SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Aset BUMN tinggalan Menteri BUMN Erick Thohir dan kini dikelola Danantara, diperkirakan Capai Rp14.670 triliun. Saat ini lebih separuh perusahaan BUMN Merugi .
Diumumkan, setelah diambil alih Danantara dari kementerian BUMN, pada akhir 2024 ditemukan lebih dari separuh BUMN berada dalam kondisi merugi. "Sekitar 52% entitas tercatat memiliki kinerja keuangan negatif," kata seorang petinggi Danantara, yang dihubungi Minggu (14/12).
Ditambahkan, aset BUMN di tahun 2025 yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, diperkirakan mencapai Rp14.670 triliun atau lebih. Aset ini
terdiri aset BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, BRI, Mandiri, Telkom, dan MIND ID.
Menurut senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara, Bhimo Aryanto, keberlanjutan bisnis BUMN tidak bisa dilepaskan dari profitabilitas. Karena itu, perbaikan tata kelola dan efisiensi struktur menjadi kunci agar BUMN mampu berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 8%.
"Dari 1.067 kita mau squeeze, efisienkan, menjadi sekitar 250-an. Dengan catatan, tidak boleh ada layoff (pemutusan hubungan kerja/PHK)," kata Bhimo dalam Public & Business Leader Forum di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025). Ini gambaran posisi BUMN setelah ditinggalkan menterinya, Erick Thohir.
***
Pernyataan senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara, Bhimo Aryanto, menggambarkan kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
Saya menggarisbawahi, BUMN adalah fondasi ekonomi melalui pengelolaan di sektor strategis seperti energi, pangan, telekomunikasi, perbankan, dan konstruksi.
Kita tahu BUMN, swasta, dan koperasi adalah tiga pilar utama pelaku ekonomi di Indonesia . BUMN juga ikut
menggerakkan perekonomian, di mana BUMN mewakili negara melayani kepentingan publik & komersial.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kepemilikannya negara ada yang seluruh atau sebagian besar modal..
Tujuan didirikan melayani kepentingan publik sekaligus mencari keuntungan.
Contoh: PT Pertamina, PT KAI, Telkom.
Saya mencatat jagat maya pernah ramai dengan polemik seputar kerugian yang dialami perusahaan minyak dan gas negara, PT Pertamina (Persero) senilai Rp 11,13 triliun pada semester I-2020.
Kerugian Pertamina ini digiring menjadi komoditas politik untuk menyerang Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok katanya tak tangkas mengemban tugas mengontrol kinerja Pertamina.
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun.
Menurut keterangan Kejagung dilansir, Kamis, 27 Februari 2025, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.
Para tersangka diduga telah menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun yang bersumber dari lima komponen. Lima komponen itu adalah:
1. kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun,
2. kerugian impor minyak mentah melalui broker sekitar Rp2,7 triliun,
3. kerugian impor BBM melalui broker sekitar Rp9 triliun,
4. kerugian pemberian kompensasi tahun 2023 sekitar Rp126 triliun, dan
5. kerugian pemberian subsidi tahun 2023 sekitar Rp21 triliun.
Kejagung menetapkan tujuh tersangka dalam praktik rasuah di perusahaan pelat merah tersebut. Mereka ialah Riva Siahaan (RS), selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF), selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.
Kemudian, Agus Purwono (AP), selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo (GRJ), selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Luar biasa ya Pak Erick Kerugian negara yang dikontribusikan BUMN PT Pertamina Patra Niaga.
***
Dari beberapa sumber, ada beberapa BUMN yang sering disebut merugi antara lain Waskita Karya, Wijaya Karya, Krakatau Steel, Bio Farma, Jiwasraya, Perumnas, dan PNRI. Alasan merugi bervariasi seperti beban utang tinggi, penugasan pemerintah, persaingan, hingga masalah manajemen internal; meskipun ada juga yang sudah dibubarkan (Merpati, Industri Gelas, dll.) atau sedang direstrukturisasi (Garuda, Kimia Farma).
