Copot Ketua KPU!

author surabayapagi.com

- Pewarta

Jumat, 16 Feb 2024 20:42 WIB

Copot Ketua KPU!

i

Sejumlah massa yang mengatasnamakan Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi menggelar aksi di depan gedung KPU, pada Jumat (16/2/2024). Mereka menilai, Pemilu 2024 ini digelar dengan berbagai kecurangan untuk memenangkan salah satu paslon.

Bawaslu, Dua Lembaga Riset dan Timnas AMIN Temukan Sejumlah  Kejanggalan Sirekap KPU Sekaligus Bukti Penggelembungan Suara 

 

Baca Juga: Kesimpulan Sengketa Pilpres 2024, Diserahkan Selasa ini

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jumat (16/2/2023) kemarin ada tiga peristiwa yang sama-sama mengungkap sejumlah kejanggalan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres 2024. Bahkan ada aksi demo atau unjuk rasa di depan Gedung KPU RI Jakarta. Aksi demo yang membuat Lalu lintas Jalan Imam Bonjol di kedua arah ditutup, mendesak Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, dicopot.

Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia (R-API), Fritz Alor Boy, bila Hasyim Asy'ari, tidak dicopot, mereka  mengancam akan menggelar demo lebih besar lagi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jangan lihat kami sekarang ini datang sedikit, kami sementara susun, hari ini kami rapat lagi, datang lebih banyak lagi, massa lebih banyak," kata Fritz Alor Boy, dalam orasi demo di depan Gedung KPU RI, Jakarta.

Dalam aksi itu, dia menargetkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari  dicopot dari jabatannya.

"Target kami jelas ketua kpu digulingkan. Kalau KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, makan dari uang kita," ungkapnya.

Dalam aksi di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Jumat (16/2/2024), ada dua massa yang terdiri dari dua kubu. Mereka sama-sama sudah menduduki jalan Imam Bonjol sejak pukul 16.00 WIB.

Kubu pertama adalah mereka yang kontra terhadap KPU. Sedangkan kubu yang lain merupakan mereka yang mendukung kinerja KPU.

Tadi, ada barikade yang menutup jalan menuju gedung KPU RI. Di sekitarnya, juga sudah banyak petugas yang menghadang para massa.

 

Kejanggalan Temuan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menemukan kejanggalan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pilpres 2024.

Menurut Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, Sirekap Pilpres 2024, bahkan ada yang memuat data 80 ribu pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS).

"Bahkan ada yang 80 ribu dalam satu TPS. Hasil Sirekap itu. Nah, itu kan tidak mungkin," kata Lolly, Jumat, (16/2/2024).

Karena itu, lanjut Lolly, Bawaslu melakukan pengecekan. Padahal, KPU RI merancang setiap TPS paling banyak untuk 300 orang pemilih.

Untuk itu, Bawaslu mendorong KPU memperbaiki data perolehan suara capres-cawapres dalam Sirekap.

Lembaga analis media sosial Drone Emprit dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC Pratama Persadha,  mengungkap kejanggalan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ditemukan kelemahannya dalam hal entry data. Sirekap sejauh ini masuk jajaran trending topic di Twitter nasional imbas banyak kesalahan input data dari formulir C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke aplikasi tersebut.

 

Temuan Dua Lembaga Riset

Lembaga analis media sosial Drone Emprit mencontohkan salah satu kesalahan Sirekap itu adalah memasukkan atau meng-entry 3,5 juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di salah satu TPS di Lampung.

Akibatnya, suara paslon 1 sempat naik jadi 31,9 persen. Pendukungnya senang. Dalam hitungan menit, data berubah menjadi 25,4 persen. Akibatnya, pendukung yang sempat happy jadi dongkol dan menuding tindakan manipulasi pada Sirekap.

"Netizen tidak tahu kalau kesalahan entri itu sudah dibetulkan, sehingga yang terakhir adalah perolehan yang benar," menurut Drone Emprit.

 

Keanehan Hasil penghitungan Suara

Juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC Pratama Persadha, mengungkap keanehan pada hasil penghitungan suara TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, pada situs pemilu2024.kpu.go.id.

Pada situs hitung nyata atau real count KPU itu, suara yang dimasukkan ke dalam sistem berbeda dengan lembar C1 dengan selisih sampai 500 suara.

