SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan kajian untuk menambah SMP negeri baru pada 2025.
Hal tersebut dilakukan, demi memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses pendidikan negeri.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, ada dua hal yang menjadi evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini. Di antaranya, jalur zonasi yang memberikan keadilan untuk masing-masing kelurahan. Serta, perhitungan jumlah siswa dengan daya tampung sekolah.
"Kami minta MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) untuk menghitung jumlah murid," kata Wali Kota Cak Eri di Surabaya, Kamis (4/7).
Menurutnya, apabila berdasarkan jumlah anak memang membutuhkan tambahan sekolah, maka pembangunan bisa dilakukan di 2025.
"Insya Allah, tahun depan kami akan melihat apakah perlu menambah sekolah atau tidak," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Menurut Cak Eri, ada beberapa sekolah di beberapa kawasan yang memiliki jumlah siswa cukup besar, karena terbatasnya jumlah sekolah. Di antaranya, di kawasan Surabaya Utara.
"Di sana (SMP) negeri/swasta sebenarnya ada. Namun, jumlah (lulusan SD) banyak. Sehingga nggak cukup. Makanya, kami akan diskusikan apakah akan menambah kelas atau sekolah baru," lanjut Cak Eri.sb/ana
Editor :
Mariana Setiawati
Berita Terbaru
Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…
Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…
Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB
Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…
Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB
MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…
Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini.
"Dalam…
Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB
Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…