Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah, Urusan Kambing Korban di TPPU-kan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sidang TPPU yang menyeret Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sidang TPPU yang menyeret Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah di Pengadilan Tipikor Surabaya.

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang melibatkan pasangan suami-istri eks Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari, berlangsung Kamis, (13/6/2024) tadi.

Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, usai mendengar surat dakwaan jaksa, marah dan kecewa. "Saya tak habis mengerti, urusan kambing korban idul adha dimasukan TPPU. Dimana nalar jaksa?" katanya usai sidang. Padahal kambing-kambing itu dari warga Kraksaan. " Yang membingungkan jumlah kambing diakumulasikan selama 7 tahun. Gendeng!" teriaknya.

Ia juga kecewa, sebagai napi dan bukan tahanan KPK, tangannya diborgol. "Saya tanya ke jaksa, apa apaan? Jawaban jaksa SOP. Saya balas SPJ, sebab habis di foto, borgol dilepas," tambah Hasan, sambil geleng geleng kepala.

Kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, ini baru dilimpahkan Senin (27/5), JPU ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Arif Suhermanto, salah satu tim JPU dari KPK RI saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Semua berkas kasus itu, menurutnya, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor secara online.

Menurut Jaksa KPK, kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini dari grafitikasi yang diterima tersangka Tantri-Hasan mencapai Rp 149 miliar.

Dari nilai itu, sebesar Rp 90 miliar diubah hingga disamarkan melalui TPPU. TPPU dan gratifikasi yang disidik penyidik KPK itu, merupakan perkara selama Tantri menjabat bupati Probolinggo. Yaitu mulai tahun 2013 hingga 2021.

Sidang dilanjutkan pekan depan untuk eksepsi tim penasihat hukum Hasan dan Tanri, dari kantor hukum pimpinan Prof. Nur Basuki. n erc/rmc

Berita Terbaru

Pengamat: Kesaksian Imam Pejel Itu Fakta Hukum, Jangan Giring ke Pengkhianatan 

Pengamat: Kesaksian Imam Pejel Itu Fakta Hukum, Jangan Giring ke Pengkhianatan 

Selasa, 28 Jul 2026 21:49 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 21:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM,Madiun – Kesaksian Aang Imam Subarkah alias Imam Pejel dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun Maidi memunculkan b…

Industri Kecantikan Lokal Menguat, Produk Dalam Negeri Dominasi Platform Ritel

Industri Kecantikan Lokal Menguat, Produk Dalam Negeri Dominasi Platform Ritel

Selasa, 28 Jul 2026 20:35 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 20:35 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Industri kecantikan dalam negeri menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk l…

Pusaran Pungli ESDM Meluas, Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Keempat dalam Kasus Perizinan Air Tanah

Pusaran Pungli ESDM Meluas, Kejati Jatim Tetapkan Tersangka Keempat dalam Kasus Perizinan Air Tanah

Selasa, 28 Jul 2026 20:16 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 20:16 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Penyidikan kasus dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan air t…

Komisi A DPRD Surabaya Berhasil Selesaikan Polemik 13 Tahun Pembangunan Gereja Santo Yusup

Komisi A DPRD Surabaya Berhasil Selesaikan Polemik 13 Tahun Pembangunan Gereja Santo Yusup

Selasa, 28 Jul 2026 20:14 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 20:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Polemik berkepanjangan terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang berhasil…

Gresik Raih Peringkat Pertama Indeks Perlindungan Anak se-Jatim, Masuk Tiga Besar Nasional

Gresik Raih Peringkat Pertama Indeks Perlindungan Anak se-Jatim, Masuk Tiga Besar Nasional

Selasa, 28 Jul 2026 20:12 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 20:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Pasuruan – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak kembali mendapat pengakuan. K…

DPRD Ponorogo Desak BGN Tutup Permanen SPPG yang Cemari Lingkungan dan IPAL Tak Standar

DPRD Ponorogo Desak BGN Tutup Permanen SPPG yang Cemari Lingkungan dan IPAL Tak Standar

Selasa, 28 Jul 2026 18:17 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 18:17 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Penataan ulang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo…