Gandeng APH, Satpol Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Eksekusi Lahan Kranggan

author Dwi Agus Susanti

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat Koordinasi Saypol PP dengan APH terkait rebcana eksekusi aset lahan Kranggan
Rapat Koordinasi Saypol PP dengan APH terkait rebcana eksekusi aset lahan Kranggan

i

 

SURABAYA PAGI.COM, Mpjokerto -Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menggelar rapat koordinasi terkait rencana eksekusi lahan qset Pemkot di Jalan Kranggan Gang I Nomor 08, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Selasa (278/2024).

Rapat yang digelar di aula Kantor Satpol PP ini dipimpin Kasatpol PP Modjari dan dihadiri Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto Joko Sutrisno, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Mojokerto Tumisah, serta perwakilan dari Kodim, Polresta, Bagian Hukum, Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kranggan.

Kasatpol PP Kota Mojokerto, Modjari mengatakan, tujuan digelarnya rapat untuk menyamakan persepsi terkait upaya penegakkan Perda pada lahan yang berada di samping SDN Kranggan 5.

"Di SHP Nomor 01/1970 dan SHP 01/2020 tertulis jelas tanah tersebut atas nama Pemkot Mojokerto yang secara hukum diakui sejak tahun 1970 sampai ada pembaharuan sertifikat tahun 2020," jelasnya.

Selagi SHP masih menjadi kepemilikan sah Pemkot Mojokerto dan belum beralih nama ke pihak lain, maka pihaknya akan gigih melindungi aset tersebut agar tidak dikuasai oleh pihak lain.

"Faktanya, saat ini aset itu ada yang menguasai, oleh karena itu kami sebagai penegak perda harus melakukan upaya tegas," ujarnya.

Upaya tersebut lanjut Modjari, berupa somasi tertulis dan dilanjutkan pemasangan plang papan pemberitahuan jika tanah seluas 23.720 meter persegi itu adalah aset milik Pemkot.

"Somasi akan dilayangkan oelh Bagian Hukum, jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak di gubris, segera kami pasang papan plang dan police line," ungkapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Mojokerto, Joko Sutrisno menyarankan Pemkot Mojokerto melakukan upaya somasi terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi.

"Kita sarankan somasi dulu,  langkah ini biasa dilakukan terkait kasus penguasaan lahan negara oleh pihak lain," ungkapnya.

Terpisah, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kota Mojokerto Tumisah membenarkan jika aset tersebut adalah milik Pemkot Mojokerto berdasarkan SHP 01 tahun 1970 dan diperbarui tahun 2020. 

"Penerbitan SHP tahun 1970 dasarnya itu adalah SK Kepala Daerah Provinsi Jatim tanggal 12 September 1968," terangnya.

Karena itu sertifikat lama, lalu ada penggantian blangko untuk update data, validasi dan lain sebagainya sehingga terbit sertifikat pengganti pada tanggal 6 Pebruari 2020 dengan luas 23.720 m2.

"Luasanya berubah karena ada existing riil pengukuran kalau dulu masih pengukuran manual. Dari semula 25.028 m2 jadi menjadi 23.720 m2. Kan ada bahu jalan selokan dan lain-lain," tukasnya.

Sekedar informasi, persoalan aset di Jalan Kranggan mulai mencuat sejak keluarnya surat pengosongan lahan tahun 2017. Sebab sejak tahun 1967 lahan tersebut dibangun rumah permanen oleh salah satu warga. 

Karena tak terima, warga tersebut lalu mengajukan gugatan PTUN di Surabaya dan dikabulkan. Sesuai amar putusan, Pemkot diwajibkan untuk melepas tanah yang ditempati pemohon dengan cara melakukan Pemecahan Sertipikat di Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Mojokerto. 

Namun Pemkot tidak bisa memenuhi amar putusan PTUN, karena diatas tanah yang dimohon telah ada SHP No. 1 atas nama Pemkot Mojokerto kecuali sertifikat dimaksud dibatalkan oleh Pengadilan. 

Selain itu, pertimbangan Pemkot Mojokerto tidak menjalankan Putusan Perkara  Nomor : 24/P/FP/2018/PTUN.SBY, adalah apabila putusan tersebut dilaksanakan di kwatirkan berpotensi menimbulkan kerugian negera atas hilangnya aset tersebut, sedangkan fakta hukumnya putusan fiktif positif merupakan putusan yang sifatnya administratif. Dwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita Terbaru

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Uang KBS Diduga Dipakai Mengurus Perkara, Rp2,41 Miliar Tak Pernah Sampai ke Penyidik

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:09 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Dugaan praktik korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mengungkap persoalan serius dalam …

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Keren! Kota Mojokerto Sabet Juara 1 Kota Cerdas 2026 

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:04 WIB

SURABAYA PAGI.com, Mojokerto - Implementasi kota cerdas (Smart City) di Kota Mojokerto menunjukkan hasil nyata melalui inovasi digital yang berdampak pada…

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Rupiah Melemah ke 18.245 per Dolar AS

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:45 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi turun tipis pada perdagangan Kamis, (19/11/2026). Hal ini seiring harapan…

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Evita

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.com - Perjuangan panjang lintas kota, begadang di lobi hotel hingga subuh, hingga waktu istirahat yang hanya tersisa satu setengah jam akhirnya…

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai Amankan 1,7 Miliar Batang Rokok Ilegal

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:40 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkap Bea Cukai telah mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal sepanjang tahun berjalan 2026 sebagai…

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Harga Jagung Petani Rp 6.400 per Kg, Amran: Itu Minimal

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 07:38 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga serapan jagung petani tidak wajib Rp 6.400 per kilogram (kg).…