SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam acara kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Kamis (1/2/2024) lalu, Prabowo berjanji memberikan jabatan strategis kepada AHY. Ini apabila dirinya terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merasa terhormat dijanjikan Prabowo.
Janji Prabowo, dianalisis oleh Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno.
Adi menebak AHY akan menjadi menteri yang ada kaitannya dengan latar belakang AHY sebagai militer.
Tahun 2019, dalam kampanye terbuka di Stadion Sidolig Bandung, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis (28/3/2019), Prabowo, juga menyebut AHY, sebagai salah satu calon menteri di kabinet yang akan dibentuknya jika terpilih pada Pemilu Presiden 2019. mendatang.
***
Rekam jejak digital yang saya miliki, AHY adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000. Ia juga meraih penghargaan Presiden Republik Indonesia; Bintang Adi Makayasa.
Tercatat, ia berkarier sebagai militer profesional di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) selama 16 tahun.
Dan AHY baru purnatugas dengan pangkat terakhir Mayor.
Saya mencatat, Agus Yudhoyono menunjukkan kecerdasan dan dedikasinya dalam pendidikan sejak dini. Ia lulus dari SMA Taruna Nusantara pada tahun 1997 dengan predikat terbaik. Ia membawa pulang medali Garuda Trisakti Tarunatama Emas.
Kemudian ia bergabung dengan Akademi Militer (Akmil) di Magelang.
Setelah itu, Agus melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institute of Defence and Strategic Studies Nanyang Technological University, Singapura. Disini, ia berhasil meraih gelar Master of Science in Strategic Studies pada tahun 2006.
Pada tahun 2015, ia menyelesaikan pendidikan di US Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat, dengan memperoleh lencana internasional dari Deputi Komandan CGSC Mayor Jenderal Hughes. Ia juga meraih gelar Master of Arts (MA) Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University, serta Master of Public Administration dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, AS.
Publik kaget saat tahun 2017 Agus Yudhoyono, memutuskan untuk terjun ke dunia politik praktis. Ia menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saat itu, ia kalah dari pasangan Anies-Sandi.
Sebelumnya, tepatnya, pada bulan Maret 2012, ia meraih Distinguish International Honour Graduated, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandants List dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat.
***
Berdasarkan rekam jejak digital, saya catat karier militernya gemilang hingga terjun ke dunia politik.
Kelebihan lain, AHY termasuk anak darah biru dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden Indonesia ke-6.
Menurut akal sehat saya, peluang dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), jadi salah satu menteri Prabowo Subianto, sesuatu yang pantas.
Terlebih setelah ada pertemuan AHY, SBY dan Prabowo, di Pacitan, Jawa Timur, usai pencoblosan.
***
Secara konstitusional, dalam sistem presidensial, penentuan kabinet memang hak prerogatif presiden. Presiden bisa memilih menjalankan negara secara demokratis dengan tata kelola yang baik good governance. Termasuk memakai hak prerogatif untuk kepentingan pragmatis presiden. Khususnya dalam menjalankan pemerintahan yang stabil agar pembangunan berjalan lancar.
Secara politis, praktik selama ini saya catat bahwa penentuan kabinet bukan soal siapa yang punya kapasitas mengelola isu terkait dengan wewenang kementerian, melainkan siapa yang harus mendapat kursi sebagai balas jasa atas kerja politik.
Praktik ini terjadi karena sistem tata negara kita punya dua masalah mendasar: ambang batas pencalonan presiden dan peran partai politik pendukungnya.
Dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri menteri tanpa melihat asal partai seperti pada sistem parlementer. Namun, dalam sistem multipartai, presiden terpilih harus mengelola koalisi seperti dalam sistem parlementer karena partainya tidak mungkin mendapatkan suara mayoritas seperti himpunan Koaliasi Indonesia Maju.
Akal sehat saya berkata bila elite parpol Koaliasi Indonesia Maju tak dikelola untuk kepentingan-kepentingan politik Prabowo, bisa menyebabkan presiden sulit membuat kebijakan. Maka, cara efektif mengelola kepentingan politik adalah berbagi kekuasaan. Karena itu, jabatan menteri dan wakil menteri selama pemerintahan Jokowi, saya catat menjadi alat tukar dalam negosiasi.
Ini sejalan dengan konsep bahwa partai politik bukan musuh demokrasi. Justru ia bagian penting dalam demokrasi perwakilan. Masalahnya terletak pada bagaimana partai politik itu dikelola seperti dalam suatu perusahaan.
Apalagi penunjukan AHY, dilakukan Prabowo, melalui keterbukaan sejak kampanye tahun 2019.
Apakah AHY, ditempatkan Prabowo, sebagai Menhan, untuk menggantikannya, itu hak prerogatif presiden. Sebagai presiden Prabowo, pasti tidak mengabaikan prinsip tata kelola yang baik good governance. AHY pasti diperhitungkan menggunakan tolok ukur, The right man on the right place. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
