SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ada hal yang mengejutkan terkait usulan penutupan PT Puspa Agro, dari tim DPRD Jatim. Ternyata, Mirza Muttaqien, sebagai Direktur Utama BUMD PT JGU, mengatakan mendukung penuh dan pasrah dengan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Gubernur Jawa Timur. Sayang, bola panas dari DPRD yang sudah digelindingkan ke Pemprov Jatim, masih menggantung.
Hingga Jumat (20/12/2024), Pemprov Jatim masih belum memutuskan, kapan usulan DPRD Jatim itu direalisasikan. PT Puspa Agro ditutup. asetnya diamankan.
Baca Juga: Bu Khofifah, BUMD Pangan, Sebaiknya tak Terkontaminasi Nepotisme
“Usulan sudah kita gulirkan. Hanya saja masih belum ada respon (dari Pemprov dan Gubernur). Yah kita tunggu saja. Mungkin (setelah pelantikan Gubernur Khofifah) direspon),” ucap anggota DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika, yang dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (19/12).
Dirut PT JGU Dukung Penuh
Padahal, PT Jatim Grha Utama, induk dari PT Puspa Agro, mendukung penuh keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bila Puspa Agro harus ditutup dan dispin-off lepas dari JGU menjadi BUMD Pangan.
“Sebagai Direktur BUMD, senantiasa mendukung penuh keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur dan DPRD). Jadi kalau sudah ada keputusan, yah langsung dilaksanakan saja, All in..” kata Mirza Muttaqien, Direktur Utama BUMD PT JGU, kepada Surabaya Pagi, Kamis, melalui pesan tertulis.
Pernyataan Mirza Muttaqien itu saat diwawancarai Surabaya Pagi, Kamis (19/12/2024) terkait poin usulan Puspa Agro untuk ditutup dan dilepas dari PT JGU.
“Bagaimana menurut Bapak, terkait usulan Puspa Agro di spin-off menjadi BUMD Pangan. Jadi Puspa Agro dilepas dan tidak 'nyusu' terus ke PT JGU terus. Karena rugi terus. Apalagi selaras dengan program makan gratis, Apakah optimis bisa meraih profit bila di spin-off nantinya?”
Mirza malah ‘berceramah’ panjang lebar soal urgensi pembentukan BUMD Pangan di Jawa Timur. Selain itu di akhir pesan WhatsApp, Mirza menekankan dirinya siap mendukung penuh keputusan Gubernur Jatim bila Puspa Agro ditutup.
“Sebagai Direktur BUMD, senantiasa mendukung penuh keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur dan DPRD),” kata Mirza.
Mirza menjelaskan, selama dirinya menjadi Direktur Utama PT JGU, yang menaungi Puspa Agro, mengalami banyak tantangan. Terutama soal akses masuk ke Puspa Agro.
Tantangan Kelola Puspa Agro
Baca Juga: Metode Penulisan Kontrol Pers atas Peristiwa Bad News
“Banyak tantangan dalam mengelola Puspa Agro, disamping misi yang diemban hal lain adalah akses,” lanjut Mirza.
“Untuk melakukan optimalisasi kawasan, agar menarik investor untuk permodalan atau pengguna, sertifikat lahan juga diperlukan untuk membuat perikatan (perjanjian kerjasama),” tambahnya.
Sementara, Erlangga Satriagung, pria pernah yang menjabat sebagai Direktur PT JGU dan PT Puspa Agro, enggan menjawab wawancara dengan Surabaya Pagi. Erlangga, kini memimpin sebagai Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jatim.
“Walaah, saya sudah tidak paham perkembangan Puspa Agro, mas. Sudah 7 tahun yang lalu terakhir saya pegang. Kini sudah tidak tahu (fokus pimpin PT PWU)," jawab Erlangga Satriagung, melalui pesan WhatsApp kepada Surabaya Pagi.
Pj Gubernur Belum Merespon
Sedangkan, saat Surabaya Pagi mencoba klarifikasi ke Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, terkait usulan DPRD Jatim untuk melepas dan menyetop Puspa Agro, masih belum mendapat respon.
Baca Juga: Utak-atik Dugaan Nepotisme di PT Puspa Agro-PT JGU
Saat dikirim melalui pesan WhatsApp, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono hanya membaca pesan dari Surabaya Pagi tanpa merespon, soal usulan DPRD Jatim untuk menyetop Puspa Agro.
Puspa Agro Terbengkalai
Luluk Nur Hamidah, Bakal Calon Gubernur Jawa Timur menyebut Pasar Induk Puspa Agro milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) terbengkalai dan memprihatinkan.
Pernyataan itu disampaikan Luluk saat mengunjungi Pasar Puspa Agro dan melihat kondisi bangunan serta berbincang-bincang dengan para pedagang di sana, Rabu (11/9/2024).
Luluk menyebut Puspa Agro sebagai pasar induk yang dibangun dengan klasifikasi kelas Asia Tenggara, mestinya bisa memberi ruang kepada para petani dan peternak.
"Harusnya Puspa Agro menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Saya menyayangkan gubernur yang tidak memberikan perhatian serius apa yang sudah pernah ditanam, tapi kemudian dibiarkan tidak berkembang, dibiarkan layu dan pelan-pelan mati ya. Sementara ini semua adalah uang rakyat,” ingat Luluk. rko/rmc
Editor : Moch Ilham
