PKS Anggap Jokowi Presiden Lucu!

Peneliti LIPI, Malah Anggap Jokowi, Impossible Netral. Jokowi Dipastikan Bela Prabowo, Karena Kemenangan Prabowo adalah Kemenangan Gibran Rakabuming Raka, Anaknya

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai isi debat ketiga Pilpres 2024 sebagian menyerang personal sehingga tak mengedukasi, ditanggapi sinis PKS, Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti.

Ikrar menyebut aksi pembelaan dari Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertahanan yang juga capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam debat capres, jadi bukti konkret Jokowi tidak netral.

Dikutip dari Media Indonesia, Ikrar mengatakan sudah barang tentu seorang presiden membela menterinya. Namun, jika melihat posisi Jokowi-Prabowo saat ini, Ikrar menilai ada makna khusus dalam pembelaan tersebut.

"Seorang presiden sudah pasti bela menterinya, cuma kalau ini posisi Jokowi-Prabowo, sudah pasti ia bela Prabowo, karena kemenangan Prabowo adalah kemenangan anaknya (Gibran Rakabuming Raka),” ujar Ikrar Senin (8/1/2024). “Iya satu paket, imposible ya Jokowi netral-netral, bohonglah itu. Sudah pasti gak mungkin. Apapun yang bisa dilakukan untuk kemenangan akan dilakukan,” tegasnya.

Jokowi Baru Klarifikasi Pernyataannya

Beda dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang setuju dengan Presiden Jokowi soal debat Pilpres 2024 ketiga yang kurang substansi. Airlangga menilai memang substansi dari tema yang terangkat terbatas.

"Nah kemarin substansi relatif terbatas yang terangkat, padahal kalau kita bicara isu geopolitik, hubungan luar negeri, kemudian juga pertahanan itu Indonesia kan banyak memimpin tapi tidak terekspose," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Saat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa sore (9/1/2024) Jokowi baru mengklarifikasi pernyataannya.

Jokowi menegaskan komentarnya itu untuk tiga calon dan untuk perbaikan ke depan.

"Saya berbicara untuk ketiga calon, dan untuk perbaikan ke depan juga," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma.

Jokowi menegaskan apa yang diungkap soal debat itu untuk introspeksi semua paslon. Dia tidak mendeskriditkan calon tertentu.

Pernyataan PKS

"Presiden lucu. Nggak usah urus debat Pilpres. Urus negara aja. Biarkan debat pilpres urusan KPU dan masyarakat. Semua biasa di debat," kata Anggota Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (8/1/2024).

Anies bahkan mengaku heran seorang presiden ikut berkomentar. Anies mulanya mengatakan pernyataan yang ia sampaikan dalam debat perihal kebijakan. Menurutnya, publik juga bisa menilai secara terbuka terkait kebijakan yang dibuat suatu institusi.

"Sebenarnya, yang dibahas tadi malam semua soal kebijakan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan, dan ini adalah bagian dari publik bisa melakukan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dibuat," kata Anies kepada wartawan di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Mardani Ali Sera, meminta presiden tak mengomentari debat Pilpres.

Jokowi Dalam Tiga Hari

Pernyataan Mardani Ali Sera, menyusul penjelasan juru bicara Anies Baswedan, Billy David, Senin siangnya.

Billy David, mempertanyakan kenapa dari menteri yang ada di kabinet dilakukan pertemuan dengan orang per orang dan afiliasi lainnya dengan presiden Jokowi.

Billy David, mengungkap dalam tiga hari, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Kan asumsi-asumsi itu muncul ya kenapa itu dilakukan secara tertutup yang pertama. Dan kenapa dari menteri yang ada di kabinet ini dilakukan pertemuan dengan orang per orang dan afiliasi lainnya," kata juru bicara Anies Baswedan, Billy David, kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Tak ada Pernyataan Resmi

Billy mengatakan pertemuan itu memunculkan asumsi dan berbagai persepsi lainnya . Mengingat pertemuan dilakukan paralel oleh presiden dengan menteri yang juga para Ketua Umum Partai Politik. Apalagi, kata Billy, tak ada pernyataan resmi dari Istana dan Presiden mengenai makna pertemuan itu.

"Tentu yang diajak ketemu Pak Presiden kemarin adalah ketua umum-ketua umum partai yang secara paralel dalam waktu dua hari. Dan tentu persepsi itu akan hadir sendiri apalagi tidak ada pernyataan dari Istana atau presiden langsung arti dan makna pertemuan itu," jelasnya.

