SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kegiatan Diskusi Panel BUMD Outlook 2025 yang digelar Pokja Wartawan Indrapura Rabu 12/6/2024 menghasilkan sejumlah gagasan baru dalam upaya menggali potensi ekonomi di Jawa Timur. Diskusi dengan tema ‘Saatnya BUMD Menjadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah’ ini berlangsung cukup produktif karena setiap narasumber dan audiens menyampaikan ide-ide segar dalam menggerakkan roda perekonomian di Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur H Anwar Sadad dalam opening speech BUMD Outlook 2025 itu mengatakan, BUMD dapat menjadi tauladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas. Agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim. “Acara seperti inilah yang kami tunggu-tunggu, kenapa tidak dari dulu dilakukan? Kami perlu ada masukan dan gagasan dari pandangan publik terhadap kinerja BUMD kita,”
Sebut Anwar Sadad. Selain Anwar Sadad, diskusi panel BUMD Outlook 2025 juga dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi SH, Anggota DPRD Jatim Lilik Hendarwati, Agung Supriyanto, jKepala Biro Perekonomian Aftabuddin Rizaluzzaman, Jajaran Direksi dari 8 BUMD milik Pemprov Jatim, Mahasiswa dan sejumlah awak media.
Ketua DPD Gerindra Jatim itu mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemic Covid 19. Dia berharap agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi.
“Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.
Politisi yang akrab disapa Gus Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim. “Sebagai autokritik juga, keseriusan dalam membangun spin off seperti BUMD Syariah yang sempat terhenti perlu dibangun lagi semangatnya karena Jawa Timur ini penduduknya mayoritas muslim,” ujar politisi yang pada periode nanti melenggang di senayan sebagai anggota DPR RI ini.
Sementara itu, Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya. Selain permodalan dan bisnis plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal. “Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan, SDM dan Manajemen selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapi Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem Kerja Sama Operasi (KSO) yang diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Maka perlu ada terobosan sebagai salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
KSO adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar kedepan tidak menimulkan masalah hukum.
“KSO seperti apa kedepanya, tentu kalau kita KSOkan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.
Dikatakan Yudha, Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Peraturan Daerah. “Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.
Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial.
“Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong pak Kabiro adalah aspek meritokratif. Artinya ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” pungkasnya.
Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim.
Diantaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemic Covid 19 atau saat hari besar.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.
“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalilan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu kita mensupoort PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid 19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi.
“Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” jelasnya.
Untuk diketahui, diskusi panel BUMD Outlook 2025 dipimpin langsung moderator Anang Cak Bro dari InewsTV dan diikuti sejumlah narasumber, praktisi dan panelis kompeten. Seperti Kepala Biro Perekonomian Aftabuddin Rijaluzzaman, Dirut PT JGU Mirza Muttaqien, Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha, Dirut PT Petrogas Jatim Utama Dwi Budi Sulistyana dan Pakar Ekonomi Imron Mawardi. rko
Editor : Moch Ilham
