SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Judul catatan politik saya kali ini mengajak Jokowi-Mega, mau berkontemplasi secara spiritual. Juga Petinggi PDIP lainnya.
Saya mengunderline ini, era sekarang kontemplasi teologi tergeserkan oleh kontemplasi politik. Disini menyangkut relasi politik. Bukan relasi insaniyah, berorientasi pada Allah.
Masuk akal, dalam hubungan relasi politik, PDI Perjuangan tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas PDIP pada 24-26 Mei 2024 mendatang. Ada apa? Ada kepentingan merebut hati rakyat atas nama demokrasi.
Maka itu adalah kepentingan Jokowi, ia tak perlu hadir di Rakernas PDIP, dengan jargon seperti yang didalihkan oleh Ketum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina, Presiden Jokowi sibuk mengurus rakyat.
***
Dalam relasi politik Jokowi-Gibran dan PDIP, publik tidak buta bahwa keduanya bisa menduduki jabatan publik karena diusung PDIP.
Dalam bahasa tenaga kerja, disana ada jasa upah politik. Pertanyaannya, seberapa besar ia harus membayar jasa upah politik ke PDIP. Juga sebaliknya, seberapa besar PDIP memungut jasa upah politik ke Jokowi-Gibran?
Catatan jurnalistik saya menyimpan file hubingan relasi politim antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sudah dibangun sejak 2012.
Mereka pernah bergandengan. Tapi saat ini, nampaknya sudah dalam posisi berseberangan secara sikap politik. Situasi ini terjadi saat terjadi dinamika politik menjelang ajang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Catatan jurnalistik saya menyebut perselisihan ini mencuat setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersedia menjadi bakal calon wakil presiden presiden Prabowo Subianto.
Sementara, PDI-P mengusung bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dengan posisi seperti itu maka Gibran menjadi pesaing capres-cawapres PDIP.
Apakah Jokowi masih mau berkontemplasi secara spiritual bahwa anak sulungnya bisa menduduki jabatan publik sebagai Walikota Solo, setelah Gibran, menjadi kader dan mendapat dukungan politik dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu.
Juga Presiden Jokowi bisa menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan RI-1, salah satunya atas dukungan politik dari PDI-P.
Sejarah mencatat kemesraan antara Presiden Jokowi dan PDI-P nampaknya berangsur-angsur meredup. Sejumlah petinggi dan politikus PDI-P pun melontarkan berbagai pernyataan berisi kekecewaan terhadap sikap politik Presiden Jokowi dan Gibran.
Akal sehat saya menilai ini perbedaan relasi politik dan relasi insaniyah.
Kesan persaudaraan manusia antar Jokowi dan Megawati sebagai sesama umat Islam, tak terkedepankan. Keduanya, karena jabatan politik kesan saya seperti tak memiliki posisi yang sama yakni makhluk Allah.
***
Relasi politik menurut akal sehat saya tentang hubungan kekuasaan. Relationshipnya menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan.
Akal sehat saya memotret hubungan Jokowi-PDIP bisa menjadi tidak jelas. Hubungan yang tak ubah seperti layangan putus, yang tidak tahu kemana arah angin akan membawanya.
Saya simak hubungan mereka seperti agen kepentingan elit politik. Dan sejak Pemilu 2024 telah menjadi "bom" keretakan yang saya simak telah memporakporandakan silahturahmi diantara mereka. Apalagi kini ada beberapa Ketua Umum parpol dan relawan yang berada di kanan kiri kekuasaan Jokowi. Tak salah diantara mereka menjadi provokator keretakan silahturahmi Jokowi-Megawati. Kini, dua tokoh ini dalam posisi berseberangan secara sikap politik.
***
Kasus Jokowi-Mega (PDIP) menunjukan gambaran demokrasi di Indonesia itu adalah instrumen. Demokrasi telah menjadi alatnya untuk unjuk gigi yang mengedepankan kepentingan-kepentinganya, baik jangka pendek ataupun panjang. Kesan saya, dari pendekatan spiritual, demokrasi sepertinya alat untuk mengingkari Tuhan. Beda dengan relasi insani.
Dalam kasus Jokowi-PDIP, Allah tak dihargai punya kedaulatan.
Bansos pada awal tahun 2024, menunjukan rakyat tak bisa menghukum politisi yang tak menghargai fungsi bansos yang sebenarnya.Terbukti institusi hukum seperti MK bisa dihindari, sehingga tak menghukum pengobral bansos saat pemilu 2024 lalu.
Ini menggambarkan praktik demokrasi adalah soal rakyat yang dikemas semenarik mungkin oleh para elite politik. Nyata, demokrasi pemilu dipertontonkan, rakyat telah diiming-imingi dengan kedaulatan (semu).
Menurut akal sehat saya relasi politik itu tak ubahnya sebuah dongeng. Ternyata ada rakyat bisa kebagian baju gratis, sembako cuma-cuma, dan amplop berisikan selembar dua lembar rupiah. Disadari atu tidak, ada basa-basi politik dalam relasi politik. Disana dicerminkan sesumbar "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".
Inilah realitas pesta demokrasi Indonesia. Rakyat hanya pengikut. Saya khawatir, saat pilkada bulan November nanti menjadi mahal.
Jelang pilkada serentak, bisa jadi lobby-lobby mendadak berparameterkan angka, akan bertebaran. Oh relasi politik. Relasi politik mesti dibaca agen kepentingan elit politik tertentu. Masya Allah. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
