SURABAYAPAGI.COM, Kediri - DPRD Kota Kediri menggelar rapat paripurna Pandangan Umum (PU) terkait Raperda Perubahan APBD Kota Kediri Tahun anggaran 2025. Acara digelar di ruang rapat BKPSDM Kota Kediri, Senin (29/9/2025) dengan dipimpin Ketua DPRD Firdaus.
Para fraksi menyampaikan pandangan umum dan pertanyaan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 Kota Kediri. Beberapa hal yang disampaikan oleh keenam fraksi diantaranya mengenai upaya peningkatan PAD, upaya peningkatan layanan publik, serta upaya mengantisipasi dampak ekonomi yang menurun.
Ashari yang mewakili Fraksi Gabungan dari Demokrat, PKS dan Hanura menyampaikan pandangan umumnya terkait kinerja Pemerintah Kota Kediri. Fraksi Gabungan menilai Kepala Daerah harus memiliki kemandirian dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat memberikan dampak signifikan terhadap jalannya roda pemerintahan.
"Dalam kesempatan kali ini kami memberikan saran dan masukan agar dalam menjalankan kebijakan dan pemerintahan memang
diharapkan untuk tidak berada di bawah bayang-bayang orang lain khususnya staf ahli. Hal ini karena kepala daerah memiliki tanggung
jawab besar dalam memimpin daerahnya dan membuat keputusan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya saat menyampaikan pandangan umumnya.
Lanjut Ashari, Fraksi Gabungan juga mendorong penyerapan anggaran untuk lebih ditingkatkan. Pasalnya, serapan anggaran APBD yang masih rendah bisa berdampak bagi masyarakat.
"Rendahnya serapan anggaran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari proyek yang dilaksanakan, sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai," ucap Ashari yang mewakili Fraksi Gabungan Demokrat, PKS dan Hanura.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengungkapkan dalam rangka merespons kondisi ekonomi yang sedang mengalami penurunan, Pemkot Kediri telah mengalokasikan anggaran untuk melindungi dan memperkuat daya tahan masyarakat. Pertama, program peningkatan pendapatan masyarakat, meliputi pelatihan kerja, bantuan modal maupun sarana-prasarana bagi pelaku UMKM, kegiatan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kedua, program guna meringankan beban ekonomi masyarakat, antara lain bantuan sosial tunai maupun non-tunai, penyediaan seragam sekolah gratis, bus sekolah dan umum gratis, jaminan kesehatan gratis, serta program terkait lainnya.
"Kita berikan stimulus-stimulus bagi masyarakat untuk menghadapi dampak perekonomian saat ini. Kita ingin perekonomian di Kota Kediri ini terus berputar," pungkasnya.
Mbak Wali juga menjelaskan peningkatan PAD memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. Realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini mencerminkan pengelolaan PAD dilakukan secara optimal.
"Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Antara lain, melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi, peningkatan kesadaran pada wajib pajak dan retribusi," jelasnya.
Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pimpinan dan anggota DPRD, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, perwakilan Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan tamu undangan lainnya. Penyampaian pandangan umum fraksi PAN diwakili oleh Dinayana, fraksi Golongan Karya diwakili Imam Wihdan, fraksi Nasdem Khoiruddin Mustofa, fraksi Gerindra diwakili oleh Arief Junaidi, fraksi PKB diwakili Afif Fachrudin Wijaya, fraksi Gabungan Demokrat, PKS, Hanura diwakili Ashari. Can
Editor : Redaksi
