SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - AHY Tunjuk Annisa Pohan, istrinya, Jadi Ketua Umum Srikandi Demokrat. Sementara, Ketua PIA FPD, Aliya Rajasa, istri Ibas Yudhoyono @ruby_26 , yang ikut hadiri pembukaan Kongres VI Partai Demokrat di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel, Pacific Place SCBD, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025, menjabat Ketua PIA FPD.
Disamping itu, dibentuk 7 wakil ketua umum. "Yang pertama, Edhie Baskoro Yudhoyono," ujar AHY di Taman Politik, DPP Partai Demokrat, Minggu (23/3/2025).
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didudukan di jabatan strategis partai. Ia kembali memimpin Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Susunan lengkap Majelis Tinggi Partai: Ketua: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); Wakil Ketua: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris: Teuku Riefky Harsya; Anggota:Edhie Baskoro (Ibas).
Dan pemilihan AHY sebagai Ketum, diambil secara aklamasi. AHY menjadi satu-satunya tokoh di Demokrat yang mendaftar dan memenuhi syarat pencalonan sebagai Ketum.
Ayah, anak pertama SBY dan istrinya bersama istri Ibas terpilih dalam kepengurusan di struktur DPP Demokrat periode 2025-2030. Keluarga SBY mengisi semua jabatan strategis.
Tampaknya, kembali berkibar partai keluarga yang berlayar hingga tahun 2030. Dalam struktur DPP Demokrat periode ini 2025-2030 kembali Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menakhodainya. Susunan kepengurusan ini fenomena “Dinasti Politik” di Indonesia.
***
Sepintas, struktur dan personalia Partai Demokrat makin meneguhkan bahwa partai politik di Indonesia itu identik dengan perusahaan. Pendiri, SBY, saat ini menjadi chairman atau ketua dewan pembina. Sang anak, AHY, jadi ketua umum alias CEO kalau di perusahaan. Anak kedua, Ibas, jadi wakil ketum atau deputy CEO.
Para pengurus yang non family adalah dewan direksi atau manajemen “PT” Partai Demokrat. Sementara seluruh kader partai adalah karyawan “PT” Demokrat.
Di Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Umumnya Zulkfili Hasan.
Ia hanya mengajak Zita Anjani, putri Zulkifli Hasan, dan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI.
Zita Anjani, ditunjuk langsung oleh ayahnya sendiri yang juga Ketua Umum PAN Zulkfili Hasan.
Hal ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio.
Tudingan partai keluarga juga dialamatkan ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP). Setelah sosok Megawati, ada Puan Maharani. Selain
Muhammad Prananda Prabowo, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai PDI Perjuangan.
Saat Taufik Kiemas masih hidup, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) periode 2005-2010 yang demisioner, Guruh Soekarnoputra, pernah menegaskan bahwa partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu bukan partai trah Soekarno, apalagi milik keluarga atau sebuah oligarki tertentu.
Penegasan ulang ini dinyatakan resmi melalui dua staf politiknya, Tri Cahya Budi dan Ismail Arief, kepada Antara News di Sanur, Bali, Kamis, di sela-sela penyelenggaraan Kongres ke-3 PDIP.
Pernyataannya ini untuk menanggapi kesimpulan Taufiq Kiemas bersama Puan Maharani (putri Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas) yang seolah-olah PDIP merupakan buah kerja mereka sejak 1987, sebagaimana ditayangkan sebuah stasiun televisi saat itu.
Demikian juga Partai Gerindra. Ketua Dewan Pembina/: Ketua Umum adalah Prabowo Subianto
Wakil Ketua Dewan Pembina: Hashim Djojohadikusumo. Ada Thomas Djiwandono, Angky Retno Yudianto, dan Titiek Soeharto, mantan istrinya.
Ada juga Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup: Budi Djiwandono
Wakil Ketua Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan, dan Anak: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan Bendahara Umum dirangkap Thomas Djiwandono.
***
Pakar Politik dan Demokrasi dari Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, M.A., menyebutkan adanya dinasti politik sampai ke DPR bisa berdampak buruk bagi proses demokrasi. “Saya kira ini salah satu konsekuensi dari anggota partai politik yang berasal dari elitis, atau dari orang-orang di lingkaran kekuasaan,” ucap Arga, Senin (14/10).
Menurutnya,partai besar sekalipun sejauh ini juga didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik keluarga, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah didapatkan dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya, semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat terdapat 79 dari 580 anggota parlemen memiliki kekerabatan dengan pejabat lainnya. Jumlah tersebut belum termasuk penelusuran lebih dalam seperti riwayat pekerjaan, proyek yang sama, ataupun kekerabatan jauh.
Themis Law Firm, sebuah ormas nirlaba, menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di Pilkada Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada.
35 daerah itu terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota. 42 calon potensial tersebut didukung oleh partai-partai politik. Pencermatan Themis, ada 15 partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada berbagai calon dari keluarga politik di daerah. Partai Golkar menjadi partai politik yang paling banyak memberikan dukungan kepada anggota dinasti politik daerah.
Partai Golkar memberikan dukungan kepada 19 calon potensial yang terafiliasi dengan dinasti politik. Partai Gerindra, 17 calon. Partai Demokrat, 15 calon. Partai NasDem, 14 calon. PKS, 11 calon. PAN dan PKB, 9 calon. PPP, 8 calon. PDIP dan PSI, 6 calon. PBB dan Perindo, 3 calon. Garuda, Hanura, dan PKN 1 calon.
Menanggapi temuan Themis, Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan bahwa dinasti politik di Pilkada semakin ternormalisasi sejak Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024.
Themis mengingatkan publik untuk waspada terhadap dinasti politik, sebab kooptasi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun-temurun terkait erat dengan praktik korupsi. Piye opo benar mas AHY? ([email protected])
Editor : Moch Ilham
