SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Makan siang (Maksi) gratis mulai dibahas dalam sidang kabinet Senin dua hari lalu (26/2). Rencananya, program tersebut akan cuil dan milik rakyat di APBN.
Mengikuti keterangan pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani dan komentar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, akal sehat saya menyuruh saya merenung dalam dalam membela kepentingan rakyat. Tentu terkait dari sudut mana saya bisa menulis kritis mewakili kelas menengah.
Baca Juga: Jokowi-Mega, Hanya Relasi Politik
Fokus utama saya masalah pendanaan. Ternyata makan siang dan susu gratis, tetap incar APBN. Padahal saat kampanye disemprotkan dananya dari sumber lain.
Wajar Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan posisi makan siang gratis dari capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih program. Sri Mulyani ungkap anggaran Maksi gratis ini berefek pada defisit APBN.
"Semakin lebar defisit, jumlah utang yang akan ditarik lebih besar. Defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB, sementara APBN 2023 lalu hanya Rp1,65% dari PDB.
Dalam arahan Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo terkait situasi ketidakpastian global yang masih sangat tinggi. Selain masih ada perang yang belum selesai hingga resesi dialami oleh negara-negara maju. Jepang dan Inggris adalah dua di antara yang alami resesi.
"Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari soal defisitnya sehingga dalam situasi global, suku bunga tinggi dan juga gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih tetap bisa dijaga," ingat Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Apalagi program Prabowo-Gibran akan masuk dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
***
Diluar sidang kabibet, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, bilang program makan siang dan susu gratis dapat menelan biaya Rp 450 triliun per tahun. Program ini rencananya dilaksanakan secara bertahap. Ini jika Prabowo-Gibran resmi terpilih dalam Pilpres 2024.
Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia.
Prabowo-Gibran, berencana membuat kementerian koordinator (kemenko) baru demi menjalankan program makan siang dan susu gratis . Struktur kabinet tambah tambun.
Padahal saat ini, rezim Presiden Joko Widodo, telah memiliki empat kemenko. Ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi
Tim Prabowo, serah bongkokan ke kabinet yang sekarang akan dimasukan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, menilai hal itu kurang tepat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan APBN 2025 juga harus mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Dan pemerintah kini masih menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya mesti memulai pembicaraan dengan tim pemerintahan baru.
"Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya," terang Sri Mulyani.
Usulan Menkeu ditangkis oleh Menteri Bahlil. Bahlil mengklaim anggaran Indonesia cukup untuk program tersebut. Menteri Investasi ini menilai peralihan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada presiden terpilih kelak tidak akan memerlukan tim transisi.
Bahlil menyiratkan bahwa tim transisi tidak diperlukan dalam hal ini. Pasalnya, Prabowo dan timnya telah berada di kabinet.
Nah, antar menteri sudah silang pendapat urusan pembiayaan maksi dan susu gratis. Jokowi, sejauh ini tidak memberi arahan apalagi pendapat.
Termasuk analisis dari Kemenkeu bahwa semakin lebar defisit artinya jumlah utang yang akan ditarik lebih besar.
Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??
***
Saat kampanye, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajat Wibowo, mengatakan kubunya menemukan empat 'pohon duit' atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Nah? Kini kebutuhan anggaran program maksi gratis yang butuh dana Rp450 triliun pertahun, masih sasar APBN.
Bagaimana dengan skema sumber anggaran program makan siang dan susu gratis dari pajak, salah satu "Pohon Duit"?.
Heran, kini malah menciptakan utang tambahan demi program makan siang gratis? Susah ya jadi rakyat Indonesia yang gampang diiming imingi maksi gratis tapi ujung ujungnya di suruh bayar utang. Piye toh pemimpin pemimpinku? ([email protected])
Editor : Moch Ilham