Billy menilai hal itu memberi persepsi publik bahwa pertemuan dilakukan antara partai koalisi. Namun, apabila argumen pertemuan membahas tentang kerja, tentu harus melewati alur koordinasi kementerian dan dibahas secara terbuka di sidang kabinet secara rutin.

Menteri Dipanggil Secara Bergantian

"Tapi kita tetap dalam koridor bahwa mungkin dalam persepsi yang publik temui adalah pertemuan antara partai koalisi. Tapi yang kedua juga ketika begitu dengan argumen pertemuan membahas tentang kerja, tentu harusnya melibatkan. Dan kita juga punya alur koordinasi lewat kementerian koordinasi dan koordinasi kan ada beberapa menteri paling tidak. Di kementerian kordinasi tersebut dibahas ataupun secara lebih terbuka ya di sidang-sidang kabinet secara rutin," jeasnya.

Menurutnya, tidak perlu pertemuan menteri per menteri dipanggil secara bergantian. Apalagi menteri tersebut adalah ketua umum partai yang berkoalisi.

Jokowi soal Pertanyaan SGIE

Mardani pun mempertanyakan kenapa Jokowi tak berkomentar soal pertanyaan SGIE yang dilontarkan oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat debat kedua. Saat itu, Cak Imin bertanya balik kepanjangan dari SGIE (State of the Global Islamic Economy) kepada Gibran. Pertanyaan Gibran itu pun dipermasalahkan oleh Tim AMIN. "Kenapa nggak komen saat SGIE?" kata Mardani.

Sayang jika Presiden Memihak

Menurutnya, presiden tak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon presiden (capres). Terkhusus saat ini, Gibran, yang merupakan putra dari Jokowi ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Sayang jika Presiden memihak. Mesti jaga marwah. Presiden wajib nteral," katanya.

Diketahui, debat ketiga capres itu digelar Minggu (7/1) malam di Istora Senayan, Jakarta. Debat ketiga ini bertema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, hingga Politik Luar Negeri.

Anies Tantang Review Ulang

Anies mengatakan justru aneh jika ungkapan yang ia sampaikan dinilai mengarahkan ke personal capres lain. Ia menyebut pembahasan yang ia lontarkan tak ada ke ranah personal.

"Malah aneh, kalau dipandang sebagai personal, ini sama sekali nggak ada yang personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang kok, apa yang kemarin dibahas," katanya.

Anies mengaku terkejut dengan pernyataan Presiden Jokowi. Ia lantas mempertanyakan mengapa seorang presiden memberikan komentar terkait evaluasi debat pilpres 2024 ketiga.

"Jadi malah saya agak terkejut, kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya? Jadi saya rasanya nggak mau berkomentar terlalu banyak dah, biar publik aja nanti yang menilai," ujar eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Komentar Jokowi

Jokowi menilai debat itu terlalu menyerang personal sehingga tak mengedukasi.

Jokowi lantas memberi tanggapannya terkait kondisi debat yang saling serang. Menurutnya, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal.

Presiden Jokowi menilai debat ketiga Pilpres 2024 kemarin hanya terlihat adanya saling serang antarcapres. Jokowi tak masalah adanya saling serang tersebut, asalkan menyangkut visi dan kebijakan.

"Saling menyerang nggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).

Jokowi mengatakan serangan bukan untuk saling menjatuhkan secara personal. Dia menilai debat seperti itu tidak mengedukasi.

Anies Dilaporkan ke Bawaslu

Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Bawaslu atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan yang dimiliki capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Timnas AMIN heran dengan laporan itu.

"Apa yang disampaikan Pak Anies adalah fakta," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Muhammad Iqbal, kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).

Dia menyebut ucapan Anies merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019. Dia mengatakan Prabowo tak membantah ucapan Jokowi tersebut.

"Itu merujuk statement yang disampaikan Pak Jokowi tahun 2019 dan Pak Prabowo tidak membantah," ucapnya.

Iqbal yakin Bawaslu tak akan memproses laporan itu. Dia mengatakan tak ada pelanggaran yang dilakukan Anies. "Kami yakin laporan tidak akan diproses karena tidak ada yang dilanggar," ucapnya.

Laporan Luas Lahan Prabowo

Anies dilaporkan atas dugaan fitnah terkait pernyataan luas lahan tanah yang dimiliki Prabowo Subianto. Laporan itu dibuat oleh PHPB, Senin (8/1) di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Perwakilan (PHPB) Subadria Nuka mengatakan luas bidang tanah pribadi milik Prabowo yang disampaikan oleh Anies ialah tidak benar.

"Terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah seluas 340 hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Subadria Nuka dalam keterangannya.

"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," sambungnya. n jk/erc/cr3/rmc

Editor : Moch Ilham