SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) resmi meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur tahun 2024.
Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat pengawasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Baca Juga: Prakarsa Minta Bawaslu Tidak Tebang Pilih Menangani Laporan Netralitas ASN dan Kades di Lamongan
Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menjelaskan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai alat penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses Pilkada.
"Dalam Pilkada, menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada sangat sulit. Oleh karena itu, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang kami susun ini diharapkan mampu mengantisipasi segala kemungkinan buruk," ujar Warits, kepada awak media, pada Minggu (18/08/2024).
Menurutnya, IKP ini akan diterapkan di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, dengan fokus pada berbagai jenis kerawanan yang mungkin terjadi.
Baca Juga: Diduga Deklarasi Dukung Yuhronur, Oknum Camat dan Kades Dilaporkan ke Bawaslu
Ia juga menambahkan bahwa meskipun secara umum kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu di Jawa Timur tidak terlalu tinggi, penghitungan suara ulang kerap menjadi isu yang perlu diwaspadai.
"Di beberapa daerah di Jawa Timur, potensi kerawanan terkait penghitungan suara ulang cukup signifikan. Ini menjadi salah satu data pendukung kami dalam menilai tingkat kerawanan di setiap daerah," jelasnya.
Selain itu, Warits menegaskan bahwa tidak ada wilayah tertentu di Jawa Timur yang membutuhkan perhatian khusus. Namun, seluruh daerah tetap harus diwaspadai, terutama terkait dengan potensi terjadinya praktik money politics.
Baca Juga: MK Lempar Masalah TSM ke Bawaslu
"Money politics hampir selalu ada potensinya di setiap wilayah. Meskipun secara hukum sulit dibuktikan, potensi ini tetap menjadi ancaman serius bagi integritas Pilkada," tegasnya.
Terlebih, Warits berharap pihaknya mampu melakukan pengawasan secara maksimal sehingga mampu tercipta Pilkada yang lebih transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi.
Sekedar informasi, pada kesempatan ini turut dihadiri oleh Forkompinda Jatim, stakeholder, maupun organisasi masyarakat yang turut mengawasi jalannya Pilkada mendatang. lni
Editor : Desy Ayu
