Atasi Banyaknya Problem Pelaksanaan Ibadah Haji Mulai TPHD Memble, Pungli Hingga Kekacauan di Lapangan yang Diduga Ada Kontribusi dari Otoritas Arab Saudi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) meminta seluruh jemaah haji Indonesia telah menunda pelaksanaan tawaf ifadah di Masjidil Haram hari Senin (9/6/2025). Mereka ikuti permintaan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
Ironisnya, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI menemukan indikasi adanya pungutan liar (pungli) terhadap jemaah haji, khususnya lansia, dalam layanan safari wuquf. Dugaan ini mencuat usai Wakil Kepala BP Haji RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan inspeksi mendadak ke hotel transit jemaah di kawasan Aziziyah, Makkah.
"Safari wukuf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," ujar Dahnil dalam keterangan persnya, Senin (9/6/2025).
Dahnil menjelaskan safari wukuf merupakan layanan prioritas yang sudah diatur pemerintah untuk jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (risti). Layanan ini mencakup safari wukuf menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit, hingga badal lontar jumrah, bahkan tawaf ifadah. Semua proses ini tidak dipungut biaya sepeser pun.
Dia menyayangkan masih adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab yang tega memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Padahal mereka telah berjuang keras untuk berhaji.
Terjadi Kekisruhan Saat Pergerakan di Armuzna
Hingga Minggu malam waktu Makkah, Jemaah diminta tetap di hotel karena suasana Masjidil Haram padat.
"Kondisi Masjidil Haram dalam 2 hari ke depan sangat padat oleh jemaah yang menunaikan tawaf ifadah. Kami imbau jemaah haji Indonesia tetap berada di hotel dua hari ke depan, 12 sampai 13 Zulhijah 1446 H (8-9 Juni)," kata Ketua PPIH Muchlis M Hanafi di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025).
Praktis, Haji 2025 jadi sorotan lantaran terjadi kekisruhan saat pergerakan jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Isu lain adalah persoalan transportasi, khususnya keterlambatan bus akibat padatnya pos pemeriksaan menuju Armuzna, yang dinilai menjadi tantangan serius dalam memastikan kelancaran pergerakan jemaah pada puncak haji.
"Banyak jalan terhambat karena checkpoint. Ini akan jadi bahan kajian untuk perbaikan ke depan," kata Marwan, anggota DPR.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM petugas haji. Menurutnya, proses rekrutmen tidak boleh asal-asalan, melainkan harus melalui pendidikan dan pelatihan intensif, termasuk simulasi situasi nyata di lapangan.
"Petugas haji harus dibekali pelatihan minimal tiga bulan agar benar-benar siap menangani berbagai situasi di lapangan," pungkasnya.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf sempat menemui Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI membahas hal ini.
Pertemuan tersebut berlangsung di Mina pada Sabtu (7/6/2025) malam. Pertemuan informal yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini membahas sejumlah poin penting terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2025 bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Mantan Menpora Rekam Perjuangan Haji
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi membagikan momen perjuangan jemaah haji Indonesia saat perjalanan dari Muzdalifah ke Mina. Ia memperlihatkan ribuan jemaah berjalan kaki lantaran bus yang seharusnya mengangkut mereka mengalami kemacetan parah.
Momen ini dibagikan Imam Nahrawi di Instagram. Dalam video yang diunggahnya, Imam Nahrawi yang juga melaksanakan ibadah haji terlihat ikut jalan kaki bersama jemaah haji lainnya.
"Inilah penampakan di Muzdalifah, pagi ini jam 5. Seluruh jamaah Indonesia jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena bis yang ngangkut jamaah ini sudah stuck," ujar Imam, dikutip, Minggu (8/5/2025).
Kondisi ini membuat jemaah harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki di tengah kepadatan dan kelelahan setelah menjalani wukuf di Arafah. Imam Nahrawi juga menyampaikan doa dan harapan bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
"Ya Allah, ridhoi kami, ikhlaskan kami. Lindungilahkami, selamatkan, sehatkan, dan panjangumurkan seluruh jamaah haji Indonesia," doa Imam saat merekam kondisi di lapangan.
