Jokowi Respon Kecurangan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 15 Feb 2024 21:19 WIB

Jokowi Respon Kecurangan

Rakyat Kirim Fakta Video dan Testimoni Bermacam Kecurangan ke Media Sosial. Juga Temuan Koalisi Masyarakat Sipil, ICW dan Liputan AJI

 

Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Masalah kecurangan dalam pilpres 2024, temuan Surabaya Pagi, berkisar antara peristiwa hukum dengan bukti. Bahkan sudah ada organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan modus modus kecurangan. Masyarakat sipil itu terdiri Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, Aliansi dan Jurnalis Independen (AJI).

Kamis (15/2/2024), Presiden Joko Widodo merespons narasi dugaan soal kecurangan terkait Pilpres 2024. Pernyataan Jokowi, diutarakan usai ia meresmikan dan meninjau pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

 

Banyak Saksi

Jokowi menyebut banyaknya saksi, baik dari capres-cawapres, caleg, hingga bawaslu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," kata Jokowi di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

 

Temukan Indikasi Kecurangan Pemilu

Organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menemukan indikasi kecurangan Pemilu 2024 pada setiap tahapan. Mulai dari penunjukan penjabat (Pj) Kepala Daerah, pencalonan hingga kampanye.

Koordinator Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Almas Ghalita Putri Sjafrina, mengatakan temuan itu dikumpulkan dengan cara menghimpun pengaduan publik di kanal kecuranganpemilu.com. Selain peliputan jurnalistik kepemiluan. Temuan ini hasil berkolaborasi bersama jaringan masyarakat dan jurnalis di 10 daerah. Masyarakat Sipil melakukan pemantauan di 10 provinsi.

Yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Temuan dihimpun sampai 10 Februari 2024. Ditemukan ada 53 dugaan kecurangan pemilu.

Modus kecurangan itu melibatkan kepala desa antara lain politisasi dengan mengarahkan kepala desa untuk mendukung calon tertentu. Kepala desa menunjukkan dukungan kepada calon tertentu melalui video, pose, dan terlibat aktif atau pasif dalam kampanye. Membagikan sembako kepada kepala RT/RW disertai narasi dukungan terhadap calon tertentu. Bahkan kepala desa mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu dengan ancaman penghentian distribusi bantuan sosial (Bansos).

 

Kecurangan Libatkan Menteri

Ada juga kecurangan yang melibatkan menteri, kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) antara lain memberi penjelasan mengenai kampanye capres-cawapres yang didukungnya dan mengakui tidak sedang cuti sebagai kepala daerah. Menteri bukan peserta pemilu dan tidak terdaftar dalam tim kampanye melakukan kampanye di hari kerja. Kemudian pejabat negara berkampanye dalam kegiatan pemerintah.

Temuan paling banyak kedua yakni politik uang yang bentuknya bagi-bagi doorprize fantastis seperti motor, sepeda listrik, paket umroh, mobil, rumah, kulkas, dan sebagainya. Ada juga bagi-bagi minyak goreng, paket sembako, tebus murah paket sembako, pemberian uang tunai dan iming-iming pemberian beasiswa dalam iklan kampanye

 

Kunci Integritas Penyelenggara Pemilu

Almas mengatakan penyelenggara pemilu merupakan kunci integritas pemilu, mulai dari penyediaan battle field yang adil dan setara bagi seluruh peserta pemilu sampai pengawasan dan penanganan berbagai praktik kecurangan pemilu.

Temuan masalah netralitas penyelenggara pemilu antara lain pemerasan sebagai timbal balik tindak lanjut pelanggaran pemilu, ada Bawaslu Daerah yang mengarahkan Panintia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk memihak calon tertentu. Ada juga anggota KPPS menunjukkan pose yang mengarah pada dukungan Capres-Cawapres tertentu dan tidak memberikan informasi kampanye (saat pemantau meminta informasi).

 

4 Potensi Kecurangan Masif

Koalisi yakin kecurangan pemilu yang terjadi jauh lebih banyak daripada temuan. Almas menyebut setidaknya 4 potensi kecurangan yang masif. Pertama, politik uang mulai dari hari tenang, ‘serangan fajar’, dan setelah pemungutan suara. Jual-beli suara masih menjadi alat mobilisasi suara pemilih secara instan baik tujuannya untuk memilih peserta pemilu tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

“Saat ini kami mendalami modus pendataan warga yang disertai pengumpulan KTP dan pemberian uang dengan narasi kampanye,” katanya.

