SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ini nilai berita (news value) kategori Prominence. Ada Ketokohan dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bupati wanita ini punya 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes Benz, Hummer, dan lain-lain. Diantaranya diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan kakak iparnya yang manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan.
Mobil-mobil mewah ini disita tim penyidik KPK bersama 30 barang mewah. Antara lain, berupa jam tangan seperti Rolex berbagai tipe dan model, Hublot Big Bang, Chopard Mille, hingga Richard Mille.
Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .
Dalam perkara ini, Rita didakwa menerima uang gratifikasi Rp 469.465.440.000. Uang sebanyak ini terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar. Gratifikasi itu diterima melalui Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, yang juga tim 11 pemenangan Bupati Rita.
KPK menuding bupati cantik ini menyamarkan gratifikasi senilai Rp436 miliar.
Rita divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia dinyatakan terbukti menerima uang gratifikasi Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek pada dinas Pemkab Kukar.
***
Akal sehat saya bertanya, untuk apa seorang bupati wanita korupsi sampai sebesar itu? Apa ia dikendalikan suaminya?
Sampai sidang korupsinya incrach, KPK tidak membidik suami Rita Widyasari. Ia menikah dengan Endri Elfran Syafril dan dikaruniai tiga orang anak.
Rita dihukum melakukan bersama-sama dengan Khairudin yang anggota Tim 11 pemenangan Rita. Khairudin divonis dengan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan.
Dari berbagai sumber, diperoleh data Rita Widyasari, adalah seorang perempuan kelahiran Tenggarong pada 11 November 1973. Ia lahir dalam lingkungan keluarga pejabat. Ayahnya, Syaukani Hasan Rais adalah mantan Bupati Kutai Kartanegara. Rita mengenyam pendidikan SD hingga SMA di kampung halamannya.
Setelah lulus SMA, melanjutkan pendidikannya Akademi Sekretaris dan manajemen Taruna Bhakti (ASMTB) di Bandung, Jawa Barat . Ia juga melanjutkan ke jenjang S-1 Universitas Padjadjaran dan S-2 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Rita mengawali kariernya sebagai Ketua STIE Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), setelah itu politikus Golkar ini terpilih menjadi Ketua DPRD Kutai Kartanegara.
Karier Rita melesat cepat, selain menjadi Ketua DPRD Kukar, ia juga menjadi Komisaris Utama PT. Ketopong Damai Persada. Rita Widyasari juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Tercatat, ia pernah menjadi ketua umum DPD KNPI Kab. Kukar, Ketua Korda Inkado Kaltim, dan Ketua Koni Kabupaten Kukar. Ia terpilih menjadi Bupati Kukar pada 2010-2015, bersama pasangannya Gufron Yusuf. Sukses periode pertama, pada tahun berikutnya Rita kembali mencalonkan diri sebagai Bupati, kali ini ia berpasangan dengan Edi Damansyah. Rita dan Edi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk periode 2016-2021.
Rita pernah mendapatkan penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Ia juga berhasil menjadikan Tenggarong sebagai kota kecil terbersih se-Indonesia pada penghargaan Adipura. Tidak hanya itu, Rita pun meraih penghargaan sebagai salah satu Inspirator Pembangunan Daerah 2017 dari Pusat Kajian Keuangan Negara.
Sayang, karier cemerlangnya Rita terbentur dengan kasus korupsi. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pada Selasa, 16 Januari 2018.
Ini menjadi ironi karena sang ayah, Syaukani Hasan Rais juga pernah terjerat kasus korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara pada 2003-2004.
Pertanyaannya, mengapa sebagai seorang istri, Rita saat menjadi bupati wanita berani korupsi dengan nilai sebesar itu?
***
Saat ini ada 13 kepala daerah perempuan. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Bupati Tegal Umi Azizah,, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Tulang Bawang Winarti, dan Bupati Musi Rawas Ratna Machmud .
Ada pula Bupati Bengkalis Kasmarni, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana,, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa, dan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.
Mereka dinilai grup media di Jakarta sebagai kepala-kepala daerah perempuan yang berani berpikir beda, berinovasi, memberi contoh, mewujudkan, dan mempertahankan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.
***
Akhir tahun 2024, akan ada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diikuti oleh 171 daerah terdiri dari 115 Kabupaten dan 39 Kota serta 17 provinsi. Pesertanya, ternyata masih menggambarkan bahwa Pilkada ini masih menunjukkan wajah Pilkada yang maskulin dan karakteristik patriarki yang dominan.
Dalam perebutan kekuasaan ini tercatat masih berkisar masalah pasangan calon hingga mendekati waktu akhir (injury time), para alite partai politik konon masih mempertimbangkan segala kemungkinannya untuk meraih kemenangan. Dan selaku penentu pasangan, mereka masih melirik sebelah mata pemimpin perempuan. Memperhatikan perempuan Cakada/Cawakada yang muncul untuk bersaing, sebenarnya sudah ada tokoh wanita yang di kenal di daerahnya masing-masing.
***
Ada penelitian Universitas Sussex (tanpa tahun), Dewan Eropa (2004), TI (2007), dan GTZ (2004) menunjukkan pengaruh jender pada korupsi tak universal dan tak ada hubungan kausalitas antara peningkatan partisipasi perempuan dan penurunan korupsi. Temuannya jika akses terhadap kekuasaan dibuka, belum tentu perempuan tak korupsi dan lebih tak korup. Contoh Bupati Kuker Rita.
Jadi, perempuan dan laki laki sama-sama berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif.
Menelisik kasus pidana korupsi yang melibatkan beberapa tokoh perempuan, terungkap beragam modus korupsi yang dituduhkan. Lebih jauh bisa diketahui pemeran utama dan pemeran pembantu dari kasus yang menjerat mereka.
Trendnya, masalah perempuan dan korupsi kini bukan lagi tidak ada hubungannya dengan identitas perempuan. Walau korupsi adalah semata-mata persoalan kekuasaan dan kesempatan saat melakukan, tidak bisa dipungkiri kini perempuan juga bisa menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Padahal peran perempuan sebagai ibu, istri, pergaulan dalam komunitas adalah kekuatan dominan dalam hal pemberantasan korupsi.
Dalam sejumlah studi, dilihat dari perspektif gender dan gerakan antikorupsi, peran perempuan bukan hanya sebatas pencegahan tindakan korupsi di level mikro keluarganya, akan tetapi juga bisa berperan di komunitas dan lingkup kerjanya. Apa masih ada bupati perempuan yang akan mengikuti jejak mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Monggo bila mau niru...([email protected])
Editor : Moch Ilham
