SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Purbaya Yudhi Sadewa (61 tahun), merupakan lulusan Teknik Elektro ITB. Meski lulus sarjana pada bidang saintek, ia telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto, menjadi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mampukah pria yang dijuluki ekonom memenuhi harapan rakyat Indonesia yaitu membuat berbagai kebijakan yang memihak kelas menengah ke bawah?
Ia bisa meniru kebijakan pemerintah India yang mengumumkan pemangkasan pajak konsumsi atas barang-barang kebutuhan sehari-hari hingga produk elektronik dan otomotif. Kebijakan ini diambil guna mendorong permintaan domestik di tengah tekanan ekonomi akibat tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).
Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan, keputusan tersebut diambil usai rapat panel pajak barang dan jasa atau GST yang dihadiri menteri-menteri dari seluruh negara bagian, Rabu (3/9/2025) malam.
"Panel menyetujui penurunan tarif untuk berbagai barang sehari-hari serta penyederhanaan struktur pajak," ujar Sitharaman dalam konferensi pers, sebagaimana dilansir Reuters.
Beberapa barang kebutuhan seperti pasta gigi, sampo, dan sabun mengalami penurunan pajak dari sebelumnya 18 persen menjadi 5 persen.
Sementara itu, pajak untuk mobil kecil, pendingin udara atau AC, dan televisi diturunkan dari 28 persen menjadi 18 persen. Selain itu, GST dihapuskan sepenuhnya untuk polis asuransi jiwa individu dan asuransi kesehatan. Dampak pemangkasan pajak Pemerintah federal dan negara bagian India diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar 480 miliar rupee atau sekitar Rp 89 triliun akibat kebijakan baru ini. Pemangkasan pajak tersebut akan berlaku mulai 22 September, bertepatan dengan dimulainya festival Hindu Navratri. Namun, langkah ini diyakini tidak akan terlalu membebani anggaran negara.
Kepala Ekonom State Bank of India (SBI) Soumya Kanti Ghosh, mengatakan dampak terhadap defisit fiskal dari pemangkasan pajak tersebut bahkan bisa hampir tidak signifikan atau bahkan positif. Nah. Ini bisa buat pembanding Menkeu baru kita.
***
Unggahan bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat' ramai diserukan warganet melalui media sosial (medsos). Lantas, apa arti '17+8 Tuntutan Rakyat' itu?
Tuntutan ini bertuliskan '17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat'. Angka 17+8 melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 bulan 8 atau Agustus.
Tuntutan itu muncul setelah diskusi online yang dilakukan beberapa pemengaruh seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Dalopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, dan Andhyta F Utami.
"Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil," tulis poin ketiga dari tuntutan tersebut, dikutip Rabu (3/9/2025).
***
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi belanja transfer ke daerah atau TKD memang menjadi yang paling rendah sejak 2021 atau 5 tahun terakhir.
Kebijakan ini oleh sejumlah ekonom, dianggap sebagai sesuatu yang menjauhi kampanye keadilan dan keseimbangan.
Pada 2021, pemerintah masih mengalokasikan TKD sebesar 785,7 triliun. Setahun setelahnya atau 2022, anggaran mengalami kenaikan 3,88% menjadi sebesar Rp816,2 triliun. Lalu pada 2023, anggaran kembali naik 7,99% menjadi Rp881,4 triliun.
Maka itu, mahasiswa meminta pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Menurut beberapa ekonom, untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat, pemerintah perlu fokus pada perluasan basis pajak ke kelompok pendapatan tinggi dan aset besar. Selain memperketat penegakan hukum anti-penghindaran pajak, serta mengoptimalkan ekonomi digital. Ini bukan langsung membebani konsumsi masyarakat kecil.
Selain itu, diusulkan perlu dilanjutkan insentif pajak bagi sektor strategis, peningkatan efisiensi administrasi pajak melalui digitalisasi, dan penguatan literasi pajak masyarakat . Ini agar pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai gotong-royong nasional meningkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan T.A 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025) mengatakan penurunan anggaran TKD disebabkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih besar kepada Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp1.498,3 triliun, yang justru mengalami kenaikan hingga 17,5% dibandingkan tahun ini.
Belanja itu juga mayoritas ditujukan untuk mendukung program di daerah.
"Karena tadi jumlah dari belanja K/L yang langsung kepada masyarakat. Jadi kalau TKD mengalami penurunan, ada kenaikan belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh lebih besar," ujarnya dalam konferensi pers.
Sri Mulyani juga mengatakan hal ini ditujukan agar mendorong program pemerintah pusat supaya dapat dirasakan dan dipahami langsung oleh masyarakat daerah setempat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski begitu, dia menggarisbawahi jika rencana tersebut harus diiringi dengan sosialisasi oleh masing-masing Kementerian dalam melaksanakan program, seperti pelayanan kesehatan, perumahan, hingga Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih. Ini kebijakan Menkeu lama.
***
Sri Mulyani sendiri, oleh mahasiswa dan kelompok pesohon 17+8, dianggap sebagai salah satu pejabat publik yang melukai hati warga, karena kebijakan pajak yang diterapkannya serasa mencekik leher rakyat.