 

Manipulasi Suara Pemilih

Kedua, ada temuan dan informasi yang menunjukan sikap tidak netral atau profesional penyelenggara pemilu yang mengindikasikan kecurangan, manipulasi suara pemilih. Baik itu pemanfaatan sisa surat suara atau surat suara tidak terpakai, manipulasi penghitungan suara dengan melibatkan petugas TPS, dan manipulasi rekapitulasi penghitungan suara. Ketiga, kampanye terselubung dalam kegiatan kementerian atau pemerintah daerah pada hari tenang.

Baca Juga: Kesimpulan Sengketa Pilpres 2024, Diserahkan Selasa ini

Keempat, intimidasi pemilih atas nama distribusi bansos, baik dari pemerintah pusat maupun desa. Selain rentan dipersonifikasi berasal dari Presiden atau partai politik tertentu, bansos rawan dijadikan sebagai alat mengintimidasi pemilih. Modus yang potensial digunakan misalnya mengenai ancaman terkait keberlangsungan pihak penerima mendapat bansos. Terlebih saat dana desa masih bisa digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

 

ICW Desak Bawaslu

Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar Pradano, mendesak Bawaslu dan jajarannya merespon cepat dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di berbagai tempat. Dia juga mengajak publik bersama-sama menjaga pemilu dengan terlibat aktif melakukan pemantauan. Publik bisa melaporkan kecurangan pemilu agar praktik buruk itu bisa terdokumentasi pengawas pemilu sehingga bisa ditindaklanjuti.

 

Deretan Kecurangan Pemilu

Dikutip dari akun Medcom.Id, berbaner "Mudah, Memilah dan memilih" edisi 14 Februari 2024 20:18 , menyebut deretan kecurangan Pemilu 2024 yang bukti video atau fotonya tersebar di X:

Ada Surat Suara Sudah Tercoblos 02.

Dibagikan oleh akun @ShamsiAli2, ada video di mana petugas KPPS menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 02,” ujar perekam video.

Juga di TPS 44, Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Bandung, Jawa Barat.

Di TPS ini ditemukan surat suara yang sudah tercoblos paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Petugas KPPS yang tengah memeriksa surat suara tersebut langsung menganggapnya tidak sah.

“TPS 44 Bojongkunci, 02 sudah dicoblos duluan di surat suara. Terlihat sangat MASSIF ya, jangan2 @KPU_ID sudah memproduksi surat suara yang auto bolong 02,” cuit pengunggah video, @miduk17, Rabu, (14/2/2024).

 

Kecurangan Tangerang Selatan

Baca Juga: 4 Menteri Jokowi akan Dikonfirmasi MK Jumat

Selain kasus surat suara sudah tercoblos 02 lainnya terjadi di Tangerang selatan. “TPS 34, Tangsel, surat suara presiden sudah tercoblos paslon nomor 2,” demikian keterangan gambar yang beredar di media sosial.

Tak hanya itu, di TPS 03, Jalan Dadap, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, juga ditemukan surat suara yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 02. Warganet mempertanyakan kerja Bawaslu lantaran banyaknya temuan surat suara sudah tercoblos.

 

Kecurangan di Sampang

Sebenarnya, masih banyak temuan surat suara yang sudah tercoblos, yang foto maupun videonya beredar di media sosial. Bahkan ada pula rekaman sekelompok anak-anak di Madura tengah dengan santai mencoblos surat suara paslon 02.

Akun X @Aulya188737 mengunggah video kondisi TPS 4 di Dusun Banbaban, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, terlihat sangat sepi. Perekam video tersebut menyebutkan di TPS itu tidak ada kegiatan pencoblosan.

“TPS 4 lokasi di Astapah, tidak ada pencoblosan. Dusun Banbaban tidak ada pencoblosan. Mohon bantuannya,” ujar perempuan dalam video.

Dugaan kecurangan lainnya dalam bentuk larangan bagi para warga untuk mencoblos. Pengunggah video menuturkan, kertas suaranya sudah dicoblos pada paslon nomor urut 02 dan petugas KPPS melarangnya menggunakan hak suara.

Di sebuah TPS, di Desa Kaliploso, Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, unsur Linmas dan kepala dusun mengarahkan pemilih lanjut usia (lansia) untuk memilih calon tertentu. Sedangkan di Desa Mangunjiwan, Demak, Jawa Tengah, warga diberikan iming-iming pembangunan pipa jika memilih calon tertentu.

 

Masyarakat Tidak Berteriak Curang

Menurut Jokowi, dengan adanya saksi yang berlapis di TPS itu akan menghilangkan adanya kecurangan. Meski begitu, Jokowi mengatakan kepada pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Bawaslu.

"Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau emang ada betul. Ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya," ujarnya.

Jokowi mengatakan agar masyarakat tidak berteriak curang. Sebaiknya melaporkan ke pihak terkait jika menemukan kecurangan.

"Jadi janganlah teriak-teriak curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK ya," ujar Jokowi. n erc/jk/cr4/bwh/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU