SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dugaan pemotongan dana bantuan sosial (bansos) mantan Kepala Desa di Jombang, kembali mencuat. Indikasi pemotongan dana bansos ini diduga dilakukan oknum mantan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Dugaan pemotongan bansos ini terjadi saat pemerintah menggelontorkan bansos COVID-19 di tahun 2020 lalu, dengan dalih pemerataan.
Informasi yang diterima media ini menyebutkan dugaan pemotongan bansos ini dilakukan staff oknum mantan Kades berinisial BS. Oleh BS staff yang diketahui berinisial N itu diminta "memotong" dana bansos dengan dalih diberikan ke warga lain dusun yang tidak menerima bansos.
Baca Juga: Mensos Risma Santai Usai Digeledah KPK 8 Jam, Tetap Bekerja Sesuai Arahan Presiden
Pemotongan dana bansos yang diduga dilakukan N, nilainya bervariasi mulai Rp 100 ribu hingga Rp 800 ribu.
"Ambilnya kan digabung beberapa bulan, ada yang dapat Rp 600 ribu "dipangkas" Rp 200 ribu. Kalau yang dapat Rp 1,8 juta hanya dikasihkan Rp 1 juta," ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Jumat (24/11/2023).
Baca Juga: Mensos Risma Kooperatif
Ia menceritakan jika dugaan pemotongan ini dilakukan N atas perintah oknum mantan Kades, dengan alasan pemerataan bansos COVID-19. Sementara itu, mantan Kades Pacarpeluk, Bambang Suir menampik jika melakukan pemotongan bansos.
"Iya itu gak ada (dugaan pemotongan basos)," ujarnya, saat dikonfirmasi, Kamis 23 November 2023. Akan tetapi menurutnya, pihaknya hanya memberikan imbauan kepada penerima bansos, untuk melakukan pemerataan.
Baca Juga: Hasil Rampasan Korupsi Juliari Batubara Senilai Rp 16,2 M Diserahkan KPK ke Kas Negara
"Cuma mengimbau saja ke penerima bansos, tetangga yang gak dapat tolong dikasih, itu saja. Ada yang mau ada yang tidak, semuanya kembali ke pribadi masing-masing," tutur Suir.
"Kalau pemotongan bansos, gak ada. Hanya mengimbau kalau ada tetangga yang gak dapat (bansos, saat itu) dikasih. Entah Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu," kata dia menambahkan. Ditegaskan Suir, imbauan itu disampaikan langsung ke masyarakat penerima bansos pada saat itu. "Jadi tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke perangkat desa. Karena disampaikan langsung ke masyarakat. Mau ngasih atau tidak ya terserah. Intinya tidak ada itu (dugaan) pemotongan basos," pungkasnya.sar
Editor : Redaksi
