Respon Jokowi, Soal Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jokowi mengaku tak pernah membahas pemberian abolisi dan amnesti saat makan bakmi di Solo beberapa hari lalu.

Eks Wali Kota Solo ini menegaskan, pemberian abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden. Hal ini diatur alam Undang-undang Dasar.

“Itu hak prerogatif, hak istimewa, yang diberikan oleh UUD kita pada Presiden (Prabowo),” kata Jokowi di kediaman Solo, Jumat (1/8)

Jokowi menegaskan, Prabowo pasti sudah mempunyai pertimbangan matang mulai dari aspek hukum, sosial politik sebelum memutuskan memberikan abolisi dan amnesti.

“Saya kira setelah melewati pertimbangan-pertimbangan dengan hukum, sosial politik yang sudah dihitung semuanya,” kata dia.

Sementara disinggung soal Hasto, Jokowi mengatakan dirinya menghormati keputusan Prabowo.

“Sama (Hasto) itu adalah hak prerogatif, itu adalah hak istimewa presiden (Prabowo) yang diberikan UUD kita dan kita menghormati,” kata Jokowi.

"Nggak ada (pembicaraan soal abolisi dan amnesti), bicaranya soal PSI," tamba hg Jokowi .

Jokowi menolak berkomentar lebih jauh mengenai pemberian amnesti dan abolisi tersebut "Ya, ditanyakan ke sana," kata dia.

Ditanya apakah pemberian amnesti dan abolisi itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Prabowo, Jokowi enggan menjawab lugas. Dia justru menceritakan momen jajan bakmi bareng saat bertemu di Solo.

"Baru saja beliau ke rumah, baru saja kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa keputusan Prabowo itu harus dihormati. Dia yakin pemberian abolisi dan amnesti itu sudah melalui pertimbangan mendalam.

"Ya, semuanya. Yang namanya pemerintah, presiden pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sisi hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial, politik. Saya kira semuanya pasti menjadi pertimbangan," kata dia. n bin/rmc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…