Jenderal-jenderal Purnawirawan Bermanuver

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat ini tercatat ada tiga jenderal TNI-AD yang ada di pusaran Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Baru penasihat Presiden Bidang Pertahanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, yang bikin terobosan. Mantan Kasad ini umumkan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Forum Purnawirawan TNI yang mengeluarkan 8 tuntutan. Namun, Dudung tak menyebut jadwal pasti pertemuan itu.

Dudung bahkan berani menyebut 8 tuntutan yang ramai diusulkan Forum Purnawirawan TNI itu hanya menyatut nama. Dia mengatakan forum Purnawirawan TNI yang resmi tidak menyatakan sikap seperti yang tertulis dalam 8 poin tersebut.

"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (bertemu forum purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (5/5/ 2025).

Menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi. Mereka hanya mengatasnamakan nama purnawirawan TNI. Padahal, tidak semua purnawirawan setuju.

“Seakan-akan mewakili purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu,” kata dia.

Nah, ini penjelasan Jenderal (Purn) penasihat Presiden Bidang Pertahanan.

 

***

 

Saat ini beredar kabar ratusan pensiunan TNI dari berbagai tingkatan pangkat tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Forum ini mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap di awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Beberapa poin dalam pernyataan sikap itu ialah permintaan kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli, melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi, dan menindak tegas pejabat aparat yang terkait kepentingan Presiden ke-7 Jokowi.

Apakah ini manuver para purnawirawan ini yang ingin menjauhkan Gibran dari Prabowo, termasuk untuk kontestasi pemilu pada 2029 mendatang.

Poin pernyataan sikap purnawirawan ini, bisa isyarat Gibran  menjadi beban politik bagi Prabowo untuk maju di 2029.

Maklum, mereka ini bukan sembarang purnawirawan TNI. Mereka pernah menjadi jenderal di masanya, dan jabatannya saat itu bukan kaleng-kaleng.

Ada Try Sutrisno (mantan wakil presiden ke enam), Fachrul Razi (mantan Menteri Agama), Tyasno Soedarto (mantan KSAD), Slamet Soebijanto (mantan KSAL), dan Hanafie Asnan (mantan KSAU). Mereka ini, bersama ratusan purnawirawan lainnya menyampaikan petisi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ada petisi yang tajam: mendesak kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengambil langkah mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Alasannya, proses pencalonannya dianggap melanggar hukum.

Jujur, saya agak terusik dengan aksi para purnawirawan tersebut. Karena, mereka punya portofolio yang “bukan sembarang purnawirawan”.

 

***

 

 Kini, Kabinet Merah Putih juga diisi oleh beberapa nama purnawirawan TNI. Ada nama Sjarie Sjamsoeddin, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Terawan Agus.

Ada Marsda (Purn.) Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan; Mayor (Purn.) Ossy Dermawan, sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; Lodewijk Freidrich Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Marsda (Purn.) Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara;  Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada Letjen TNI (Purn.) M Herindra, sebagai Kepala BIN

dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

Presiden Prabowo Subianto, saat melantik sejumlah tokoh menjadi penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, dan staf khusus presiden, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden tertanggal 18 Oktober 2024.

Mengutip dari peraturan tersebut, ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden, dan staf khusus presiden beserta daftar orangnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Mantan Kasad ini menjelaskan tugas-tugas yang diembannya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Dudung menyampaikan beberapa fokus persoalan pertahanan yang ingin dikerjakan, antara lain perkembangan situasi di Lebanon, termasuk negara-negara lain yang ada keterlibatan pasukan TNI sebagai pasukan perdamaian.

Mengenai industri pertahanan, Dudung selaku Ketua KKIP menerima pesan khusus dari Presiden Prabowo untuk mengecek kondisi alutsista yang ada di tanah air serta keberadaan industri-industri pertahanan nasional guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan juga TNI.

Jenderal Dudung Abdurachman memang dikenal sering melakukan terobosan, bahkan sejak menjabat sebagai Pangdam Jaya. Salah satu contohnya adalah saat ia menginstruksikan prajuritnya untuk mencopot baliho Rizieq Shihab usai kembali dari Arab Saudi. Selain itu, Dudung juga dikenal dekat dengan berbagai kalangan, termasuk ulama, dan dikenal suka merekrut santri menjadi prajurit TNI.

Dudung juga merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, yang juga menambah warna pada profil dan karier militernya.

Sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengimbau purnawirawan TNI menggunakan wadah resmi seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU untuk menyampaikan aspirasi mereka jika ingin mengatasnamakan purnawirawan.

Dudung menilai jika purnawirawan memilih untuk membuat forum tersendiri sebaiknya tidak mengatasnamakan sikap mereka mewakili purnawirawan TNI.

Dudung, lupa esensi forum. Forum adalah sebuah platform atau tempat, baik secara online maupun offline, yang dapat digunakan untuk diskusi, pertukaran ide, dan berbagi informasi terkait suatu topik tertentu. Forum dapat berupa lembaga, badan, wadah, atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Para purnawirawan punya hak bahas isu Gibran dalam forum. Namanya manuver.

Dalam konteks militer, manuver berarti gerakan pasukan, kapal, atau pesawat untuk mencapai tujuan tertentu dalam perang atau latihan. ([email protected])

Berita Terbaru

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Nella Kharisma hingga Mollucan Soul Ramaikan Pembukaan HGI City Cup Surabaya

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest dipastikan berlangsung meriah dengan menghadirkan hiburan musik dan rangkaian turnamen domino y…

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Pelaku Pembacokan di Menganti Ditangkap di Malang, Polisi Ungkap Motif Sweeping

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Aparat Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap pelaku pembacokan yang terjadi di wilayah Menganti, Gresik. Setelah sempat m…

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Kolaborasi Pemprov Jatim dan PLN Hantarkan Desa Gosari Raih Penghargaan Nasional

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 20:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa B…

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

UNAIR dan Kemlu RI Dorong Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Universitas Airlangga (UNAIR) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Asia-Europe Foundation menggelar peringatan ASEM D…

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Survei Prakarsa: Sebanyak 45,3 Persen Masyarakat Lamongan Belum Puas  dengan Layanan Publik

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – Meski capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan sepanjang tahun 2025 dalam LKPJ bupati cukup tinggi, namun itu tidak b…

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Pemprov Jatim Tegaskan Tidak Intervensi Proses Hukum, Namun Tetap Dampingi ASN

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 17:28 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pendampingan hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menghadapi persoalan hukum, t…