Luncurkan Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Bawaslu Jatim: Waspadai Potensi Money Politics

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits. SP/ NI

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur tahun 2024.

Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat pengawasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses Pilkada.

"Dalam Pilkada, menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada sangat sulit. Oleh karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kami susun ini diharapkan mampu mengantisipasi segala kemungkinan buruk," ujar Warits, kepada awak media, pada Minggu (18/08/2024).

Menurutnya, IKP ini akan diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan fokus pada berbagai jenis kerawanan yang mungkin terjadi.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun secara umum kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur tidak terlalu tinggi, penghitungan suara ulang kerap menjadi isu yang perlu diwaspadai.

"Di beberapa daerah di Jawa Timur, potensi kerawanan terkait penghitungan suara ulang cukup signifikan. Ini menjadi salah satu data pendukung kami dalam menilai tingkat kerawanan di setiap daerah," jelasnya.

Selain itu, Warits menegaskan bahwa tidak ada wilayah tertentu di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, seluruh daerah tetap harus diwaspadai, terutama terkait dengan potensi terjadinya praktik money politics.

"Money politics hampir selalu ada potensinya di setiap wilayah. Meskipun secara hukum sulit dibuktikan, potensi ini tetap menjadi ancaman serius bagi integritas Pilkada," tegasnya.

Terlebih, Warits berharap pihaknya mampu melakukan pengawasan secara maksimal sehingga mampu tercipta Pilkada yang lebih transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi.

Sekedar informasi, pada kesempatan ini turut dihadiri oleh Forkompinda Jatim, stakeholder, maupun organisasi masyarakat yang turut mengawasi jalannya Pilkada mendatang. lni

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…