Telan Anggaran Rp 5,5 Miliar

Revitalisasi Alun-alun Merdeka Kota Malang Ditarget Rampung Desember 2024

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Kondisi Alun-alun Merdeka di Kota Malang sebelum direvitalisasi. SP/ MLG
Ilustrasi. Kondisi Alun-alun Merdeka di Kota Malang sebelum direvitalisasi. SP/ MLG

i

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah gencar-gencarnya mengebut pembangunan revitalisasi Alun-alun Merdeka, di Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Klojen yang menelan anggaran sebesar Rp 5,5 miliar tersebut.

Pemkot Malang menargetkan revitalisasi alun-alun tersebut bakal rampung (selesai) pada Desember akhir 2024. Diantaranya, mulai tahap konsultan perencanaan, tim teknis, persiapan konsultan pengawas dan saat ini sudah dalam proses pelaksanaan tender fisik.

"Saya tekankan pemilihan material pembangunan seperti paving dan fasilitas umum termasuk toilet agar tetap mengedepankan kualitas. Tujuannya agar kebermanfaatan dapat terasa hingga jangka waktu yang panjang," kata Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, Rabu (11/09/2024).

Oleh karena itu, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan terus mengejar target waktu penyelesaian maka Pemkot Malang akan langsung melakukan koordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait.

"Terkait dengan jadwal, kami mencoba adanya percepatan," kata dia.

Menurutnya semakin cepat proses revitalisasi, masyarakat dapat segera menikmati liburan gratis di Alun-Alun Merdeka. Terlebih mendekati perayaan hari besar maupun hari libur nasional menyebabkan timbulnya keramaian pengunjung.

"Setelah itu masuk bulan Ramadhan, Hari Raya, umumnya ada peningkatan pengunjung di bulan-bulan itu. Jadi harus diantisipasi keramaiannya pengunjung (untuk mempercepat revitalisasi)," tambahnya.

Sementara itu diketahui, revitalisasi tersebut dilakukan untuk memberikan fasilitas ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi masyarakat maupun wisatawan di Kota Malang, seperti taman bermain, tempat untuk lansia hingga penataan kursi dan perbaikan rumput. ml-02/dsy

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…