SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebagai wartawan hukum, saya menyoroti Danantara, menggunakan pisau analisis orang awam umumnya. Maklum, saya tak pernah diberi pelajaran investasi dan keuangan.
Menghimpun keterangan dari pemerintah, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar di Indonesia. Ketujuh BUMN itu meliputi sektor perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI), energi (Pertamina, PLN), telekomunikasi (Telkom), dan pertambangan (MIND ID).
Total aset yang dikelola diperkirakan mencapai US$ 900 juta. Dana tersebut akan diinvestasikan secara strategis dalam proyek-proyek berkelanjutan. Fokusnya pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Indonesia. "Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN," ujar Presiden Prabowo Subianto, saat peluncuran Danantara, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/2).
UU BUMN terbaru menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap berfungsi sebagai regulator.
Erick Thohir, membeberkan bahwa pemerintah sepakat dengan DPR atas kebutuhan dan urgensi penyusunan RUU BUMN. Ini untuk lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi BUMN.
Penguatan dilakukan baik dari entitas BUMN, tata kelola BUMN, dan juga untuk pembentukan badan baru yakni Badan Pengelola Investasi (BP) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sebagai informasi, upaya pembaharuan aturan terkait BUMN telah masuk ke program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 dan disahkan jadi RUU inisiatif DPR pada tahun 2023.
Kementerian BUMN akan berperan dalam persetujuan RUPS, pengusulan agenda RUPS, akses data perusahaan, dan penetapan kebijakan strategis. Danantara, sebagai eksekutor, fokus pada pengelolaan aset dan investasi.
Dengan aset yang dikelola mencapai US$ 900 miliar, Danantara diharap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%.
Versi pemerintah, Danantara diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan contoh pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien.
Kehadiran Danantara juga diharapkan dapat memperkuat sinergi BUMN untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
Sebagai bukan wartawan ekonomi, saya termanggu-manggu, apa mudah meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara tetap dalam program pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%?
Secara total, lembaga ini menargetkan akan mengelola aset negara, yang mencapai lebih dari US$900 miliar (Rp14.000 triliun) guna membiayai proyek-proyek strategis.
***
Jujur, meski saya wartawan yang suka baca, saya masih kurang paham soal Danantara.
ini bisa dipicu dengan kurangnya informasi yang efektif dari pemerintah terkait Danantara.
Sejauh ini, informasi yang disampaikan soal Danantara, seringkali bersifat teknis. Ini yang membuat saya sulit memahaminya dengan menggunakan kacamata wartawan berkacamata awam manajemen keuangan dan investasi.
Hasil mengikuti pro kontra tentang Danantara, menurut saya, ini kurangnya sosialisasi. Hal ini salah satu pemicu adanya spekulasi dan interpretasi yang beragam tentang Danantara.
Saya pantau, pada masyarakat awam tertentu bisa berujung pada disinformasi dan hoaks.
***
Sebelum peluncuran Senin (23/2), ada pengamat politik yang mengkhawatirkan kisah skandal 1MDB di Malaysia akan membayangi Danantara. Ini bila Danantara, tanpa ada tata kelola yang kuat dan pengawasan independen.
Apalagi, Danantara disebut-sebut mengambil model dari pengelolaan investasi yang diterapkan Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad milik pemerintah Malaysia.
Selain Khazanah yang didirikan tahun 1993, Malaysia sempat memiliki badan investasi milik negara bernama 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang dibentuk pada 2009.
Pada tahun 2015, 1MDB yang didirikan Perdana Menteri Najib Razak itu menjadi sumber skandal yang mengguncang Malaysia.
Penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan korupsi dilaporkan dilakukan Najib Razak dan kroni-kroninya yang bersumber dari 1MDB.
Wall Street Journal mengklaim bahwa 1MDB melakukan pembelian aset listrik dengan harga yang terlalu tinggi di Malaysia lewat Genting Group pada tahun 2012. Genting kemudian diduga menyumbangkan uang tersebut ke yayasan milik Perdana Menteri Najib. Najib menggunakan dana tersebut untuk keperluan kampanye pemilu 2013.
Najib Razak, mantan perdana menteri Malaysia, akhirnya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Juli tahun 2020, Najib bersalah atas tujuh tuduhan yang didakwakan kepadanya.
Lalu apa sebenarnya kasus 1MDB dan bagaimana mantan perdana menteri Najib, bisa terjerat kasus ini?
Berikut fakta-fakta 1MDB dirangkum dari AFP.
