Empat Menteri Bereaksi Didorong naik Transportasi Publik
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ini muncul dorongan agar menteri dan pejabat pemerintahan tak melulu pakai kendaraan pelat khusus sampai dikawal patroli (Patwal). Pejabat disarankan beralih naik transportasi umum. Saran itu disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Disampaikan bahwa patwal sebagai fasilitas semestinya hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
"Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal. Jalan yang dibangun melalui pungutan pajak digunakan oleh masyarakat umum," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno dalam keterangannya, Senin.
"Tentunya semua masyarakat berhak menikmatinya, kecuali ada kekhususan bagi kendaraan tertentu seusai Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ingat Djoko.
Pejabat Beri Contoh Masyarakat
Djoko berharap sebagai pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sering melintas di Jakarta, apakah memiliki kemauan untuk ikut berdesak-desakan bersama masyarakat biasa?
"Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT," jelas dia.
"Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi Presiden dan Wakil Presiden," sambung Djoko.
Minimalisir Penggunaan Patwal
Ketum MTI, Tory Damantoro, menilai sudah semestinya pejabat meminimalisir penggunaan patwal di jalan raya.
"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," kata Tory beberapa waktu yang lalu.
MTI sepakat agar patwal hanya dibatasi untuk pejabat seperti Presiden dan Wakil Presiden.
Muhadjir Effendy Naik MRT
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, kebiasaan berjalan kaki ke kantor.
Dia mengungkapkan, kebiasaan ini sudah dijalaninya sejak zaman masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam program "Diari: Dialog Bersama Marti", yang diadakan oleh MRT Jakarta secara daring, pada Kamis lalu.
"Sebetulnya hobi saya adalah jalan kaki. Semula hobi saya berlari. Kemudian mengikuti anjuran dokter sekarang baiknya perbanyak jalan kaki bukan lari karena usianya sudah kepala enam (60 tahun -red). Kemudian dulu waktu saya masih Mendikbud, dari rumah dinas ke kantor relatif dekat. Kira-kira dua kilometer," ujarnya.
Hobi tersebut pun masih dibawanya saat dia menjabat sebagai Menko PMK. Tetapi dia tidak sepenuhnya berjalan kaki, karena jarak kantor saat ini lebih jauh, Muhadjir memadukannya dengan menumpangi transportasi umum yakni Moda Raya Terpadu atau MRT menuju kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat.
Nusron Wahid, Pilih Motor
Sementara Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, merespons munculnya permintaan agar pejabat negara menggunakan transportasi umum. Nusron menilai permintaan ini tidak bersifat substansif.
"Soal naik apa itu, bagi saya tidak substansi. Itu hanya karikatif (sukarela) soal naik angkutan umum. Bisa jadi dalam situasi kondisi terdesak dan cepat, naik kendaraan umum bisa lebih mahal daripada naik mobil dan sepeda motor. Ya kan?," terang Nusron kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).
Nusron menyebut kalau permintaan ini muncul untuk menghilangkan pengawal bagi pejabat, maka dia lebih memilih menggunakan sepeda motor.
Bahlil Minta tak Diajari
Berbeda dengan Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil, mengatakan dia tak perlu diajari untuk naik angkutan umum karena pernah menjadi sopir angkot.
"Yang menyampaikan ide itu siapa? Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, kalau menteri, saya Bahlil, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal, jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," kata Bahlil di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2).
Bahlil mengatakan dia sudah tahu cara naik angkot. Dia meminta tak diajari soal naik angkutan umum.
"Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," jelas Bahlil.
Dia mengaku tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum.
Meutya Hafid, akan Bersepeda
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, tertarik menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantornya.
"Tertarik naik sepeda sesekali. Semoga masih kuat," kata Menkomdigi, Meutya Hafid, kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).
Meutya mengatakan menuju kantor Komdigi dari kediamannya sejauh 15 Km. Meutya beberapa waktu lalu terbiasa bersepeda road bike 40-50 Km, dalam sebulan sekali dapat bersepeda sejauh 100 Km.
"Nanti kita coba dulu ya, sudah lama nggak sepedaan semoga masih kuat he-he," ujarnya.
Selain itu, Meutya bercerita saat rutin bersepeda kerap gowes bersama Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung, seminggu 3 kali. Meutya berencana kembali menggunakan sepeda ke kantor sesekali. n jk, erc, rmc
Editor : Moch Ilham
