Jokowi Tambah Anggaran Rp 14 Triliun, Beli Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Joko Widodo sedang berbincang-bincang dengan para petani di pinggir sawah, di Desa Cisaat, Leuwigoong, Garut, dalam kunjungannya meninjau gerakan mengawal musim tanam. SP/ JKT
Presiden Joko Widodo sedang berbincang-bincang dengan para petani di pinggir sawah, di Desa Cisaat, Leuwigoong, Garut, dalam kunjungannya meninjau gerakan mengawal musim tanam. SP/ JKT

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pembelian pupuk subsidi cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kios-kios resmi. Bahkan Pemerintah menambah anggaran hingga Rp 14 triliun untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi tinggal menunggu proses dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya sampaikan sekarang pengambilan pupuk bisa pakai KTP. Subsidi pupuk sudah saya tambah sebesar Rp 14 triliun. Urusan petani ya mesin dan pupuk. Untuk masa tanam ini 1.7 ton pupuk dari pupuk Indonesia sehingga mencukupi dan kemudian keluhan pupuk sudah tidak ada lagi," ujar Jokowi, Kamis (04/01/2024).

Kebijakan tersebut mengingat, pada Maret dan April 2024 hampir semua daerah sudah mengalami hujan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan produksi. Sehingga pupuk subsidi tersebut dapat mempermudah para petani.

"Di awal Januari mulai menanam semuanya karena hujan sudah turun dimana air juga kebutuhan sudah tercukupi  di Desember  kita nanam sekitar 4 juta, di Januari 1,7 juta hektar, Februari 1,4 juta hektar. Semoga kita harapkan ada peningkatan produksi beras kita di masa panen Maret April," katanya.

Sementara itu, menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, rata-rata keluhan para petani adalah kurangnya pasokan pupuk subsidi untuk meningkatkan produksi. Lebih lanjut, pihaknya pun bergegas menyampaikan penambahan anggaran ke Presiden Joko Widodo.

"Bapak Presiden kami sudah keliling ke 11 provinsi di Indonesia. Dan rata-rata keluhan mereka (petani) adalah pupuk. Alhamdulillah, setelah saya lapor pada pertemuan yang lalu di Pekalongan Bapak Presiden setuju pupuk subsidi ditambah," kata Mentan Andi.jk-01/dsy

Berita Terbaru

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Ormas Gerakan Lingkungan Dukung Kortastipidkor Polri Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan untuk Lingkungan, Rusdi Legowo, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan…

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Di Tengah Efisiensi Anggaran, Fraksi DPRD Pertanyakan SILPA Rp154,7 Miliar

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:50 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran …

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Sidang Kasus Maidi: Sekda Soeko Akui Minta Rp.50 Juta ke Thariq Megah 

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 19:11 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui pernah meminta uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Kepala Dinas …

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

APROKI Ungkap Tantangan Sektor Konstruksi Jatim Serap hingga 210 Ribu Pekerja

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Industri konstruksi di Jawa Timur tak hanya menjadi penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan…

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

APCI Tolak Kemasan Rokok Seragam, Sebut Ancam Nasib 1,5 Juta Petani Cengkeh

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:44 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok kembali menuai penolakan. Kali ini, keberatan datang dari Asosiasi…

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Reputasi Digital Tak Boleh Jadi Alasan Menghapus Karya Jurnalistik

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

Jumat, 10 Jul 2026 18:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Upaya menjaga reputasi digital semakin marak dilakukan di tengah mudahnya informasi ditemukan melalui mesin pencari. Namun, permintaan …