1MDB adalah dana investasi negara yang diluncurkan Najib pada tahun 2009, tak lama setelah menjabat sebagai perdana menteri. Portopolionya meliputi pembangkit listrik dan aset energi lainnya, di Malaysia dan Timur Tengah serta sebuah proyek real estate di Kuala Lumpur.
Dana ini, alih-alih diawasi lembaga khusus, justru dipantau sendiri oleh Najib.
Menurut Whistleblower, seorang pemodal Malaysia bernama Low Taek Jho yang membantu Najib mendirikan 1MDB sekaligus membuat keputusan keuangan di lembaga itu.
Kekhawatiran akan 1MDB muncul saat di 2014 lembaga ini terjebak dalam hutang hingga US$ 11 miliar.
Pengawas publik pun mengatakan banyak dana yang hilang.
Skandal pun dibuka media lokal Serawak Report. Namun mendapat perhatian internasional saat diberitakan Wall Street Journal di mana media AS itu menerbitkan dokumen bahwa Najib menerima US$ 681 juta pembayaran ke rekening bank pribadinya.
Penyelidikan lalu dilakukan secara mandiri oleh Departemen Kehakiman AS. Pasalnya ada dana publik Malaysia yang dicuri "dicuci" di sistem keuangan AS. Bahkan penyidik mengajukan tuntutan hukum senilai US$ 1,8 miliar. Yang diduga, dibeli dengan uang tunai.
Departemen itu mengatakan lebih dari US$ 4,5 miliar dicuri dari 1MDB antara 2009-20015 oleh pejabat tingkat tinggi Malaysia dan rekanannya. Ternyata, ada puluhan juta dolar, digunakan anak tiri Najib bernama Riza Aziz, dan dipakai untuk mendanai The Wolf of Wall Street film yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Ratusan juta juga dipakai Riza, dan Low, untuk membeli real estate berkelas di Beverly Hills dan New York AS serta London Inggris. Ini juga termasuk membeli lukisan mahal milik Monet (US$ 35 juta), Van Gogh (US$ 5,5 juta), bombardier (US$ 35 juta), saham EMI Music Publishing (US$ 100 juta) serta kapal pesiar (US$ 250 juta). Turbulensi Politik Najib berusaha keras menahan skandal ini. Bahkan guna menahan kritik, ia memperkenalkan sejumlah UU refresif.
Namun popularitasnya kian melorot. Alhasil ia kalah telak dalam pemilihan umum (pemilu) di 2018. Saat itu, Perdana Menteri Mahathir Mohammad, membuka kembali investigasi atas kasus 1MDB. Najib pun disidang kembali sejak April 2019. Namun, sejak aliansi Mahathir runtuh, yang menyebabkan ia mundur dan diganti dengan PM baru yakni Muhyidin Yasin, kekhawatiran muncul akan bebasnya Najib dari jeratan hukum. Apalagi dakwaan terhadap anak trinya Riza soal 1MDB, dibatalkan pada Mei lalu.
Namun sepertinya kekhawatiran yang ditakutkan tidak terjadi. Najib akhirnya diputus bersalah atas tujuh dakwaan dalam persidangan pertama kasus 1MDB.
Pengadilan pertama ini mengacu pada dugaan korupsi 42 juta ringgit (Rp 145 miliar) yang ditransfer ke rekening bank pribadinya melalui SRC. SRC adalah anak usaha 1MDB. Meski begitu, pengacara Najib bersikeras bahwa kliennya tidak bersalah. Ia menuding rekan Najib, Low adalah dalang dari semua penipuan.
Namun Hakim Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali mengatakan gagasan bahwa Low telah menipu Najib adalah "tidak masuk akal". Ia juga menolak argumen bahwa mantan pemimpin itu percaya bahwa uang di rekeningnya adalah sumbangan dari royalti Saudi. Meski begitu, pengadilan ini belum usai. Najib juga akan dihadapkan pada pengadilan lain, di mana Agutus 2019 ia dituduh mendapatkan dana hingga 2,28 miliar ringgit dari 1 MDB.
Perdana Menteri Najib Razak, dihukum karena menjadi tokoh kunci dalam penjarahan dana investasi negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad), skandal korupsi luar biasa “Negeri Jiran”.
Semoga Danantara, tidak dimanfaatkan oleh elite pemerintah seperti skandal 1MDB. Bagi orang awam mempelajari skandal 1MDB, tak serumit menginvestasikan dana yang tersedia di 1MDB. Inilah skandal keuangan petinggi di Malaysia. Semoga Danantara yang dikelola sejumlah menteri tidak memantik rakyat Indonesia marah. Bismillah. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
