Busana Muslim China Ilegal, Mengapa Bisa Membanjir?

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Raditya M Khadaffi
Raditya M Khadaffi

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pedagang Grosir di Pasar Bong Surabaya, Nyatakan Busana Muslim asal China terkenal murah dan kualitasnya bagus. Melubernya produk ini sangat mengancam produk sejenis dari industri dalam negeri jika masuk tanpa regulasi yang tepat.

Pakaian impor asal Cina membanjiri Pusat Grosir Tanah Abang dan mal mal di Surabaya  terlihat  dari label pakaian yang bertulisan Cina serta dilengkapi tulisan “Made in China”. Produk pakaian impor itu tidak berlogo Standar Nasional Indonesia (SNI).

Harga pakaian impor terbilang sangat murah. Untuk satu potong pakaian muslim, harganya hanya Rp80.000—Rp150.000, tergantung ukuran dan model pakaian.

Secara kualitas, jika dilihat dari jahitannya, baju impor asal Cina memiliki jahitan yang renggang sehingga akan mudah sobek. Sedangkan dari segi bahan, pakaian impor cenderung menggunakan bahan katun kualitas standar. Jika dipegang, bahan itu terasa sedikit kasar dan tidak menyerap keringat. Namun, jika dilihat dari segi motif atau model, pakaian impor lebih unggul dibandingkan produk lokal karena memiliki motif dan model yang lebih beragam dan menarik. Sekilas mata memandang, konsumen mungkin seakan terhipnosis untuk membelinya.

 

***

 

Berdasarkan data di Kementerian Perindustrian, sebanyak 90�rang murah di pasar digital berasal dari produk impor. Murahnya harga itu sendiri , kata Pedagang Grosir Surabaya, bagian dari strategi predatory pricing sebagai konsekuensi laju ekonomi digital yang berdampak melemahkan iklim ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut seorang ekonom, praktik predatory pricing adalah mekanisme jual rugi yang dilakukan penjual demi membunuh pesaing. Ini terkait erat dengan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia yang mencapai US$146 miliar pada 2025. Potensi tersebut bisa meningkat dua kali lipat pada 2030 menjadi US$360 miliar.

Jadi, masuknya busana muslim China secara besar-besaran dengan harga rendah bisa membuat industri konfeksi busana muslim di Indonesia semakin terpuruk.

Kini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu),  berjanji untuk menindak busana Muslim China ilegal yang masuk ke pasar domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget dengan banyaknya produk China menguasai pasar Indonesia. Bahkan menurutnya, 99% busana muslim di Indonesia dipasok dari China.

Padahal, menurut Purbaya, busana muslim buatan Indonesia tergolong bagus. Hal ini berdasarkan pengalamannya menghadiri acara fashion show yang didukung Bank Indonesia (BI).

"Saya pernah ikut tuh fashion show yang didukung oleh bank sentral, BI waktu itu. Terus busana muslim bagus-bagus. Wah, saya juga kagum.Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk China. Kan jadi lucu," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, jika persaingan pasar tersebut berlangsung normal maka dirinya tak tak bisa berbuat banyak. Namun ia berjanji memberantas barang-barang yang terindikasi ilegal.

 

***

 

Menurut seorang petugas Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, barang-barang ilegal termasuk busana muslim, umumnya masuk melalui jalur tidak resmi seperti pelabuhan tikus, perbatasan darat, perkebunan, dan jalur laut/udara yang tidak diawasi.

Jalur-jalur ini dimanfaatkan oleh penyelundup untuk menghindari pemeriksaan bea cukai dan otoritas lainnya. Mereka umumnya membawa berbagai jenis barang terlarang mulai dari narkotika, senjata hingga pakaian.

Di dalam kawasan pelabuhan, terdapat beberapa blok yang diisi perusahaan logistik dan industri. Mereka memiliki tempat untuk menyimpan puluhan atau mungkin ratusan kontainer dari berbagai penjuru dunia, bertuliskan Maersk, MSC, hingga Dong Fang. Kotak-kotak kargo itu menumpuk laksana balok-balok lego raksasa.

Seorang karyawan yang sudah bekerja di kawasan tersebut sejak tahun 2010-an bercerita, untuk produk bahan baku tekstil, banyak kontainer impor berasal dari China. Untuk mengimpor dan menyimpan barang di sana, perusahaan importir harus melengkapi dokumen.

