SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Dalam rangka mengawasi kemungkinan adanya peredaran beras oplosan di wilayah Sumenep, Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat telah menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara individu dengan oleh masing-masing satuan.
"Oleh karena itu, Pemkab Sumenep langsung menggerakkan TIPD untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran beras di pasaran. TPID ini kan terdiri dari beberapa unsur, seperti unsur pemkab, polisi dan TNI," jelas Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar, Senin (21/07/2025).
Lebih lanjut, menurut Dadang, pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Sumenep, sementara ini oleh masing-masing tim, seperti polisi dan TNI.
"Kalau pengawasan secara serentak, rencananya masih akan kami lakukan pekan depan dengan mendatangi langsung pasar tradisional yang ada di Sumenep ini," ujar Dadang.
Ia menjelaskan berdasarkan laporan yang disampaikan ke Pemkab Sumenep, selama ini memang belum ditemukan adanya beras oplosan.
"Berdasarkan laporan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang melakukan pemantauan ke toko dan pasar desa, tidak ditemukan adanya beras oplosan. Demikian juga laporan hasil pemantauan di kepulauan," katanya.
Hanya saja, upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terus dilakukan, mengingat peredaran beras oplosan tersebut sangat berbahaya. Ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha, terutama yang berada dalam binaan Bulog dan Dinas, untuk tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat seperti pengoplosan beras.
Diketahui, kasus beras oplosan ini mencuat setelah Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Amran Sulaiman melakukan uji laboratorium pada beras yang beredar di pasaran. Dan dari total 268 beras yang diuji di 13 laboratorium di 10 provinsi, terdapat 212 merek yang ditemukan bermasalah atau diduga dioplos. sm-01/dsy
Editor : Desy Ayu
