1.395 Personel Gabungan Siap Kawal Pilkada Lamongan

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Forkopimda saat mengecek kesiapan personil pengamanan. SP/IST
Forkopimda saat mengecek kesiapan personil pengamanan. SP/IST

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Tahapan Pilkada Lamongan akan dimulai saat pendaftaran bakal calon yang tinggal beberapa hari lagi. 

Sebanyak 1.395 personel gabungan Polri, TNI, dan Satpol-PP sudah mulai siaga dan siap mengawal jalannya pesta demokrasi 5 tahunan ini.

"Lamongan sudah siap menggelar pilkada, dan personil gabungan sudah mulai siaga mengawal pesta demokrasi," kata Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam apel gelar pasukan operasi mantap praja semeru 2024, Senin (19/8/2024) di Alun-Alun setempat.

Disebutkan olehnya, apel gelar pasukan diselenggarakan untuk melakukan pemeriksaan kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan dalam pelaksanaan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. 

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lamongan berjalan dengan aman, lancar, dan damai," tuturnya.

Orang nomor satu di Kota Soto menerangkan, pelaksanaan pengamanan pilkada tahun 2024 memiliki kompleksitas dan kerawanan yang khas, karena untuk pertama kalinya Kabupaten Lamongan akan menyelenggarakan pesta demokrasi secara serentak dalam tahun yang sama, yaitu pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati. 

"Meskipun tahapan Pilkada tersebut belum dimulai, perkembangan dinamika politik menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lamongan sudah mulai meningkat," terangnya.

Bahkan lanjutnya, Polres Lamongan telah melakukan pemetaan menyeluruh melalui indeks potensi kerawanan Pilkada. Yang mana pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan di berbagai wilayah, sehingga bisa dilakukan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat dan efektif.

Sehingga selama 135 hari mendatang (19 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024), seluruh personel akan disebar ke 2.067 TPS untuk memastikan keamanan selama proses pungut suara. 

"Keberadaan personil di lapangan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan tenang dan nyaman pada 27 November nanti," katanya. jir

Berita Terbaru

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Rugikan Negara Rp3,6 M, Tunjangan DPRD Ponorogo Sempat Jadi Temuan BPK Tahun 2022

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 13:38 WIB

PONOROGO– Dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023-2026, yang menyeret Mantan Ketua DPRD Sunarto dan Kabag K…

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

SMA Negeri 1 Porong Unggul Prestasi, Luhur Budi Pekerti Undang Wali Murid dalam Sosialisasi Program Sekolah

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 11:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – SMA Negeri 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo, mengundang seluruh para wali murid kelas X-1 sampai X-12 dalam acara Sosialisasi Program S…

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Kuatkan Nilai Kebangsaan di Era Disrupsi, BHS Ajak Masyarakat Sebarkan Semangat Empat Pilar

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 10:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Di tengah derasnya arus informasi digital yang mengalir tanpa batas, ruang-ruang diskusi tentang nilai kebangsaan menjadi semakin…

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Kontrak Impor Minyak dari Rusia, Dilakukan Negara, Bukan Lagi Pertamina

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:32 WIB

  SURABAYAPAGI.com – Pemerintah Indonesia berencana membuat kontrak impor minyak jangka panjang dari Rusia. Saat ini proses impor tersebut sudah masuk tahap ke…

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Mendagri, 79 Pemda Butuh Dana Alokasi Umum Rp 14 triliun

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:30 WIB

SURABAYAPAGI.com – 79 pemerintah daerah butuh tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp 14 triliun. Mendagri Tito juga bilang s…

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

UMKM Ajukan KUR Hingga Rp 100 juta tak Perlu Agunan Tambahan

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

Jumat, 07 Agu 2026 09:28 WIB

SURABAYAPAGI.com – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga R…