Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu Jatim: Waspadai Potensi Money Politics

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur tahun 2024.

Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat pengawasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses Pilkada.

"Dalam Pilkada, menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada sangat sulit. Oleh karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kami susun ini diharapkan mampu mengantisipasi segala kemungkinan buruk," ujar Warits, kepada awak media, pada Minggu (18/08/2024).

Menurutnya, IKP ini akan diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan fokus pada berbagai jenis kerawanan yang mungkin terjadi.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun secara umum kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur tidak terlalu tinggi, penghitungan suara ulang kerap menjadi isu yang perlu diwaspadai.

"Di beberapa daerah di Jawa Timur, potensi kerawanan terkait penghitungan suara ulang cukup signifikan. Ini menjadi salah satu data pendukung kami dalam menilai tingkat kerawanan di setiap daerah," jelasnya.

Selain itu, Warits menegaskan bahwa tidak ada wilayah tertentu di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, seluruh daerah tetap harus diwaspadai, terutama terkait dengan potensi terjadinya praktik money politics.

"Money politics hampir selalu ada potensinya di setiap wilayah. Meskipun secara hukum sulit dibuktikan, potensi ini tetap menjadi ancaman serius bagi integritas Pilkada," tegasnya.

Terlebih, Warits berharap pihaknya mampu melakukan pengawasan secara maksimal sehingga mampu tercipta Pilkada yang lebih transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi.

Sekedar informasi, pada kesempatan ini turut dihadiri oleh Forkompinda Jatim, stakeholder, maupun organisasi masyarakat yang turut mengawasi jalannya Pilkada mendatang. lni

Berita Terbaru

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

33 Negara Bingung Mentan Jamin Stok Pangan Ri Aman

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:31 WIB

SURABAYAPAGI.com - Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di saat dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik, ancaman krisis pangan dan gangguan rantai pasok,…

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Menekraf Dorong Desa jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:29 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf ) Teuku Riefky Harsya mendorong pengembangan potensi desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi kreatif baru,…

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Bursa Kripto OKX Siapkan Ganti Rugi hingga Rp 8,19 Miliar jika Ada Peretasan

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:27 WIB

SURABAYAPAGI.com - Bursa aset kripto global OKX merayakan empat tahun pelaksanaan program Proof of Reserves (PoR) bulanan dengan menerbitkan 48 laporan…

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

10 Negara dengan Biaya Makan Termahal

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Uang sebesar US$ 20 atau sekitar Rp 362.543 (kurs Rp 18.127 per US$) yang hanya cukup untuk membeli satu porsi makan di restoran sederhana…

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Ngaku Jadi Korban Proyek Fiktif, Warga Gresik Polisikan Eks Wabup Lamongan

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Dugaan penipuan berkedok kerja sama proyek pembangunan ruko di kawasan Pasar Wisata, Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, m…

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Biaya Resmi Rp600 Ribu, Pengurusan Izin Sumur PDAM ‘Disulap’ Jadi Rp375 Juta

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

Senin, 02 Nov 2026 07:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air tanah untuk 21 titik sumur milik Perumda Air Minum Banyuwangi menelan biaya hingga…