SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik melalui Komisi IV mendorong penguatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi calon pekerja migran. Dorongan ini muncul dalam pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Imam Syaifuddin, menegaskan bahwa penguatan BLK tidak dimaksudkan sebagai perubahan fungsi, tetapi sebagai langkah strategis memperluas cakupan layanan pelatihan kerja. Menurutnya, keberadaan Migran Center yang saat ini telah ditetapkan di Gresik menjadi alasan kuat perlunya integrasi kelembagaan dan infrastruktur.
“BLK tidak dialihkan fungsinya, melainkan diperkuat. Kita ingin ada pelatihan yang lebih siap pakai, terutama untuk calon tenaga kerja migran yang akan berangkat ke luar negeri,” ujar Imam, Sabtu (27/7).
Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan utama perlunya penguatan BLK melalui integrasi dengan Migran Center. Pertama, status Gresik sebagai pusat Migran Center menuntut kesiapan fasilitas dan kelembagaan. Kedua, pembangunan infrastruktur baru akan memakan waktu dan biaya besar. Ketiga, selama ini BLK dinilai belum beroperasi secara maksimal dan perlu dimanfaatkan lebih optimal.
Untuk mendukung hal ini, dalam pembahasan perubahan PPAS 2025 telah disetujui tambahan anggaran sebesar Rp600 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawasan Ketenagakerjaan, pembangunan ruang Migran Center, serta pemenuhan fasilitas penunjang lainnya.
“Gresik adalah kota industri, maka pengawasan ketenagakerjaan harus diperkuat. URC menjadi penting sebagai ujung tombak pengawasan terhadap praktik-praktik ketenagakerjaan di lapangan,” tambah Imam.
Imam berharap, dengan terintegrasinya BLK dan Migran Center, perlindungan serta advokasi terhadap tenaga kerja lokal maupun migran bisa semakin efektif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan adanya database tenaga kerja yang akurat sebagai fondasi kebijakan ketenagakerjaan ke depan.
“Kita butuh sinergi semua pihak, terutama dengan pusat. Dengan database yang terintegrasi dan akurat, perlindungan terhadap tenaga kerja bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.
Editor : Moch Ilham
