Petani di Tuban Gigit Jari, Harga Tembakau Anjlok Gara Kemarau Basah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi. Petani tembakau di Ploso, Jombang sedang memanen tembakau dari sawahnya. SP/ TBN
Ilustrasi. Petani tembakau di Ploso, Jombang sedang memanen tembakau dari sawahnya. SP/ TBN

i

SURABAYAPAGI.com, Tuban - Pada musim panen saat ini, para petani bukannya untung justru buntung dan gigit jari. Pasalnya, di musim kemarau basah ini, harga komoditas tembakau anjlok bebas dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurunnya harga komoditas tersebut lantaran kualitas panen tembakau menurun atau buruk. Penurunan itu diakibatkan karena cuaca tidak menentu atau kemarau basah yang melanda wilayah setempat. Sehingga, musim panen tembakau tahun ini tidak sesuai dengan harapan petani.

Sebab, harga daun tembakau basah saat ini hanya kisaran Rp2.500-Rp3.500 per kilogram. Padahal pada tahun lalu, harga daun tembakau basah bisa menyentuh Rp4.500-Rp5.500 per kilogram.

“Harga daun tembakau basah saat ini hanya Rp2.500-Rp3.500 per kilogram. Kalau tahun lalu bisa sampai Rp5.500 untuk perkilogramnya,” ujar Guno (50), salah satu petani tembakau di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Kamis (09/10/2025).

Lebih lanjut, menurut Guno, musim kemarau basah saat ini sangat berdampak terhadap kualitas daun tembakau miliknya. Sehingga secara otomatis harga jual tembakau pun juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil panen daun tembakau jenis codong miliknya juga menurun drastis.

“Kalau biasanya satu batang tembakau bisa dipanen hingga 5-7 kali, ini hanya 1-2 kali saja,” ungkapnya.

Dengan hasil panen seperti ini, ia harus merugi hingga jutaan rupiah mulai dari penanaman, perawatan hingga tenaga untuk panen. Sedangkan, ketika disinggung soal bantuan pertanian dari pemerintah, Guno hanya bisa pasrah dan mengaku selama ini bantuan justru diberikan kepada pemilik lahan, bukan kepada petani penggarap seperti dirinya. 

“Bantuan biasanya hanya untuk pemilik sawah. Padahal, mayoritas petani di sini statusnya penggarap atau penyewa. Pemerintah jarang turun langsung mengecek kondisi sebenarnya di lapangan,” tegasnya. tb-01/dsy

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…