Dasar kritik mahasiswa, Sri Mulyani telah menyatakan bahwa pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pada 2026 menjadi Rp 2.692 triliun.
Tak salah Netizen, membahas digantinya Sri Mulyani sebagai Menkeu, disambuh riuh. Ini terbukti namanya berada di papan atas trending topic di linimasa X.
Banyak nitizen yang menaruh harapan pada Menkeu yang baru.
"Semoga pengganti Sri Mulyani ini bisa punya kebijakan yang lebih pro ke kelas menengah dan bawah," demikian harapan seorang netizen. "Semoga Purbaya bisa kompeten dan tidak awur awuran," tulis yang lain.
"Pak Purbaya ini orang ITB ya, semoga dia bisa bawa ide tentang reindustrialisasi buat industri padat karya," demikian harapan netizen akan terciptanya banyak lapangan kerja baru dengan padat karya.
"Semoga pak Purbaya mikirin ekonomi mikro juga... Biar gerak ekonomi di bawah," saran seorang warganet.
"tbh, ada sedihnya. this is the best Menkeu in Indonesia so far. semoga penggantinya bisa lebih bagus. bagaimana dgn market impact ? lets see tomorrow," harap sebuah akun di X.
Sejumlah ekonom dan bankir, sejak sebelum Presiden Prabowo, mengumumkan nama nama menteri kabinetnya telah mengungkapkan nama-nama calon Menteri Keuangan yang cocok menggantikan Sri Mulyani di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya. Setidaknya, ada lebih dari tiga nama baru muncul dari kalangan ekonom sendiri.
Bahkan menkeu Idaman Ekonom
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty, menilai ada sisi positif dari wacana absennya Sri Mulyani dalam pemerintahan mendatang. Meski Sri Mulyani dianggap sangat mumpuni, Telisa menilai perlu ada penyegaran di tubuh Kementerian Keuangan.
"Untuk refreshment kita membutuhkan figur Menteri Keuangan baru, meskipun Bu SMI adalah Menteri Keuangan terbaik dan berprestasi," kata Telisa saat dihubungi, Jumat, (22/3/2024).
Telisa berharap Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani berasal dari kalangan profesional, bukan kader salah satu partai politik. Menurut dia, sosok baru ini juga harus punya koneksi di dunia internasional, sekaligus pro kepentingan rakyat.
Purbaya Yudhi Sadewa ,(61), kini telah menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.
Hal itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025.
"Mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," bunyi Kepres Pengangkatan yang dibacakan di Istana Negara, Senin (8/9).
***
Penggantian Sri Mulyani dari menteri keuangan oleh beberapa ekonom, dipandang memang diperlukan cepat, agar ada refreshment di posisi menteri keuangan. Mengingat beliau sudah terlalu lama berada di pos menteri keuangan," kata Bawono Kristiaji, seorang Partner, Research and Training Services di perusahaan DDTC kepada wartawan, Senin (8/9/2025)
Media asingvThe Star menyebut bahwa Sri Mulyani merupakan salah satu menteri keuangan terlama di Indonesia dan sudah bekerja di bawah tiga presiden. Dia mendapat banyak pujian karena mereformasi sistem perpajakan dan punya peran besar mengendalikan ekonomi RI di tengah krisis, terutama saat pandemi Covid-19.
Juga media Singapura, Channel NewsAsia, merilis berita serupa. Mereka bahkan menambahkan komentar pakar ekonomi untuk menganalisa bagaimana Indonesia ke depan tanpa Sri Mulyani.
"Kepergian Sri Mulyani meskipun tidak terduga setelah kerusuhan baru-baru ini, menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal," kata manajer dana di SGMC Capital Mohit Mirpuri di CNA.
Dia lalu berkata, "Beliau meninggalkan fondasi yang kuat dan dengan kandidat berpengalaman di barisan depan, saya berharap Indonesia bisa segera bangkit."
Media di Singapura yang fokus di isu ekonomi, Business Times, juga memberitakan perombakan kabinet ini.
Business Times merilis laporan dengan judul "Indonesia bikin kaget pasar usai Top Menkeu Sri Mulyani dicopot."
Media-media itu juga melaporkan pengumuman perombakan kabinet ini setelah gelombang protes yang terjadi pada pekan lalu. Di tengah protes itu, ada penjarahan di rumah Sri Mulyani.
Peristiwa tersebut tak sekadar menimbulkan luka pribadi bagi Sri Mulyani, tetapi juga beragam respons publik dari simpati dan dukungan, kritik tajam, hingga kiriman karangan bunga.
Melalui akun Instagram resmi @smindrawati, bendahara negara tersebut membagikan sejumlah refleksi pribadi dan seruan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Dia mengaku memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Bahkan, dia mengungkapan para pendahulu bangsa, telah melalui itu. Tak lupa saya sampaikan salam untuk pengajar ekonomi di Universitas Indonesia. Inilah sebuah perjuangan membangun demokrasi yang membutuhkan proses berkelanjutan.
Akal sehat saya berharap Menkeu Baru, pengganti Sri Mulyani, berani memangkas pajak yang membebani rakyat seperti Menkeu keuangan India, Nirmala Sitharaman. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
