Bangun Jamula Hanya Strategi Yuhronur Naikan Elektoral

Jamula Dikerjakan Lingkaran Kekuasaan, Massa Anti Korupsi Minta Kejaksaan Turun Tangan

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Massa Anti korupsi Lamongan saat demo di depan Kantor Pemkab Lamongan. SP/Muhajirin
Massa Anti korupsi Lamongan saat demo di depan Kantor Pemkab Lamongan. SP/Muhajirin

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bangunan Jalan Mulus Lamongan (Jamula) yang tidak merata, apalagi  dikerjakan oleh pemenang orang-orang itu saja yang berada di lingkaran kekuasaan, seratusan Massa Anti korupsi Lamongan meminta Kejaksaan turun tangan menangani dugaan korupsi dalam pengadaan dan pelaksanaan nya tersebut.

Hal itu disampaikan oleh koordinator lapangan Masyarkat Lamongan Anti Korupsi (MALATI), M. Ismail dalam orasinya saat berdemo di depan Kantor  Kejaksaan Negeri setempat, pada Kamis, (15/8/2024), dan kantor Pemkab Lamongan.

Disebutkan olehnya, program Jamula yang digagas Yuhronur, tidak mampu dikerjakan secara menyeluruh, dan terkesan hanya mementingkan efek elektoral, karena Program jamula masif dikerjakan pada momen pilkada yang mana memunculkan kesan bagi-bagi proyek kepada keluarga maupun kolega bupati Lamongan.

"Atas dasar itu, kami menuntut aparat penegak hukum di Kabupaten Lamongan untuk lebih serius dalam menindaklanjuti laporan penyelewengan proyek Jamula yang sudah dilaporkan kepada Kejaksaan," ungkapnya.

Pihaknya  juga menuntut Aparatur Penegak Hukum (APH) bekerjasama dengan tim ahli bangunan yang independen, turun ke lapangan untuk melakukan audit pelaksanaan proyek Jamula tersebut.

Selanjutnya kata Ismail, pihaknya juga menuntut aparat penegak hukum (APH) untuk secepatnya menyegel ruang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Lamongan dan melakukan audit.

"Kami yakin pemenang lelang terkait proyek Jamula terjadi MONOPOLI dan telah diatur semua oleh MR X yang masih keluarga bupati Lamongan. Hidup masyarakat Lamongan, semakin jauh dari kesejahteraan tapi mereka berpesta pora," teriak Ismail.

Karena menurut Ismail,  Pemerintah Kabupaten Lamongan sampai saat ini dalam merealisasikan pembangunan Jamula masih belum bersikap adil dan transparan.

Kelurahan masyarakat di wilayah utara, tengah selatan Lamongan yang mengeluhkan jalan rusak, berlubang maupun penerangan jalan yang minim terus terjadi. Bahkan, kecelakaan tunggal yang terjadi di Lamongan kebanyakan dikarenakan jalan rusak dan penerangan yang minim.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lamongan, MHD Fadly Arby saat menemui puluhan massa mengatakan pihaknya membuka diri kepada masyarakat yang ingin melaporkan apabila ada bukti pembangunan jalan di Lamongan yang tidak benar, silahkan laporkan pasti akan kita tindaklanjuti.

"Silahkan teman - teman masyarakat anti korupsi Lamongan, apabila ada bukti terkait jalan di Lamongan yang tidak benar, silahkan laporkan ke kita, pasti  akan kita segera tindaklanjuti," ujarnya.

Setelah demo ia berharap,  para peserta unjuk rasa membubarkan diri agar tidak menggangu ketertiban umum.

"Mungkin itu penyampaian dari saya mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, agar setelah ini bubar dengan tertib," pungkasnya. jir

Berita Terbaru

Aniaya Istri hingga Tewas, Suami di Blitar Jadi Tersangka

Aniaya Istri hingga Tewas, Suami di Blitar Jadi Tersangka

Kamis, 05 Feb 2026 17:48 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Setelah dilakukan pemeriksaan P warga Desa mBoro Kec.Selorerjo Kabupaten Blitar, yang telah membunuh SN istrinya, dengan beberapa…

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Pohon Pisang Jadi "Monumen Kekecewaan" Jalan Rusak di Madiun Viral

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 16:40 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun- ‎Sebuah foto jalan berlubang yang ditanami pohon pisang di RT 3 Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, viral di media s…

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Jabat Ketum IKBA UNTAG Dorong Kaum Intelektual Bangun Negeri Lebih Baik

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho, S.E, yang juga politisi PDI Perjuangan ini, berjibaku menggerakkan kaum…

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Gelapkan Uang Ratusan Juta, Admin Toko Keramik Mojokerto Terancam 2 tahun Kurungan

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 15:15 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto- Sidang putusan kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa Laili Dwi Anggraini Binti M. Amanu di Pengadilan Negeri Mojokerto ditunda…

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kapolres Gresik Pimpin Pembagian Helm Gratis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2026

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:40 WIB

SURABAYAPAGI, Gresik – Upaya Polres Gresik dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas kembali diwujudkan melalui kegiatan simpatik di hari kedua pelaksanaan …

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

MPR RI Kaji Obligasi Daerah untuk Perkuat Kemandirian Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Kamis, 05 Feb 2026 14:01 WIB

Surabaya – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pem…