SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Meski Firli Bahuri diberhentikan dari Ketua KPK imbas menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Namun, lembaga anti rasuah ini tak akan goyah untuk menjerat koruptor.
"Kami masih akan merapatkan di tingkat pimpinan dan struktural sebagai langkah evaluasi dan konsolidasi untuk perbaikan KPK ke depan," tegas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Minggu (26/11/2023).
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK akan melaksanakan tugas seperti biasanya. Dia menyebutkan masyarakat belum bisa hidup makmur karena masih banyak pelaku korupsi yang belum terjerat.
"Kami akan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tetap semangat memberantas Korupsi di negeri Indonesia yang kaya raya dan makmur ini," kata Tanak.
"Namun, karena banyak pelaku korupsi yang belum terjerat, menyebabkan masyarakat Indonesia belum bisa hidup makmur, sejahtera, fakir, dan anak telantar belum bisa dibiayai oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945," imbuhnya
Firli Dipanggil Lagi
Ketua KPK Firli Bahuri, akan dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya. Ini setelah Firli Bahuri, menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Salah satu saksi yang akan diperiksa pekan depan adalah SYL. "Betul (SYL akan diperiksa)," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak saat dihubungi, Minggu (26/11/2023).
Ade Safri menyebut sejumlah saksi akan diperiksa selama sepekan. Pemeriksaan dilakukan untuk menguatkan keterangan tambahan yang pernah mereka berikan sebelumnya.
"Mulai hari Senin tanggal 27 November 2023 sampai dengan satu minggu ke depan. Dalam kapasitas tambahan keterangan ataupun penguatan keterangan yang pernah diberikan oleh para saksi di depan penyidik sebelum ditetapkannya tersangka," ujarnya.
.Dia mengatakan Firli diduga memeras, menerima gratifikasi dan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.
"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ucapnya. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