Petugas TPHD Manfaatkan Berhaji
Selly Andriany Gantina selaku anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, mengatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan kompetensi petugas haji, khususnya dari kalangan daerah yang tergabung dalam Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Ia menyoroti masih banyak petugas yang tidak menjalankan tugas dengan optimal selama penyelenggaraan ibadah haji 2025.
"Saya melihat langsung di lapangan, ada petugas yang tampaknya hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk berhaji, bukan menjalankan peran mereka sebagai pelayan jemaah. Padahal, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi jemaah," ujar Selly saat ditemui di Mina, Arab Saudi, Jumat (6/6/2025).
Menurut Selly, pelatihan yang diberikan kepada petugas saat ini dinilai masih minim. Umumnya, mereka hanya mengikuti pelatihan singkat selama tiga hingga lima hari, tanpa ada pembekalan lapangan yang memadai. Ia juga mengkritisi keterlambatan sebagian petugas yang tiba di Tanah Suci setelah kedatangan jemaah.
"Ini jelas menjadi catatan serius. Apalagi untuk tahun 2026 mendatang, pengelolaan haji akan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Maka, harus ada standar pelayanan minimum yang lebih profesional dan terukur," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia juga menyoroti kurangnya keterampilan dasar yang dimiliki sebagian petugas, seperti kemampuan berbahasa Arab, penguasaan teknis di lapangan, serta disiplin terhadap waktu dan lokasi tugas. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Selly mendorong pemanfaatan teknologi seperti geotagging dan aplikasi pelaporan berkala agar kinerja petugas dapat dipantau secara real-time.
"Klasifikasi petugas sebaiknya berdasarkan pengalaman ibadah. Misalnya pernah melaksanakan haji atau umrah sebelumnya," saran Selly.
Ia menilai bahwa sebagian besar keluhan jemaah justru datang dari pelayanan yang diberikan oleh TPHD yang diangkat oleh pemerintah daerah.
"Banyak dari mereka merasa karena telah membayar penuh, maka berhak lebih fokus pada ibadah pribadi. Padahal sejatinya, mereka adalah petugas yang memiliki tanggung jawab untuk melayani jemaah dari daerah masing-masing," ujarnya.
Menutup keterangannya, Selly mendorong agar ke depan BPH membentuk lembaga pelatihan khusus yang bertugas mencetak petugas haji yang berkompeten dan tersertifikasi. Ia menegaskan bahwa kualitas petugas memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah.
"Jika tahun ini jumlah jemaah wafat lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka hal itu mencerminkan adanya kegagalan dalam manajemen penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama," tandasnya.
Penyelenggaraan Haji Dikelola Institusi Baru
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia menilai pelaksanaan ibadah haji tersebut tidak sesuai dengan rencana yang sebelumnya dipresentasikan oleh Kementerian Agama. Pernyataan ini disampaikannya saat meninjau langsung kondisi tempat tinggal jemaah haji asal Indonesia di Mina, Makkah, pada Jumat (6/6/2025).
"Kami sangat menyayangkan kondisi di lapangan. Apa yang sebelumnya dijelaskan secara optimistis oleh Menteri Agama ternyata tidak sesuai dengan realita yang kami temukan," kata Lalu Hadrian.
Ia menjelaskan bahwa Timwas DPR RI sempat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Agama beberapa hari sebelum puncak haji di Arafah. Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan bahwa berbagai persiapan telah karena bus pengangkut terlambat datang dan sebagian tidak mendapatkan tenda untuk beristirahat di Arafah.
"Harapan kami, pelaksanaan haji tahun ini bisa lebih baik, apalagi ini adalah kali terakhir Kementerian Agama memegang penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji. Tapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari yang dijanjikan," jelas anggota Fraksi PKB tersebut.
