Viral Gelondongan Kayu Diduga Ilegal Logging, Legislator Kaget

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara. Gelondongan kayu dengan jumlah banyak itu menjadi sorotan publik.
Gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara. Gelondongan kayu dengan jumlah banyak itu menjadi sorotan publik.

i

SURABAYAPAGI.COM, Medan - Gelondongan kayu ikut terbawa arus banjir bandang di Sumatera Utara. Gelondongan kayu dengan jumlah banyak itu menjadi sorotan publik.

Hingga Minggu (30/11) Video gelondongan kayu terbawa arus banjir masih viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

Gelondongan kayu dengan jumlah banyak itu menjadi sorotan publik.

Video gelondongan kayu terbawa arus viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut.

 Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu itu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, terkejut melihat gelondongan kayu saat banjir dan longsor.

Legislator PDIP itu mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

"Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari kamis 4 Desember," kata Alex dikonfirmasi, Minggu (30/11/2025). Alex menjawab soal temuan kayu gelondongan imbas banjir Sumut-Sumbar.

 

Gelondongan Kayu  Berserakan

Dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025) tak hanya di Sumut, gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Kayu gelondongan berserakan di sepanjang pantai pascabanjir bandang.

Tumpukan ini menjadi bukti kuatnya terjangan air yang membawa material dari kawasan hulu hingga pesisir.

Material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan kini memenuhi garis pantai. Pemandangan ini menunjukkan dampak nyata banjir bandang beberapa hari terakhir di Padang.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti viralnya kayu gelondongan yang berserakan terbawa banjir di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Komisi IV DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Kehutanan membahas persoalan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Rapat akan digelar Kamis pekan depan.

"Hari Kamis akan ada RDP masalah banjir ini di Kemenhut," kata Wakil Ketua (Waka) Komisi IV DPR Panggah Susanto saat dihubungi, Minggu (29/11/2025).

Selain banjir dan longsor, Panggah mengatakan, DPR juga akan mempertanyakan asal usul kayu gelondongan yang viral terbawa hanyut banjir.

Diketahui, rekaman video memperlihatkan kayu-kayu gelondongan terbawa arus banjir. Video itu diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

 

Keterangan Kemenhut

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi beredarnya video kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera Utara. Kemenhut menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

"Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025).

Dia mengatakan, dugaan sementara, kayu tersebut bekas tebangan yang sudah lapuk hingga terbawa arus banjir. Meski begitu, kata dia, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat banjir masih terjadi sampai saat ini.

Dwi mengatakan Gakkum Kemenhut memang kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencurian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Termasuk, menemukan sejumlah kasus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang saat ini tengah mengalami banjir.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kayu tersebut berasal dari hasil pencurian kayu ilegal melalui skema PHAT, Dwi mengatakan pihaknya tak dapat mengesampingkan potensi kayu tersebut berasal dari modus serupa. n md/ant/rmc

Berita Terbaru

Perketat Keamanan, Dinkes Kota Malang Pastikan 71 SPPG Kantongi SLHS

Perketat Keamanan, Dinkes Kota Malang Pastikan 71 SPPG Kantongi SLHS

Selasa, 28 Jul 2026 12:51 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga keamanan masing-masing dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait menu yang akan di…

Kasus HIV Bertambah, Pemkot Malang Mulai Optimalisasi Layanan VCT

Kasus HIV Bertambah, Pemkot Malang Mulai Optimalisasi Layanan VCT

Selasa, 28 Jul 2026 12:44 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Seiring bertambahnya kasus HIV di wilayah Kota Malang, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) setempat tengah mengoptimalkan kesadaran…

Didukung Lima Sektor, Pemkab Catat Ekonomi Madiun 2025 Capai 5,33 Persen

Didukung Lima Sektor, Pemkab Catat Ekonomi Madiun 2025 Capai 5,33 Persen

Selasa, 28 Jul 2026 12:39 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Seiring pembangunan SDM, infrastruktur, serta lima sektor unggulan yang dilakukan pemda setempat, saat ini Pemerintah Kabupaten…

P-APBD 2026 Disetujui, Pemkab Lumajang Percepat Pembangunan dan Layanan Publik

P-APBD 2026 Disetujui, Pemkab Lumajang Percepat Pembangunan dan Layanan Publik

Selasa, 28 Jul 2026 12:29 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 12:29 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Usai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 disetujui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mempercepat…

Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Reses, BHS Paparkan Kredit 40 Tahun dan Dukungan UMKM

Ekonomi Kerakyatan Jadi Fokus Reses, BHS Paparkan Kredit 40 Tahun dan Dukungan UMKM

Selasa, 28 Jul 2026 11:50 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 11:50 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memanfaatkan masa reses sidang V tahun 2025–2026 dengan menyerap aspirasi w…

Puncak Kemarau, BPBD Ponorogo Salurkan Air Bersih Terdampak Kekeringan

Puncak Kemarau, BPBD Ponorogo Salurkan Air Bersih Terdampak Kekeringan

Selasa, 28 Jul 2026 11:24 WIB

Selasa, 28 Jul 2026 11:24 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Seiring meningkatnya kebutuhan air pada puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo, Jawa…