*Rocky Gerung dan Kepala BPSDM Tutup Orientasi DPRD Jatim 2024 di Jakarta*
JAKARTA, SURABAYAPAGI.COM – Pekan Orientasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2024 resmi tuntas dilaksanakans selama 5 hari di Ancol Jakarta sejak 2 September. Hari terakhir kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) itu ditutup dengan pemaparan keynote spech akademisi Rocky Gerung dan Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd.
Rocky Gerung menekankan pentingnya peran Anggota DPRD dalam pemerintahan dan setiap sendi kehidupan Masyarakat. DPRD memiliki kewenangan membahas Anggaran (APBD) yang menjadi muara utama aspirasi Masyarakat serta kepentingan yang bermanfaat bagi sebuah daerah. “APBN atau APBD itu master tools, dari situlah seluruh terwujud seluruh kebutuhan daerah dan menjadi output kualitas suatu masyarakat,” jelas Rocky Gerung, Kamis petang (5/9/2024).
Salah satu isu penting bagi Daerah saat ini adalah tentang pendidikan dan Lingkungan. Dosen Filsafat Universitas Indonesia ini mengingatkan DPRD berperan penting dalam dua hal tersebut. Karena bicara pendidikan dan lingkungan itu adalah akal Sehat untuk kepentingan masa depan suatu bangsa. “Mencerdaskan bangsa lewat pendidikan salah satu yang belum dilakukan adalah menggratiskan biaya kuliah,” ujar Rocky Gerung.
Ia menceritakan, biaya kuliah di Universitas Indonesia misalnya. Biaya awal masuk Rp 30 juta, kemudian biaya setiap semester Rp17 juta. Meskipun kampus Negeri tapi biaya cukup mahal bagi orang-orang yang pendapatan hidupnya rendah. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia income perkapitanya masih dibawah Rp 3 juta per bulan. “Kalau orang tuanya PNS, darimana bisa membayar? Maka pendidikan harus digratiskan tidak cuma SD sampai SMA saja. Supaya IQ anak-anak kita tinggi dan kelak bisa bersaing dengan SDM di negera-negara maju,” papar Rocky Gerung.
Hikmah Bafaqih Anggota DPRD Jawa Timur sempat menanggapi sejumlah paparan dari Rocky GErung itu dengan kondisi real di Masyarakat. Seringkali konsep pendidikan maupun upaya untuk pembangunan kualitas lingkungan berhenti dalam dokumen perencanaan induk anggaran. Namun tidak semua terealisasi dalam APBD yang secara teknis dikelola eksekutif. "Kebijakan yang humanis kalau tidak didukung oleh anggaran itu bullshit,” sebut Hikmah yang periode sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.
Termasuk halnya dalam mewujudkan pembangunan ekologi dan pendidikan untuk masa depan bangsa perlu kesadaran tinggi dari para pemangku kebijakan. Jangan sampai pemerintahan di level tertinggi kemudian mengikuti kepentingan corporate atau shadow actor. “Sehingga kami di Daerah menjadi kurang leluasa dalam mengambil keputusan yang independen, sehingga perlu adanya membangun awareness bersama,” tutur politisi PKB ini.
Sementara itu, Kepala BPSDM RI, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd., menjelaskan sejumlah poin penting yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka selama lima tahun ke depan. Dalam sambutannya, ia mengingatkan bahwa anggota DPRD perlu memiliki pandangan yang luas, namun tetap bertindak secara lokal untuk memberikan dampak positif bagi daerah yang mereka wakili.
“Pertama, terkait dengan keseluruhan materi, utamanya adalah kita harus berpikir secara global dan nasional, namun tetap bertindak lokal,” ungkap Sugeng Hariyono.
Ia melanjutkan, poin kedua yang tidak kalah penting adalah pemahaman bahwa anggota DPRD merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, mereka harus mampu mengintegrasikan pemikiran global dengan tindakan yang nyata di tingkat lokal.
“Kita memiliki kewajiban untuk mewujudkan tindakan lokal yang nyata sesuai dengan tiga fungsi utama DPRD, yaitu pembentukan peraturan daerah (Perda), pengawasan (controlling), dan penganggaran (budgeting),” jelasnya.
Sugeng Hariyono juga menekankan bahwa ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan tujuan akhir untuk mewadahi setiap aspirasi masyarakat dalam kebijakan yang diambil oleh DPRD. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dibuat oleh DPRD dapat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
“Yang paling penting adalah kita berusaha mewadahi setiap aspirasi masyarakat dalam kebijakan yang kita miliki. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Kemendagri, Anggota DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyambut baik arahan tersebut dan menekankan pentingnya penerapan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh DPRD. Menurutnya, kearifan lokal memiliki potensi besar untuk menjadi nilai tambah yang dapat memberikan dampak positif bagi daerah. rko
Editor : Redaksi