Menurut Lalu, hambatan dalam pelaksanaan haji bukan sepenuhnya berasal dari Pemerintah Indonesia. Otoritas Arab Saudi juga dinilai berkontribusi terhadap kekacauan di lapangan, salah satunya melalui penerapan sistem digital E-Hajj. Sistem baru ini justru menimbulkan persoalan data, termasuk pemisahan antara jemaah keluarga dan pendampingnya.
"Masalah data yang tidak terintegrasi menjadi penghambat serius dalam proses pelayanan kepada jemaah," imbuhnya.
Melihat kondisi ini, Lalu Hadrian menyarankan agar ke depan penyelenggaraan haji dikelola oleh institusi baru yang lebih profesional dan transparan, serta memiliki kendali teknis yang kuat dalam operasional di lapangan.
"Kami ingin ke depannya tak ada lagi pengalaman buruk seperti ini. Haji seharusnya menjadi ibadah yang dijalani dengan tenang dan nyaman, bukan malah menambah beban bagi para jemaah," tutupnya.
Berita di Media Selalu Baik-baik
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, menyebut Kementerian Agama kurang antisipasi dalam pelaksanaan haji tahun ini dan tidak belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Adies, berita di media selalu yang baik-baik saja. Padahal kenyataannya, kata dia, masih banyak kekurangan di lapangan.
"Ada jemaah yang lagi istirahat tiba-tiba malam diusir pindah. Ada jemaah yang masih tertinggal, ada jemaah yang belum dapat makan dan lain sebagainya," kata Adies kepada wartawan di Mina, Sabtu (7/6/2025).
Selain itu, Adies juga menyoroti koordinasi syarikah dengan pemerintah Arab Saudi kurang berjalan baik. "Jadi tidak ada koordinasi yang betul-betul, baik antara pimpinan sampai dengan bawahan yang ada di lapangan. Jadi akhirnya di situ terjadi miss," ujarnya.
Adies menyebut pelatihan-pelatihan terhadap para petugas haji juga kurang. Ketika terjadi keramaian atau penumpukan, petugas haji justru tidak terlihat di lokasi, tidak ada di tempat.
"Ini yang menjadi evaluasi ke depan oleh Kementerian Agama. Ini petugas hajinya malah tidak ada di lokasi. Dibiarkan jemaah begitu saja," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.
Bentuk Kementerian Khusus Haji
Ia mengusulkan pembentukan kementerian khusus haji seperti Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji-nya sendiri. Sehingga, kata Adies, haji tak di bawah Kementerian Agama lagi.
"Ini mungkin perlu kita pikirkan di bentuk Kementerian khususkah. Bentuk hajinya yang khusus menangani masalah haji yakni Kementerian Haji," tegasnya.
"Dicari satu menteri haji dan dibuat departemen haji yang mengurus betul-betul haji ini. Mulai daripada para pengawasnya mulai dari pada pendampingnya, mulai daripada keberangkatannya, maktab-maktabnya di Arafah maupun di Mina," ujar Adies memberi saran.
Adies mencontohkan sejumlah kasus di lapangan yang menunjukkan lemahnya pendampingan petugas haji. "Pada saat melempar jumrah pada saat ke Madinah, semua jalan seperti jalan sendiri-sendiri, jalan masing-masing. Tidak ada pendampingan. Jadi nanti ada yang jalannya lewat jalan terdekat. Ada jalannya nanti yang mestinya jalan cuma 1 km, jemaah tersesat sehingga bisa jalan keliling sampai 10-15 km," tambahnya.
Menurut Adies hal tersebut bisa membuat tenaga fisik jemaah haji semakin menurun. "Coba kita bayangkan ini yang udah lansia-lansia jalan. Semua koreksi dan evaluasi bagi Kementerian Agama," tegas politisi fraksi partai Golkar ini.
"Mudah-mudahan nanti pemerintah dan DPR mencarikan jalan keluar yang baik. Bagaimana bentuknya pengurusan haji Indonesia ini. Agar semuanya bisa berjalan dan membuat masyarakat Indonesia yang berhaji bisa nyaman dan aman," pungkas Adies. n erc/jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