Selain itu, ada keanehan data pengguna TPS di situs KPU tersebut juga berbeda dengan form C1, yakni 236 daftar pemilih tetap (DPT). Tak ketinggalan, jumlah suara sah di situs KPU hanya 2 suara, sementara di form C1 mencapai 202 suara.

Baca Juga: 4 Menteri Jokowi akan Dikonfirmasi MK Jumat

Yang lebih memprihatinkan, kata Pratama, adalah jumlah perhitungan suara untuk paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Di situs KPU, jumlahnya 617 suara. Angka ini lebih besar 500 suara dari yang tertera di form Plano C1, yakni 117 suara.

 

Pengakuan Ketua KPU Hasyim

Merespons sejumlah keanehan data Sirekap ini, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaku tak ada niat manipulasi suara lewat Sirekap.

"Kami mohon maaf kalau hasilnya pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungannya, hitungannya maksudnya dari konversi ke hitungan belum sesuai," kata dia, Kamis (15/2).

"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara. Karena pada dasarnya formulir C Hasil yang plano diunggah apa adanya," lanjutnya.

Hasyim mengklaim jumlah kesalahan Sirekap cuma 0,64 persen jika dibandingkan dengan total 358.775 TPS yang sudah mengunggah hasil Pemilu.

 

Temuan Timnas Amin

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti, bersama tim IT membeberkan sejumlah kejanggalan dalam pilpres 2024.

Di depan puluhan wartawan dalam dan luar negeri, Jumat usai sholat Jumat tadi (16/2).

Konferensi pers diselenggarakan di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan.

Dalam paparannya, Amin Subekti, juga menunjukan tabel tabulasi. "Pada saatnya kita beberkan terbuka bersama paslon 02 dan 03. KPU saya minta jujur, adil dan bermartabat. Kami juga melakukan penelusuran forensik," tegas Amin.

Timnas Amin menemukan bukti penambahan suara dalam perhitungan real count di website Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga: Soal Gibran Bisa Cawapres Bukan Prof Yusril, Diperdebatkan di MK

Sebanyak 335 laporan dari berbagai TPS berbeda antara angka tabulasi dengan website resmi KPU.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Amin Subekti, mengatakan, Dewan Pakar Amin telah melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi formulir C1 dan data di website KPU.

Hasilnya, hanya dalam beberapa jam terdapat 335 laporan dari TPS, yang berbeda dengan hasil di KPU.

 

Terdapat 335 Laporan Berbeda

Subekti menyebut, Timnas AMIN melakukan riset setelah melihat dinamika yang berkembang di masyarakat, laporan melalui sosial media maupun whatsapp tentang adanya perbedaan angka di Form C1 dan website KPU.

Menurutnya, dari laporan tetsebut terdapat kenaikan suara secara sengaja dengan porsi yang berbeda-beda. Ia mencontohkan mulai dari paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon nomor 02, 65,5% san paslon 03 mendapat 15,4%.

Ia mengatakan, timnya melakukan riset dan verifikasi data dengan memvalidasi Formulir C1 dan data di website KPU.

Hasilnya, hanya dalam beberapa jam terakhir saja, terdapat sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang berbeda antara angka di tabulasi dengan dokumen pendukung berupa Formulir C1 yang diupload di website KPU.

"Sebanyak 335 laporan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Jadi, terdapat perbedaan angka di Formulir C1 dan tabel di website KPU. Laporan ini hanya menjadi sampel dari riset Timnas AMIN," tambah Subekti.

Kami melakukan pendalaman [masukan dari masyarakat baik melalui media sosial maupun whatsapp] apakah ini sesuatu yang terjadi (perbedaan angka seperti yang dikeluhkan masyarakat). Kami buka apa yang di website KPU, lalu mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir, apakah ada sesuatu kelemahan dalam uploading," sebutnya.

Menurutnya, dari 335 laporan itu terdapat penggelembungan suara untuk semua paslon. Akan tetapi, proporsi penggelembungannya berbedap-beda. Misalnya, paslon 01 mendapatkan tambahan suara 19,6%, paslon 02 65%, dan paslon 03 15,4% di atas Formulir C1.

 

Penggelembungan Suara Ada Buktinya

"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa yang dibicarakan masyarakat memang terjadi. Dan riset (verifikasi) ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan (adanya perbedaan angka di Formulir C1 dan website KPU). Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya," pungkasnya. n jk/erc/cr3/bs/rmc

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU