SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama jajaran Forkopimda melaksanakan Panen Raya Padi di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, pada Senin (7/4/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari panen serentak secara nasional yangdigelarsecara virtual bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.Panen serentak tersebut berlangsung di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota se-Indonesia, sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan di Kota Mojokerto.
Ia mengungkapkan bahwa total lahan pertanian di wilayahnya mencapai 368,93 hektar, yang telah mulai memasuki masa panen sejak Januari lalu.
"Pada triwulan pertama ini, total produksi mencapai 241,3 ton. Sedangkan untuk bulan April diproyeksikan menambah 441 ton, sehingga total produksi sampai April 2025 diperkirakan mencapai 682,3 ton,” terang Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto.
Meski lahan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanya seluas 96 hektar, namun kenyataannya kelompok tani aktif mengolah lahan produktif yang jauh lebih luas, yakni 368,93 hektar.
"Ini menunjukkan bahwa potensi pertanian di Kota Mojokerto masih besar dan sangat mungkin untuk terus dimaksimalkan,” imbuhnya.
Terkait ketahanan pangan, Ning Ita menjelaskan ada 3 aspek, yakni ketersediaan, keterjangkauan harga, dan distribusi. Dimana ketersediaan komoditas beras di Kota Mojokerto sangat mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan.
"Kebutuhan beras masyarakat Kota Mojokerto per tahun sebesar 13.600 ton, sementara ketersediaannya setiap bulan mencapai 2.200 ton. Jika dikalikan 12 bulan, maka jumlahnya jauh melampaui kebutuhan,” paparnya.
Sementara untuk menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan, Pemkot Mojokerto secara rutin menggelar operasi pasar melalui 18 pracangan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang tersebar di seluruh lingkungan.
“Langkah ini terbukti mampu menekan harga bahan pokok dan menjaga inflasi agar tetap dalam batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