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatatkan rugi bersih US$ 1,66 miliar per September 2021, membengkak dari US$ 1,07 miliar per September 2020. Dengan estimasi kurs Rp 14.000 per dolar AS, maka rugi bersih Garuda Indonesia tahun itu mencapai sekitar Rp 23 triliun.
Garuda Indonesia juga memiliki utang yang menggunung. Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra memaparkan ini saat pembagian klasifikasi pembayaran utang terhadap kreditur.
Penyebab Umum BUMN Merugi mengambil proyek tidak ekonomis.
Beban Utang di sektor konstruksi (BUMN Karya).
Penyesuaian Pasar Seperti Bio Farma pasca-pandemi atau PNRI di era digital.
Juga ada kasus fraud di Indofarma , anak usaha Bio Farma.
Lalu BUMN yang Pernah Rugi & Dibubarkan adalah
Merpati Nusantara Airlines, Industri Gelas, Kertas Kraft Aceh, Industri Sandang Nusantara, Kertas Leces, Istaka Karya, PANN.
***
Dari sebuah sumber, diangkatnya Erick Thohir jadi Menteri BUMN pasca jadi tim sukses Jokowi, pada penugasan Pemerintah (U-Public Service Obligation/PSO).
Ia diminta fokus pada restrukturisasi, efisiensi, dan mendukung program strategis pemerintah seperti swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi.
Fokus Utama Erick Thohir dalam Mengelola BUMN "Bersih-bersih" BUMN. Terutama menangani kasus korupsi besar (Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia). Sekaligus memastikan akuntabilitas serta transparansi.
Erick ditugaskan mendorong BUMN agar lebih profitabel dan meningkatkan setoran dividen untuk kas negara.
Tentu untuk memastikan penerapan standar mutu, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar BUMN untuk nilai tambah.
Juga mengawasi dan mendukung BUMN yang terlibat dalam proyek strategis nasional. Pertanyaannya apa Erick menyerahkan pengelolaan BUMN kepada
direksi, komisaris, dan dewan pengawas saja? Mestinya dengan jabatan mengtereng ia harus bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN. Apakah wajar Menteri BUMN Erick Thohir, hanya memberikan nasehat, tapi lolos dari tanggung jawab,?
Anehnya, kinerja Menteri BUMN Erick Thohir mencakup penanganan kasus korupsi besar di BUMN (Garuda, Jiwasraya, Asabri), dan efisiensi dan restrukturisasi, serta peningkatan kinerja BUMN secara umum (pertumbuhan aset, profitabilitas), oleh banyak survei menempatkannya sebagai salah satu menteri terbaik. Diluar surveu ada juga kritik mengenai isu seperti pembiayaan BUMN Karya yang membebani APBN .
Maklum, ia juga fokus pada branding pribadi PSSI.
Ia saya catat terbagi antara mengurus BUMN dan popularitas di PSSI. Saat terpilih jadi Ketum PSSI , ia bisa mengurangi fokus pada tugas menteri BUMN.
Saat itu, beberapa pihak menilai kinerja BUMN masih belum sepenuhnya fokus pada profit, namun lebih pada "asal bapak senang".
Secara keseluruhan, kinerja Erick Thohir di BUMN dinilai banyak pihak dihadapkan pada tantangan struktural dan kritik terkait manajemen dan fokus.
Mengutip Survei Nasional: "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" yang dilakukan Indikator, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir disebutkan oleh publik sebagai menteri dengan kinerja terbaik.
Erick disebutkan oleh 14,2�ri 1.220 responden sebagai menteri berkinerja terbaik
Tidak hanya berkinerja terbaik, Erick Thohir juga masuk ke dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan tingkat kedikenalan tertinggi. Dengan demikian, selain diketahui dianggap berkinerja terbaik, Erick juga tertangkap sebagai menteri paling popular. Kenapa ya hasil akhirnya lebih 50% perusahaan BUMN merugi? ([email protected])
Editor : Moch Ilham