SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) sampai 22 September 2025, total ada 4.711 orang yang terdampak KLB berkaitan keracunan MBG.
Jumlah tersebut terbagi Wilayah I (Sumatera) dengan 1.281 kasus, Wilayah II (Jawa) dengan 2.606 kasus, dan Wilayah III (Wilayah lain) dengan 824 kasus.
Terbaru, sebanyak 16 siswa SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (23/9/2025) siang.
Saat ini para siswa yang menjadi korban sedang dirawat di RSUD dr Agoesdjam Ketapang.
Sebelumnya, para siswa mengeluhkan gejala muntah dan sesak napas usai makan. Mereka sempat mendapat perawatan di sekolah. Karena kondisinya semakin mengkhawatirkan, para siswa dirujuk ke puskesmas, sebelum akhirnya dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Agoesdjam Ketapang.
Kepala SDN 12 Benua Kayong Dewi Hardina membenarkan adanya siswa yang muntah dan sesak nafas usai makan menu MBG. Ia pun mengaku mencurigai kondisi menu yang dikonsumsi siswanya hari ini. Adapun menu yang disajikan berupa ikan serta sayuran kol dan wortel.
"Menunya (nugget) ikan hiu, cuma baunya agak menyengat. Sayurnya juga agak berlendir," ujar Dewi saat mendampingi siswa di IGD RSUD dr Agoesdjam.
Menurut Dewi, makanan dibagikan sekitar pukul 09.30 WIB. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah siswa mulai menunjukkan gejala keracunan.
Data dari Koalisi pengawal MBG dicatat ad 5.626 kasus keracunan akibat MBG ditemukan di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi. Muncul dua opsi. Pertama, menghentikan sementara dengan evaluasi menyeluruh atau menghentikan. Kedua mengalihkan anggarannya untuk pendidikan.
Opsi ini mengemuka dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para warga yang mulai was-was karena anak-anaknya selama ini menerima MBG di sekolahnya.
Padahal, akhir Juni lalu, kasus keracunan MBG masih 1.376 anak. Hanya dalam tiga bulan, siswa sekolah hingga guru yang mengalami keracunan menggelembung empat kali lipat.
Founder dan CEO lembaga kajian Central for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih berkata, kasus keracunan akibat MBG ibarat fenomena puncak gunung es.
Menurutnya, angka jumlah kasus sebenarnya bisa jadi jauh lebih banyak, karena dia menilai, pemerintah sejauh ini belum menyediakan dasbor pelaporan yang bisa diketahui publik.
***
Mengutip dari akun BBCnews, 22 September 2025, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan, Lina (42) berpendapat program MBG terlalu terburu-buru, mengingat sampai sekarang program tersebut belum menyentuh semua anak sekolah.
Ketiga anak Lina saat ini duduk di bangku SD, SMP dan SMA.
Dari ketiga anaknya itu hanya satu yang baru menerima MBG. Ia pun mengaku bingung dengan program tersebut.
Bahkan, kata dia, sebagai "warga negara biasa" berharap keluh kesahnya didengar keluhannya oleh pemerintah.
Dia sendiri mengaku ada masalah yang ingin dia tanyakan, yaitu nilai gizi yang disajikan dalam menu-menu MBG.
"Kadang juga (menu MBG) hanya dengan lauk telur dan tempe, tahu tempe tambah sayur, kadang juga lauk ayam. Nah kalau begini menu di rumah juga begini, bahkan lebih variatif malah," sambungnya.
Lina mengusulkan lebih baik MBG dianggarkan untuk program pendidikan yang benar-benar menyentuh dan meringankan pengeluaran tambahan orang tua.
"Jadi dialihkan kepada pendidikan yang pure gratis tidak ada pungutan sama sekali. Urusan gizi itu jadi urusan orang tua, dengan catatan buka itu lapangan kerja seluas-luasnya, bukan PHK di sana-sini kan yang terjadi saat ini," ujar Lina
"Jadi tidak ada orangtua atau anak yang tidak sekolah dengan alasan tidak punya uang beli seragam buku dan lainnya," Lina menambahkan.
Saya munculnya suara rakyat, agar bila mengkritik program utama presiden tidak dituding politis.
***
Kita tahu bahwa program Presiden Prabowo Subianto berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah diluncurkan sejak Senin (06/01/2025) dan menyasar sekitar 600.000 anak sekolah di 26 provinsidi Indonesia.
Tapi menurut Adita Irawati selaku juru bicara Istana Kepresidenan, daerah penerima makan bergizi gratis ini khusus untuk wilayah perkotaan dan kabupaten yang sudah pernah menjalankan uji coba beberapa bulan terakhir.
Untuk mendukung proyek skala besar ini, pemerintah menyiapkan setidaknya 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang juga tersebar di puluhan provinsi tersebut.
Ratusan SPPG itu kemudian disulap menjadi dapur umum untuk memasak makanan bergizi gratis.
Setelah hiruk pikuk di media sosial, Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal munculnya isu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Mereka menduga isu mencuat lantaran spanduk lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah terpasang di tengah pembangunan fisik belum berjalan.
"Sampai saat ini sangat yakin tidak ada SPPG fiktif. Adapun berita SPPG fiktif muncul karena warga menemukan titik-titik lokasi dipasang banner atau spanduk (tertulis) 'Di sini akan dibangun SPPG'," ujar Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya di Jakarta melalui keterangan resmi Senin (22/9).
"Titik lokasi tersebut telah didaftarkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam portal mitra.bgn.go.id namun tidak kunjung dibangun hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Hal tersebut tentu saja menghambat Program MBG, karena menghambat calon-calon mitra yang serius membangun, karena dalam sistem lokasi tersebut terlihat penuh," sambung Sony.
Apa pun, kejadian itu potret di masyarakat.
***
Kini, Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (23/9/2025). Salah satu prioritas terbesar APBN 2026 terletak pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun.
Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp 757,8 triliun dari yang sebelumnya sekitar Rp 690 triliun. Namun, jumlah anggaran pendidikan disedot hingga Rp 223 triliun untuk program MBG.
Angka untuk MBG sangat jauh lebih banyak dari alokasi untuk program beasiswa anak-anak sekolah hingga kuliah yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun. Anggaran yang disedot MBG juga jauh lebih tinggi dari alokasi untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS yang hanya Rp 91,4 triliun.
Nah, anggaran sebesar ini ada baiknya untuk pendidikan gratis seperti saran ibu Lina, dari Makasar.
Orang Jepang tawarkan evaluasi kerja berkonsep PDCA, plan, do, cek , action.
Saat kuliah dulu, saya diajarkan "kunci manajemen itu sebenarnya di evaluasi". Artinya evaluasi adalah komponen fundamental dan vital dalam proses manajemen, karena mengevaluasi kinerja, tujuan, dan efisiensi untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan. Dengan evaluasi memungkinkan perusahaan untuk merumuskan strategi perbaikan, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Apa bukan begitu Pak Presiden? Ini masukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara dengan mendengar suara rakyat yang terkena keracunan menu MBG. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
