SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dalam rangka menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota ramah lingkungan dengan 80% transportasi publik dan 100% kendaraan listrik, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKIN) akan mewajibkan para pejabat di sana untuk menggunakan angkutan umum.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, sebagai bagian mendukung green city, pejabat pemerintah yang tinggal di IKN bahkan tidak memperoleh jatah mobil dinas.
"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi. Memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," ungkapnya, Jumat (23/02/2024).
Tidak hanya itu, IKN juga akan dipenuhi dengan kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik. Nantinya, di IKN, APBN hanya menganggarkan mobil dinas untuk Presiden dan Menteri.
"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.
Sementara itu, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan konsep ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah kota ramah lingkungan. Kota ini 70% areanya adalah harus menjadi area hijau, harus itu. Kedua, 80% kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain.
"Mobilitas orang itu didukung oleh 80% transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi," ujarnya.
Jokowi mengatakan, 80% pasokan energi di ibu kota baru bersumber dari hydropower yang sedang dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Timur.
Di samping itu, IKN saat ini juga tengah fokus dikembangkan sebagai kota 10 menit yang nantinya akan dibangun menggunakan konsep transit oriented development (TOD).
TOD sendiri merupakan konsep pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang bakal terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik. "Jadi ini ten minutes city, dari sini ke sini, dari sini ke sini, 10 menit," kata Jokowi.
Lebih lanjut, kepala negara pun menekankan kalau prioritas pertama di ibu kota negara adalah pejalan kaki. Disusul pesepeda dan pengguna transportasi umum.
"Jadi yang pertama itu yang seneng pejalan kaki silakan pindah ke ibu kota baru. Yang seneng bersepeda juga, yang ingin sehat juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang seneng naik mobil, apalagi mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru," ujar Jokowi. klm-01/dsy
Editor : Desy Ayu
