Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah, Urusan Kambing Korban di TPPU-kan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sidang TPPU yang menyeret Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Sidang TPPU yang menyeret Hasan Aminudin, Mantan Bupati Probolinggo Marah di Pengadilan Tipikor Surabaya.

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang melibatkan pasangan suami-istri eks Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Tantriana Sari, berlangsung Kamis, (13/6/2024) tadi.

Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, usai mendengar surat dakwaan jaksa, marah dan kecewa. "Saya tak habis mengerti, urusan kambing korban idul adha dimasukan TPPU. Dimana nalar jaksa?" katanya usai sidang. Padahal kambing-kambing itu dari warga Kraksaan. " Yang membingungkan jumlah kambing diakumulasikan selama 7 tahun. Gendeng!" teriaknya.

Ia juga kecewa, sebagai napi dan bukan tahanan KPK, tangannya diborgol. "Saya tanya ke jaksa, apa apaan? Jawaban jaksa SOP. Saya balas SPJ, sebab habis di foto, borgol dilepas," tambah Hasan, sambil geleng geleng kepala.

Kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, ini baru dilimpahkan Senin (27/5), JPU ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.

Arif Suhermanto, salah satu tim JPU dari KPK RI saat dikonfirmasi membenarkan hal itu. Semua berkas kasus itu, menurutnya, sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor secara online.

Menurut Jaksa KPK, kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini dari grafitikasi yang diterima tersangka Tantri-Hasan mencapai Rp 149 miliar.

Dari nilai itu, sebesar Rp 90 miliar diubah hingga disamarkan melalui TPPU. TPPU dan gratifikasi yang disidik penyidik KPK itu, merupakan perkara selama Tantri menjabat bupati Probolinggo. Yaitu mulai tahun 2013 hingga 2021.

Sidang dilanjutkan pekan depan untuk eksepsi tim penasihat hukum Hasan dan Tanri, dari kantor hukum pimpinan Prof. Nur Basuki. n erc/rmc

Berita Terbaru

KRONOLOGI

KRONOLOGI

Selasa, 29 Sep 2026 06:47 WIB

Selasa, 29 Sep 2026 06:47 WIB

Kronologi Kejadian Awal Sengketa Perdata: 23 Agustus 2018: Saya hanya menandatangani dan memparaf tiap halaman Akta Kredit No.057/2018. Baki debet Rp 1,4 M,…

JPU DIADUKAN KE KOMJAK, JAMWAS & OMBUDSMAN

JPU DIADUKAN KE KOMJAK, JAMWAS & OMBUDSMAN

Selasa, 29 Sep 2026 06:45 WIB

Selasa, 29 Sep 2026 06:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya telah melaporkan dugaan pelanggaran kode perilaku JPU ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Komisi Kejaksaan…

Perusahaan Penyalur ART di Gunung Anyar, Surabaya, “Peras” Rp3,5 Juta

Perusahaan Penyalur ART di Gunung Anyar, Surabaya, “Peras” Rp3,5 Juta

Selasa, 29 Sep 2026 06:42 WIB

Selasa, 29 Sep 2026 06:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Siti Cholifah, mengaku tak bisa pulang setelah masa kerjanya di Bali berakhir. Dia…

Sah, dr Rizal Octavian Jabat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mojokerto

Sah, dr Rizal Octavian Jabat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mojokerto

Senin, 28 Sep 2026 20:31 WIB

Senin, 28 Sep 2026 20:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Muhammad Rizal Octavian atau dr Rizal resmi mengemban amanah baru sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra …

Penuhi Tuntutan Demonstran, Pemkab Jember Resmi Balik Arus Lalu Lintas di Jalan Samanhudi

Penuhi Tuntutan Demonstran, Pemkab Jember Resmi Balik Arus Lalu Lintas di Jalan Samanhudi

Senin, 28 Sep 2026 20:09 WIB

Senin, 28 Sep 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Jember - Pemerintah Kabupaten Jember resmi mengubah arah arus lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi, Kelurahan Jember Kidul, Kaliwates,…

Bidik Swasti Saba Wistara 2027, Pemkab Ponorogo Perkuat Sinergi Lintas Sektor Pertajam Data 

Bidik Swasti Saba Wistara 2027, Pemkab Ponorogo Perkuat Sinergi Lintas Sektor Pertajam Data 

Senin, 28 Sep 2026 19:28 WIB

Senin, 28 Sep 2026 19:28 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Setelah 7 tahun kehilangan predikat Wistara pada penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS). Pemerintah Kabupaten Ponorogo tampaknya mulai…