SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, merasa kecewa kepada Menkeu Sri Mulyani. Maka itu, ia meminta Komisi VI DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Permintaan ini menyusul penetapan pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bahlil menyoroti tentang beban target investasi Kementerian Investasi/BKPM yang naik hingga Rp 1.850 triliun dari target 2024 di Rp 1.650 triliun, namun anggarannya justru diturunkan. Dari anggarannya di 2024 yang sebesar Rp 1,2 triliun, anggaran kementeriannya di 2025 hanya setengahnya di Rp 681 miliar.
Baca Juga: Menkeu Ajukan Suntikan PMN untuk 4 BUMN
"Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu (Sri Mulyani) dan Kepala Bappenas (Suharso) untuk menjelaskan ini," kata Bahlil, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Soroti Rumus Pertumbuhan Ekonomi
Bahlil menilai, semua target investasi terjadi karena didukung anggaran yang memadai. Menurut hitung-hitungannya, apabila anggarannya sebesar itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk investasi yang pas hanya sebesar Rp 800 triliun.
"Karena itu dalam teori saya, dengan basis anggaran yang ada, maka saya turunkan RKP saya koreksi menjadi Rp 800 triliun," ujarnya.
Bahlil menjelaskan, rumus pertumbuhan ekonomi yang ia ketahui terdiri atas konsumsi, investasi, ekspor-impor, hingga spending government. Berkaca pada kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, yang perlu digenjot ialah dari sisi ekspor impor, daya beli masyarakat, dan investasi itu sendiri.
"Artinya hulunya adalah investasi. Oleh karena itu, esensi penting dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di 2025 di atas 5% itu harus investasi. Namun apa yang terjadi, saya tidak tahu apakah ada teori ekonomi baru. Antara kebijakan, target dan kebijakan harus inherent harus ada benang merah," kata dia.
"Dan Rp 650 triliun ini, ini kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI anggarannya lebih besar daripada kementeriannya ini. dan kalau begitu saya rasa rapatnya cukup 1 tahun satu kali saja lah apa yang mau kita evaluasi kalau begini?," tegasnya.
Baca Juga: Menkeu: Belanja Bansos Naik 12,7 Persen dari Tahun Lalu
Bahlil Ngaku tak Paham
Bahlil mengaku tak paham dengan perumusan dari anggaran tersebut. Menurutnya, keberadaan anggaran sangat penting dalam mendorong kinerja investasi itu sendiri. Dalam hal ini, apabila targetnya naik, maka seharusnya anggarannya juga naik.
"Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.800 triliun, anggarannya diturunkan, dari target Rp 1.600 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih. Sekarang dinaikkan (target), tapi anggarannya diturunkan menjadi Rp 600 miliar," ujar dia.
"Ini yang buat saya bingung. Saya sejak kecil sudah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan Ketum HIPMI, belum pernah menemukan teori ini," imbuhnya.
Sri Mulyani Merespon
Baca Juga: Sri Mulyani, Kagumi Manajemen Ibadah Haji 1445 H
Atas sorotan dari Menteri Bahlil, ini pun langsung direspon oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, mekanisme penetapan APBN 2025 sudah diatur dalam UU nomor 17 tahun 2007 yang mana pemerintahan baru berwenang untuk melakukan perubahan atau tidak.
"Namun, kami di dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025, kita juga terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan tim yang disampaikan oleh pak Prabowo sehingga kita mencoba memahami dan mendesainnya sesuai dengan tadi yang disampaikan janji-janji maupun berbagai program," kata Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu menjelaskan APBN harus tetap dijaga kesehatannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Alhasil, APBN tetap menjadi sumber instrumen yang menjawab permasalahan pembangunan dalam negeri.
Dia menekankan APBN tidak bisa dijaga secara spontan dan jangka pendek. Untuk itu, pihaknya terus mencari jalan tengah untuk tetap menjaga keseimbangan berbagai program mendatang.
"Namun, di sisi lain jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri. Ini yang terjadi di banyak negara di mana krisis ekonomi dimulai dengan APBN yang tidak sustainable," imbuhnya. n erc/jk/cr4/rmc
Editor : Moch Ilham