Dokumen yang harus dilengkapi itu, menurut pegawai lain di kawasan itu, adalah Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Nantinya, perusahaan logistik di sana tinggal menjemput barang tersebut dari pelabuhan ke Kawasan Berikat.

Padahal menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 /PMK.04/2018, Kawasan Berikat adalah zona yang mempunyai berbagai fasilitas keringanan seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, hingga pembebasan pajak dalam rangka impor bahan baku dan bahan penolong. Ini  bertujuan untuk meningkatkan investasi, ekspor, serta menyokong industri nasional

Namun, di balik pemandangan lazim aktivitas logistik di kawasan berfasilitas fiskal tersebut, Kementerian Perindustrian menengarai ada “rembesan” impor mengalir yang berpotensi mematikan industri manufaktur lokal. Termasuk busana muslim.

Menperin Agus Gumiwang sejak tahun 2023 menyebut Kawasan Berikat bisa menjadi pintu masuk barang-barang ilegal ke Indonesia. Ia turut menyoal Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan gudang/tempat untuk menimbun barang impor/ekspor.

Salah satu keistimewaan PLB, sesuai PMK Nomor 28/PMK.04/2018, ialah barang impor yang masuk memperoleh penangguhan bea masuk selama barang itu tidak keluar dari wilayah tersebut.

Pengenaan bea masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) berlaku jika barang itu telah dipasarkan ke pasar domestik di luar PLB. Dengan demikian, importir dapat mengekspornya kembali jika barang itu tak laku, tanpa membayar kewajiban-kewajiban lebih dahulu.

Nah, mengapa barang barang ilegal-ilegal, termasuk busana muslim bisa dijual di pasar. Kita tunggu gebrakan Menkeu pengganti Sri Mulyani. Semoga Menkeu Purbaya berhasil beresin pemasuk barang ilegal. ([email protected])

Berita Terbaru

Bahtiyar Rifai Dorong Pengawasan Ketat Cagar Budaya

Bahtiyar Rifai Dorong Pengawasan Ketat Cagar Budaya

Rabu, 18 Feb 2026 17:43 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 17:43 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap situs-situs cagar budaya d…

Jadi Atensi Presiden, DPRD Surabaya Komitmen Perkuat Perlindungan Cagar Budaya di Kota Pahlawan

Jadi Atensi Presiden, DPRD Surabaya Komitmen Perkuat Perlindungan Cagar Budaya di Kota Pahlawan

Rabu, 18 Feb 2026 17:40 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 17:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Hilangnya situs sejarah bekas Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar, Surabaya, yang memiliki nilai historis tinggi dalam perjuangan …

Bola Panas di Kemendagri, Dua Raperda Strategis Jatim Terjebak Antrean Jakarta

Bola Panas di Kemendagri, Dua Raperda Strategis Jatim Terjebak Antrean Jakarta

Rabu, 18 Feb 2026 17:10 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 17:10 WIB

SURABAYA, SURABAYAPAGI.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur memastikan dua rancangan peraturan daerah (raperda) strategis t…

Polres Gresik dan Polda Jatim Perketat Ramp Check Bus Pariwisata Jelang Lebaran 2026

Polres Gresik dan Polda Jatim Perketat Ramp Check Bus Pariwisata Jelang Lebaran 2026

Rabu, 18 Feb 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Menjelang lonjakan arus perjalanan masyarakat pada Idul Fitri 1447 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Polres Gresik bersama jajaran Polda J…

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Rumah Sakit Jangan Tolak Pasien, Persoalan Administrasi Diselesaikan Belakangan

Fraksi PDIP DPRD Jatim: Rumah Sakit Jangan Tolak Pasien, Persoalan Administrasi Diselesaikan Belakangan

Rabu, 18 Feb 2026 16:14 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 16:14 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) membuka posko pengaduan untuk menampung ke…

Gress! Ari Rangkuti Geser Fauzan Fuadi dari Kursi Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim

Gress! Ari Rangkuti Geser Fauzan Fuadi dari Kursi Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim

Rabu, 18 Feb 2026 15:17 WIB

Rabu, 18 Feb 2026 15:17 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – Baru dilantik menjadi Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar langsung rombak susunan Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. Ketua Fraksi s…