Bersurat ke Dua Lembaga Internasional Secara Resmi Terkait Kebutuhan Pemulihan
SURABAYAPAGI.COM, Banda Aceh - Pemerintah Aceh nekad. Tanpa persetuan Pemerintah pusat, mereka kini menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pasca bencana banjir-longsor di Tanah Rencong.
Seorang Wali Nanggroe Aceh yang dihubungi Senin (15/12) menjelaskan terkait bantuan internasional itu masuk dalam poin perjanjian damai Aceh (MoU Helsinki) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang membuka ruang kerja sama luar negeri (non kedaulatan), seperti perihal perdagangan, pendidikan, kebudayaan termasuk halnya terkait kemanusiaan.
Selain itu, pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) juga menegaskan hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan Pemerintah Republik Indonesia, namun Aceh diberikan kewenangan tertentu dengan persetujuan pemerintah pusat.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan alasan pemprov mengirim surat ke UNDP dan Unicef.
Menurut mereka, dua lembaga internasional itu punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA, Minggu (14/12).
Muhammad MTA menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal utama karena kebutuhan untuk pemulihan.
"Benar (sudah menyurati). Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan kami rasa sangat dibutuhkan," katanya.
Eskalasi Kerusakan Infrastruktur Meluas
Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pemerintah RI belum Izinnya
Pihaknya juga mencatat hingga saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional.
Adapun lembaga yang sudah masuk dalam desk relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," kata Muhammad MTA.
Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Wali Nanggroe Aceh Bertanya
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar mempertanyakan sikap Pemerintah Pusat yang hingga kini belum membuka akses bantuan dari luar negeri di tengah kondisi masyarakat Aceh yang kian memprihatinkan.
Menurutnya sudah ada sejumlah negara yang menjalin komunikasi soal pengiriman bantuan penanganan bencana dengan Aceh yaitu China, Rusia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Namun bantuan belum bisa direalisasikan karena Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.
"Jadi mereka belum bisa masuk, karena pemerintah pusat belum membuka pintu. Yang bisa masuk bantuan ke Aceh dari negara luar itu cuma dari konsulat atau kedutaan yang sudah ada di dalam Indonesia, itu bantuannya terbatas," ujar Tgk Malik Mahmud Al-Haytar dalam keterangannya, Kamis lalu.
"Padahal negara-negara tetangga terdekat sudah banyak yang bersiap membantu Aceh, tapi tidak dibuka pintu, dengan Rusia juga kami sudah kontak (telepon)," lanjutnya.
"Maka, terkait bantuan hibah luar negeri dan bantuan kemanusiaan itu boleh, terutama untuk bencana, karena Aceh memiliki kewenangan, namun tetap sepengetahuan Pemerintah Pusat,"
"Jika tidak percaya ini diperbolehkan, silakan tanya ke Uni Eropa. Ujung-ujungnya nanti duduk di meja runding lagi," lanjut Tgk Malik Mahmud.
Pandangan AHY
Skala kerusakan dinilai lebih luas dibandingkan tragedi tsunami Aceh 2004. Selain menelan korban jiwa, bencana Sumatera merusak ribuan rumah, memutus jalan dan jembatan, serta menimbun sawah dan kebun warga.
Pandangan itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Saat tsunami 2004, korban jiwa sangat besar, sekitar 200 ribu orang meninggal dan hilang. Namun kali ini, daerah yang terdampak jauh lebih luas,” kata AHY di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
AHY mengatakan, pada hari-hari awal bencana, kondisi lapangan sempat diliputi kebingungan akibat beredarnya berbagai informasi yang bercampur antara laporan terbaru, konten lama, hingga gambar dan video hasil manipulasi kecerdasan buatan di media sosial. “Apa yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu tidak ringan. Saya dapat memastikan hal tersebut karena melihat dan datang langsung ke daerah bencana,” ujarnya.
18 Daerah Terdampak
Di Aceh, dampak bencana dilaporkan nyaris merata. Dari total 23 kabupaten dan kota, sebanyak 18 daerah terdampak, mencakup wilayah pesisir timur dan barat hingga kawasan tengah dan pegunungan, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon, dan Gayo.
Sementara di Sumatera Utara, sebanyak 18 dari 33 kabupaten dan kota dilaporkan mengalami kerusakan. Adapun di Sumatera Barat, 16 dari 19 kabupaten dan kota terdampak, termasuk kawasan wisata Lembah Anai. “Lembah Anai yang dikenal dengan air terjunnya kini rusak. Jalan dan jembatan hancur,” kata AHY.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah segera melakukan langkah penanganan darurat dengan berkoordinasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu langkah yang ditempuh adalah operasi modifikasi cuaca untuk menekan intensitas hujan dan membuka jalur distribusi bantuan.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan kondisi banjir di 16 Kabupaten/Kota (Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang,Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam,Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan) di Provinsi Aceh. Selama periode 18 November 2025 pukul 07.00 WIB hingga 27 November 2025 pukul 16.00 WIB terdampak pada rumah milik 33.817 KK/119.988 Jiwa dan 6.998 KK/20.759 Jiwa mengungsi. Sebagian besar kejadian masih dipicu oleh curah hujan tinggi, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang berdampak pada banjir, tanah bergerak, serta tanah longsor.
Dibantu Pemerintah UEA
Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menerima bantuan berupa 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi korban banjir.
Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, selain beras, bantuan yang diberikan Pemerintah Uni Emirat Arab juga berupa 300 paket masing-masing berupa; sembako, perlengkapan bayi dan perlengkapan ibadah salat.
Menurut Rico bantuan yang diberikan merupakan solidaritas dari pemerintah dan masyarakat UEA terhadap para korban terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra, khususnya Medan.
"Kami tentunya apresiasi dan sangat berterima kasih atas solidaritas yang diberikan Uni Emirat Arab dengan memberikan bantuan ke Posko Bantuan Bencana Kota Medan," katanya. md, ae, bl, rmc
Editor : Moch Ilham
