SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saya simak laporan keterangan ahli dalam sidang sengketa pilpres 2024 dari ruang MK. Laporan dari anak buah saya yang meliput sidang tersebut.
Kata dan kalimat rasional banyak disebutkan dalam percakapan ahli dari berbagai kampus terpandang di Indonesia.
Baca Juga: Pak Jokowi, Ngono Yo Ngono, Ning Ojo Ngono
Keterangannya yang rasional menjadi wacana di dalam kehidupan pribadi saya terutama sebagai wartawan.
Dalam kehidupan pribadi, saya merenungi tindakan-tindakan saat kampanye mulai bansos, sirekap sampai intimidasi. Jujur, saya sampai miris. Ya narasi ini disampaikan sejumlah akademisi yang meski diajukan paslon 01 dan 03, dari cvnya mereka tak partisan.
Akal sehat saya bilang penguasa sekarang bisa cuek karena merasa sudah bertindak tidak rasional. Beda dengan saya yang jurnalis. Karena profesi, saya selalu menyempatkan waktu untuk berpikir ketika menghadapi persoalan yang penting. Termasuk narasi yang dibeberkan ahli dalam sidang MK.
Narasi ahli ahli itu menurut akal sehat saya masuk akal atau rasional. Narasinya mengkritisi, diselingi mencela. Ini saya amati peristiwa- peristiwa saat pemilu terjadi secara tidak resional.
Misal, Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis, menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang disebutnya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024. Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.
Romo Magnis, menegaskan bansos bukan milik pemerintah. Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik Presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan.
Franz menyebut memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia. Masya Allah.
Juga Guru Besar IPB, Didin Damanhuri, tertawa kecil saat jelaskan bansos dengan presiden Jokowi.
Ahli yang diajukan Tim Ganjar Pranowo-Mahfud Md, mengingatkan sebagian besar Masyarakat memandang bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih paslon yang didukungnya.
Dia lalu menyindir bansos naik saat kemiskinan menurun dari tahun 2020 hingga 2023. Dia juga mengatakan inflasi dalam kondisi baik.
Lebih miris keterangan Ahli ekonom Faisal Basri. Rekan sekampus Menkeu Sri Mulyani ini menyebut Menteri Airlangga, Bahlil dan Zulkifli Hasan, adalah Menteri Vulgar Politisasi Bansos. Masya Allah Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
***
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simambura, menegaskan
MK dapat mendiskualifikasi paslon Prabowo-Gibran, yang tak memenuhi syarat pada Pemilu. Fakta yang diungkap terkait pencalonan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Jokowi tidak memenuhi syarat karena daftar pada saat peraturan KPU (PKPU) nomor 19/2023 yang masih merujuk pada usia minimal 40 tahun.
"Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi sebagaimana telah mahkamah lakukan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formil terkait prosedur pencalonan yang bersangkutan," kata dalam sidang di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
***
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
Mengikuti jalannya sidang sengketa Pemilu 2024 akal sehat saya digiring ke wacana sosial dan hukum rasionalitas. Keterangan para ahli berbeda disiplin ilmunya tampak merupakan keterangan yang berkesesuaian, berketepatan dan kemasukakalan.
Akal sehat saya juga membisiki saya, mereka yang abaikan substansi keterangan para ahli dari berbagau disiplin ilmu secara berkesesuaian, berketepatan dan kemasukakalan bisa masuk pihak dan orang yang berpikir ketidakrasionalan. Ini bisa dikaitkan dengan pura pura bodoh dan kengawuran.
Nah, dalam mencermati perdebatan mengenai kehebohan kecurangan dalam pilpres 2024, akal sehat saya berkata yang menjadi sorotan bukan semata tentang pemilu curang, melainkan soal cara masyarakat memandang fenomena kecurangan pilpres dengan alasannya masing-masing.
Keterangan para ahli di atas merupakan sebuah bentuk pemikiran wakil dari masyarakat yang rasional.
Menurut akal sehat saya keterangan lebih dari 12 ahli layak untuk dipertimbangkan oleh masyarakat yang lain karena keabsahannya.
Dugaan Jokowi tidak netral menguat. Temuan Jokowi tidak netral menguat menjadi kontradiktif bagi anak bangsa yang masih berpikir rasional. Apalagi saya membaca keterangan saksi fakta Memed Alijaya.
Memed beberkan kejadian dugaan aparat tidak netral. Memed mengatakan peristiwa aparat tidak netral, terjadi di Cikaso, Sukabumi, Jawa Barat. Memed mengatakan ada aparat yang dipimpin oleh Camat melakukan yel-yel dengan menggunakan pakaian kampanye Prabowo-Gibran di malam hari.
"Waktu kegiatan saya melihat, karena di kampung saya dekat saya tapi tidak ikut saya, orang-orang semua sudah tahu orang kader PDIP," kata Memed. Ini keberanian rakyat kecil bersaksi. Subhanallah.
Baca Juga: Ganjar tak Hadir, Sinyal Kuat PDIP Oposisi
***
Akal sehat saya berkata, sidang sengketa Pemilu 2024 adalah rasionalitas. Orang orang bisa percaya. Maka itu, ditengah persidang, PDIP melalui mantan hakim agung Gayus Lumbuun, ajukan gugatan ke PTUN. PDIP mempersoalkan syarat dan prosedur Gibran, daftar cawapres. Ini realita dari sidang di MK. Tampak PDIP sebagai sebuah organisasi bertindak menggugat KPU.
Diluar ini, akal sehat saya berkata tetap ada pihak dan orang yang irasional. Mereka kumpulan orang orang yang berfikir tidak sesuai akal sehat.
Fakta sidang keterangan para ahli ini selain akan disimpan dalam memori otak rakyat yang cerdas, juga sorotan masyarakat dunia.
Hal yang tidak bisa dielak, narasi keterangan para ahli ini terbuka untuk umum. Pers dalam dan luar negeri meliputnya.
Apalagi saya punya catatan jurnalistik pada tahun 2022, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, akan terjadi kecurangan di Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan mantan Presiden ke-6 RI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
SBY menilai akan ada pengaturan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Bahkan SBY isyarat ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan berjalan tidak jujur dan adil (Jurdil)
Ditambah gugat soal Gibran ke PTUN, akal sehat saya berbisik bisa jadi pemerintahan Prabowo-Gibran, akan berjalan tidak efektif yang bisa mengganggu stabilitas politik pemerintahannya. Mari kita ikuti bersama. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
