SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mantan Sekjen PKB Lukman Edy menggugat hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali. Lukman melayangkan gugatan itu ke Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (27/8). Ini isyarat hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali diganjal oleh eks fungsionaris PKB sendiri.
Untuk itu, Mantan Sekjen PKB Lukman Edy, merencanakan akan bikin Muktamar tandingan yang bakal diselenggarakan di Jakarta pada 2-3 September mendatang.
Baca Juga: Pengurus Tandingan Sindiran KH Ma'ruf Amin
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Sekjen PKB) Lukman Edy meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak mengesahkan struktur pengurus hasil Muktamar kubu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang digelar di Bali.
Permintaan ini diajukan karena adanya konflik internal dalam partai.
Eks Sekjen PKB Lukman Edy mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Selasa (27/8). Ia meminta Kemenkumham menolak hasil Muktamar VI PKB di Bali pada 24–25 Agustus 2024.
Lukman Edy menyebut, gugatannya tersebut juga didukung oleh 315 cabang partai, termasuk 168 cabang yang telah dibekukan oleh Cak Imin
Lukman mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat aduan ke Majelis Tahkim PKB yang berkedudukan sebagai Mahkamah Partai untuk menangani konflik di internal partai. "Iya, (pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Bali) di-hold dulu, kita minta di-hold sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap, inkrah," kata Lukman saat ditemui di Gedung Kemenkumham.
Baca Juga: DPC PKB Sidoarjo Bakal Beri Sanksi Pemecatan, Jika Ada Anggota Fraksi yang Tidak Tegak Lurus
Pengurus PKB Status Quo
Dalam kunjungannya ke Kemenkumham, Lukman menyerahkan tembusan surat yang dikirimkan ke Majelis Tahkim kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Dia menegaskan, selama status quo, tidak ada pihak yang dapat membuat kebijakan strategis atas nama partai hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketika status quo tidak ada pihak manapun antara dua pihak yang berselisih ini boleh membuat kebijakan yang strategis atas nama partai sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Lukman. Menurut Lukman, muktamar kubu Cak Imin di Bali menyalahi banyak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, menyalahi spirit PKB, dan Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, dia mengatakan, terdapat banyak aspirasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB yang dibungkam dan dibekukan karena dianggap bertentangan dnegan kebijakan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin. "Prosedur selama muktamar juga banyak melangkahi AD/ART," tutur Lukman.
Baca Juga: Mengejutkan, PKB Usung Luluk Hamidah-Lukmanul Khakim di Pilgub Jatim 2024
Gelar Muktamar Tandingan
Lukman mengatakan, pihaknya bakal menggelar muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta. Pihaknya mengaku mendapatkan mandat 315 dari total 514 pengurus cabang PKB untuk menggelar muktamar tandingan. Sebanyak 168 cabang di antaranya merupakan orang-orang yang dipecat Cak Imin menjelang Muktamar Bali. Sementara itu, sisanya merupakan cabang-cabang yang berkomitmen dan sepakat dengan pandangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahwa PKB harus dikembalikan ke khittah 1998. "Jadi ada dua ya. Satu adalah 168 cabang yang dipecat menjelang muktamar, yang kedua adalah cabang-cabang yang setuju dengan konsep kami PKB kembali ke khittah 1998," tutur Lukman. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
