Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu Jatim: Waspadai Potensi Money Politics

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur tahun 2024.

Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat pengawasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses Pilkada.

"Dalam Pilkada, menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada sangat sulit. Oleh karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kami susun ini diharapkan mampu mengantisipasi segala kemungkinan buruk," ujar Warits, kepada awak media, pada Minggu (18/08/2024).

Menurutnya, IKP ini akan diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan fokus pada berbagai jenis kerawanan yang mungkin terjadi.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun secara umum kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur tidak terlalu tinggi, penghitungan suara ulang kerap menjadi isu yang perlu diwaspadai.

"Di beberapa daerah di Jawa Timur, potensi kerawanan terkait penghitungan suara ulang cukup signifikan. Ini menjadi salah satu data pendukung kami dalam menilai tingkat kerawanan di setiap daerah," jelasnya.

Selain itu, Warits menegaskan bahwa tidak ada wilayah tertentu di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, seluruh daerah tetap harus diwaspadai, terutama terkait dengan potensi terjadinya praktik money politics.

"Money politics hampir selalu ada potensinya di setiap wilayah. Meskipun secara hukum sulit dibuktikan, potensi ini tetap menjadi ancaman serius bagi integritas Pilkada," tegasnya.

Terlebih, Warits berharap pihaknya mampu melakukan pengawasan secara maksimal sehingga mampu tercipta Pilkada yang lebih transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi.

Sekedar informasi, pada kesempatan ini turut dihadiri oleh Forkompinda Jatim, stakeholder, maupun organisasi masyarakat yang turut mengawasi jalannya Pilkada mendatang. lni

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…