Dalam Upaya Partisipatif sebagai Penguatan Supremasi Sipil

Hindari Gejolak Publik, BMI Dorong Revisi UU TNI Lebih Terbuka

author Muhajirin

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Farkhan Evendi. SP/MUHAJIRIN
Farkhan Evendi. SP/MUHAJIRIN

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Untuk menghindari gejolak masyarakat agar upaya partisipatif sebagai penguatan supremasi sipil bisa terwujud, tentunya dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) harus dilakukan dengan transparan, ke hati-hatian dan melibatkan partisipasi publik.

Hal itu disampaikan oleh Farkhan Evendi, Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI), dalam rilisnya yang dikirim ke surabayapagi.com pada Senin, (18/3/2025).

Disebutkannya, bahwa revisi ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya penguatan supremasi sipil dalam tata kelola negara.  

Karena itu, masyarakat tidak perlu apriori atau berburuk sangka terhadap upaya revisi UU TNI. Revisi atau penyempurnaan UU TNI adalah hal yang wajar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru. 

Namun tambah dia, proses ini harus mempertegas batasan peran TNI dalam kehidupan politik dan sosial, sehingga supremasi sipil tetap terjaga.

Farkhan, yang juga merupakan aktivis 98, mengingatkan agar pemerintah dan DPR tidak menutup diri dari diskusi publik. Justru, pemerintah dan DPR perlu secara sungguh-sungguh meminta pandangan dan pendapat masyarakat. "UU TNI adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik pemerintah, DPR, atau TNI," tegasnya.  

Menurutnya, proses revisi UU TNI tidak perlu terburu-buru atau terkesan tertutup. "UU TNI dan hasil revisinya nanti harus menjadi milik seluruh anak bangsa, milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI adalah tentara rakyat, dan sejarah panjang perjuangannya membuktikan hal itu. TNI tidak boleh berjarak atau terpisah dari rakyat," katanya.  

Farkhan menekankan pentingnya melibatkan pemikiran, gagasan, dan masukan publik dalam proses revisi. "Public hearing yang substantif adalah hal yang lazim dalam pembentukan atau revisi undang-undang. Para ahli dari berbagai perspektif juga perlu diminta pandangan dan pendapatnya," ujarnya.  

Ia menyadari bahwa proses yang partisipatif dan terbuka akan memakan waktu lebih lama. Namun, ia yakin bahwa proses tersebut akan melahirkan UU yang lebih lengkap, tepat, solutif, dan berlegitimasi tinggi. "Proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula," katanya.  

Farkhan juga menegaskan bahwa revisi UU TNI harus memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dengan menjaga keseimbangan antara peran militer dan otoritas sipil. "TNI harus tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, tanpa terjebak dalam urusan politik praktis. Ini adalah bagian dari upaya menjaga supremasi sipil," jelasnya.  

Pernyataan Farkhan ini sejalan dengan pandangan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menekankan pentingnya dialog dalam demokrasi. Saat menghadiri diskusi dan bedah buku di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3), SBY mengatakan bahwa dialog merupakan ruh dari demokrasi.  

“Dialog itu ruh dari demokrasi. Jika pemimpin berpikir sesuatu, tetapi rakyat berpikir hal yang berbeda dan tidak ada titik temu, tentu ini tidak baik. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus ditingkatkan,” kata SBY.  

SBY mengingatkan, demokrasi yang sehat membutuhkan dialog antara pemerintah dan rakyat. Menurut dia, komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat berperan penting agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan harapan publik.  

"Demokrasi mesti tetap menjunjung prinsip kekuatan rakyat (power of the people) dan mengakomodasi aspirasi masyarakat," tambah SBY.  

Farkhan menyatakan dukungannya kepada TNI. "Kita cinta negeri ini, dan kita mendukung TNI untuk tetap menjadi tentara rakyat yang profesional dan terpercaya," serunya.  

Di akhir pernyataannya, Farkhan mengajak semua pihak untuk meneladani spirit kesabaran dan disiplin, terutama di bulan Ramadhan ini, dalam proses revisi UU TNI. "Wallahu a’lam, semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan yang terbaik bagi bangsa dan negara," tutupnya.  

Dengan melibatkan publik dan memastikan transparansi, revisi UU TNI diharapkan tidak hanya menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati supremasi sipil. Proses ini juga sejalan dengan semangat dialog yang digaungkan oleh SBY sebagai fondasi demokrasi yang sehat. jir

Berita Terbaru

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 10:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Kota Mojokerto meraih nilai tertinggi di antara pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Timur dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan P…

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Masa Reses, Aufa Zhafiri Kawal Pencairan TPG Guru di Malang Raya

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:45 WIB

SURABAYAPAGI.COM-MALANG — Anggota DPRD Jawa Timur, Aufa Zhafiri, berkomitmen memperjuangkan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi para pendidik di w…

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Ketua Komisi A Ajak Warga Tak Diam Hadapi Banjir Sidoarjo: Rekam, Viralkan

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 09:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM - Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak warga tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang di…