Hakim MK Berpikir Sempit atau Serap Rasa Keadilan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Senin (22/4/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengucapan putusan terkait sengketa Pilpres2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Makna  PHPU, secara kontekstual sekitar perselisihan hasil pemilu? Apa ini hanya bisa dibaca secara sempit "perselisihan hasil pemilu"?.

Beda bila cara pandang 8 Hakim MK memeriksa sengketa Pilpres 2024.

Dua istilah ini menurut akal sehat saya menentukan kualitas putusan hari ini.

Sekiranya 8 Hakim MK sudut pandannya memeriksa sengketa Pilpres 2024, bisa saya tebak akan menghasilkan keadilan substansial. Bila mereka tidak mau "memeras otak" dengan membuka literatur, akal sehat saya menebak putusannya normatif, hanya mengukur selisih suara paslon 01 dan 03 dengan capaian suara paslon 02.

Artinya bila 8 Hakim MK tidak mau repot repot menggali rasa keadilan di masyarakat, putusan hari ini bisa saya tebak menolak permohonan paslon 01 dan 03.

Maka itu, akal sehat saya tidak tertarik narasi delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mulai fokus menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sejak Selasa (16/4/2024) .

Pernyataan Juru Bicara MK Fajar Laksono, yang menuturkan RPH merupakan agenda tertutup dan bersifat rahasia, bisa kita lihat argumentasi hukum yang dibacakan Senin hari ini.

 

***

 

Sebagai jurnalis yang tak partisan saya menanti sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini.

Apakah ini menjadi momentum bagi MK untuk menjaga independensi dan imparsialitas para hakim konstitusi.?

Apakah para hakim konstitusi tidak terbebani dengan narasi-narasi yang berkembang di luar, terutama bisikan rezim melalui tangan tangan tak terlihat atau invisible hand.

Sebagai lulusan hukum Unair saya akan mencatat pertimbangan hakim MK kali ini, masih berpikir sempit atau menyerap rasa keadilan di masyarakat.

Berpikir sempit 'MK hanya jadi kalkulator perbedaan hasil suara pemilu.  Atau menyerap rasa keadilan di masyarakat adalah MK mesti bahas cawe-cawemye Jokowi yang cenderung melakukan intervensi politik ke semua stakeholders terkait pemilu.

 

***

 

Dalam catatan jurnalistik saya baru dalam sengketa pilpres 2024 ini muncul amicus curiae.

Praktis amicus curiae, jadi trending topic. Ini gegara pengajuan diri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Putri presiden pertama ini berkeinginan menjadi amicus curiae untuk perkara sengketa hasil Pilpres 2024.

Literasi yang saya pelajari posisi amicus curiae berbeda dengan konsep intervensi. Orang seperti Mega tidak bertindak sebagai pihak yang sedang dalam perkara, tetapi hanya berkepentingan menyampaikan informasi terhadap kasus secara khusus.

Kedudukan amicus curiae hanya berguna sebagai bahan hakim MK untuk memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan perkara.

Logika saya, Hakim MK dapat menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya dari pihak  Mega, Habib Rizieq, Din Syamsudin dkk.

Maklum tujuan amicus curiae adalah untuk memberikan keterangan, membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi.

Keterangan yang diberikan Mega, misalnya berupa pendapat hukum, keterangan Habib dan Din  berupa penjelasan secara ilmiah.

Contoh putusan majelis hakim terhadap terdakwa Bharada Richard Eliezer. Faktanya ia ikut menembak Brigadir J di rumah dinas Sambo.

Majelis hakim menvonis Eliezer, pidana yang ringan.  Ini karena Majelis hakim betul-betul memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Termasuk hadirnya sahabat pengadilan atau amicus curiae bagi terdakwa Eliezer.

Dengan contoh ini dalam peradilan di Indonesia, amicus curiae telah diterima karena memiliki fungsi tersendiri.

Nah, pilplres 2024 masalah proses demokrasi yang sedang diperdebatkan di publik. Akal sehat saya berkata munculnya isu kecurangan yang TSM ada dan memiliki dampak yang luas terhadap hak masyarakat.

Ada hak masyarakat? Dalam bahasa pencari keadilan, isu kecurangan yang TSM ada nilai nilai yang berkembang di masyarakat.

Disana ada rasa keadilan masyarakat. Juga ada  suasana kebatinan masyarakat.

Referensi yang saya pelajari, esensi rasa keadilan masyarakat adalah ditegakkannya keadilan (justice enforcement) bagi publik meski tidak 100%.  Artinya apa yang benar dan sesuai (dengan kenyataan), bisa dikelompokan kebenaran yang ada. Terutama dalam kaitannya dengan masyarakat pemilih yang  tersingkirkan. Ada  hak asasi manusia.

Contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila ini, semua orang termasuk pemilih paslon 01 dan 03, harus diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka. Ini yang menurut akal sehat saya KPU dan Bawaslu tidak menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab mereka. Ini setelah saya baca petitum paslon 01 dan 03.

Tak keliru, Lembaga pemantau pemilu Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya.

Pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas.

Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU), Idham Kholik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anehnya, anggota Bawaslu, Loly Suhenty, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos.

Omongan Komisioner KPU Idham Kholik dan anggota Bawaslu, Loly Suhenty, semacam itu bak debat kusir. Ada perdebatan yang  sia-sia, dan tidak memiliki kesimpulan.

Mari kita dengar putusan Hakim MK, hari ini.

Semoga 8 Hakim MK menjaga prinsip  keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi pemohon, termohon dan pihak terkait sengketa Pilpres 2024, sehingga menjadi yurisprudensi, bukan cemoohan akademisi hukum dan rakyat Indonesia seutuhnya. ([email protected])

Berita Terbaru

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

SMK Ponpes PGRI 1 Mejayan Kembangkan Pendidikan Vokasi Berorientasi Kerja Global

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB

‎‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Sebanyak 227 alumni SMK Ponpes internasional Millenial Model PGRI Mejayan, Kabupaten Madiun tercatatnya telah berkeja di Jepang. C…

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Peringatai Hari Pahlawan, PLN UIT JBM Tanam Pohon Bersama di GI Tanggul Jember

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

Senin, 16 Nov 2026 20:28 WIB

SurabayaPagi, Jember – Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan Sebagai perwujudan komitmen untuk menjaga kelestarian alam di sekitar i…

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Jalan Sehat HKN Diserbu Kompolotan Copet, Diduga Dilakukan Kelompok Berpengalaman 

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

Senin, 16 Nov 2026 19:46 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Aksi pencurian pada jalan sehat peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-82 di alun-alun Reksogati Caruban diduga dilakukan oleh …

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Kapolres Lumajang Turun ke Alun-Alun, Sosialisasikan Operasi Zebra Semeru dan Program Jogo Omah

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:59 WIB

SURABAYA PAGI, Lumajang-Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turun langsung menyapa masyarakat di kawasan Alun-Alun Lumajang, Senin (16/11/2026). Dalam…

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Public Gold Indonesia Hadirkan Investasi Aman Terjangkau, Tabungan Emas Murni Mulai Rp300 Ribu

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

Senin, 16 Nov 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Kesadaran masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah dinamika ekonomi terus mendorong minat terhadap investasi logam m…

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Perkuat Normalisasi Saluran dan Penghijauan, DLH Surabaya Siapkan Ribuan Pohon per 2027

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

Senin, 16 Nov 2026 15:47 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kualitas lingkungan kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya…