Tingkatkan Ketahanan Pangan, Pemkab Malang Salurkan Bantuan Beras

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Salah satu warga yang menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras 10 kg. SP/ MLG
Ilustrasi. Salah satu warga yang menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras 10 kg. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga kurang mampu sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membagikan bantuan beras dari pemerintah.

Sebanyak 863 keluarga Prasejahtera di Desa Tambakasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, menerima bantuan beras tersebut sebagai kebutuhan pangan.

Kegiatan ini terlaksana salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras seberat 10 kg setiap satu bulan sekali dengan tepat sasaran.

“Penyerahan bantuan beras ini berjalan lancar tanpa kendala. Mereka betul-betul warga prasejahtera sesuai nama yang tercantum dalam Barcode Kementerian Sosial,” ungkap Kepala Desa Tambakasri, Ngateno, Rabu (10/07/2024).

Lebih lanjut, Bantuan Raskin kepada masyarakat yang membutuhkan cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah seorang warga Desa Tambakasri.

“Saya memiliki dua anak, satu sedang menempuh pendidikan SMA sedangkan anak pertama saya telah meninggal dunia. Sehingga segala kebutuhan keluarga hampir beberapa diantaranya ditanggung oleh saya,” kata salah satu warga Tambakasri penerima Raskin. 

Dengan adanya bantuan beras dari pemerintah ini cukup meringankan beban saya,” imbuhnya lagi. mlg-01/dsy

Berita Terbaru

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Laporan Maia Estianty soal KDRT ada di KUHP Baru, Pengamat Hukum Apresiasi Sikap Ahmad Dhani

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

Kamis, 14 Mei 2026 16:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, JAKARTA — Polemik lama antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Praktisi hukum Ghufron menegaskan p…

Slogan BERTEMAN, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dengan Normalisasi Jalur Wilayah Blitar

Slogan BERTEMAN, KAI Daop 7 Madiun Tingkatkan Keselamatan dengan Normalisasi Jalur Wilayah Blitar

Kamis, 14 Mei 2026 12:19 WIB

Kamis, 14 Mei 2026 12:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Terus berkomitmen menjaga keamanan operasional perjalanan kereta api sekaligus keselamatan pengguna jalan pada perlintasan Rel…

Keberhasilan Tekan Stunting hingga 0,92 Persen, Kota Mojokerto Jadi Rujukan Provinsi NTB

Keberhasilan Tekan Stunting hingga 0,92 Persen, Kota Mojokerto Jadi Rujukan Provinsi NTB

Rabu, 13 Mei 2026 17:25 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 17:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto– Keberhasilan Kota Mojokerto menekan angka stunting hingga di bawah satu persen menarik perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara …

Jamin Mamin Halal untuk Konsumen, Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM secara Bertahap

Jamin Mamin Halal untuk Konsumen, Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal UMKM secara Bertahap

Rabu, 13 Mei 2026 17:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 17:03 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat ekosistem produk halal dengan menggelar fasilitasi sertifikasi halal massal bagi p…

Kenyamanan Warga Jadi Prioritas, Dishub Kota Mojokerto Perkuat Pengawasan Parkir

Kenyamanan Warga Jadi Prioritas, Dishub Kota Mojokerto Perkuat Pengawasan Parkir

Rabu, 13 Mei 2026 16:57 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kenyamanan warga menjadi prioritas utama dalam pengelolaan parkir di Kota Mojokerto. Untuk itu, Pemerintah Kota Mojokerto melalui …

Pencabutan SIP Kios Pasar Pasar Digugat, Para Pedagang Sebut Prosedur Tidak Sesuai Perda   ‎

Pencabutan SIP Kios Pasar Pasar Digugat, Para Pedagang Sebut Prosedur Tidak Sesuai Perda  ‎

Rabu, 13 Mei 2026 16:02 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:02 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Gugatan puluhan pedagang pasar tradisional Kota Madiun terhadap pemerintah Kota Madiun menguak dugaan cacat prosedural dalam p…