas Roma Hudi.

Pelaksanaan penertiban APK Pemilu 2024, digelar di beberapa titik dan paling banyak ada di kawasan dekat RSU Syuhada' Haji dan jalan Sudanco Supriyadi, sedang petugasnya selain dari team Bawaslu Kota Blitar juga bersama petugas Satpol PP Pemkot Blitar yang diawali pukul 09.00, dan rata rata adalah milik calon untuk DPR RI.

"Selain kita turunkan, sejak beberapa waktu lalu APK sudah diturunkan sendiri oleh parpolnya, jadi yang tersisa APK adalah para caleg untuk DPR RI, sedang yang memasang APK nya team dari calon DPR RI, maka di wilayah (daerah) tidak berani melepas atau menurunkan," tambah Roma Hudi Fitrianto.

Roma memungkasi keteranganya, ada beberapa parpol yang memperbaiki APK nya dengan cara di tutup dengan kertas atau diisolasi pada gambar calon atau ada gambar paku untuk ajakan memilih, atau mencoblos calon. Les

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…