SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah memperketat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada penutupan tahun anggaran 2025, sektor pariwisata Surabaya kembali diuji oleh realitas fiskal yang semakin ketat.
Dalam situasi ini, setiap sektor dituntut mampu memberi nilai tambah, termasuk pariwisata yang diharapkan berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun hingga akhir tahun, sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dinilai belum menunjukkan kinerja yang sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki.
Surabaya sesungguhnya tidak kekurangan potensi wisata. Beragam destinasi yang dimiliki kota ini telah lama menjadi ruang rekreasi masyarakat.
Namun pengelolaannya dinilai masih berkutat pada pola administratif dan minim terobosan, sehingga belum mampu mendorong peningkatan kunjungan maupun pendapatan daerah secara signifikan.
Kondisi tersebut tercermin pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata kota dan aset strategis daerah, KBS hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan ini dinilai berdampak langsung pada arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, sulit berharap KBS mampu berkembang optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” ungkap politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu Rabu (17/12).
Ia menilai, selama kepemimpinan belum tertata, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas.
Sementara itu, biaya operasional tetap harus ditanggung APBD, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak diimbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.
Persoalan lain juga terlihat pada pengelolaan wisata baru, seperti wisata offroad Tahura Pakal yang diperkenalkan Pemkot Surabaya belum lama ini. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaannya dinilai masih terjebak dalam pola birokrasi yang kaku. Sistem pendaftaran yang mengharuskan pengunjung mendaftar secara daring dinilai mengurangi fleksibilitas layanan, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan.
“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” kata Yona yang juga ketua komis A DPRD Surabaya.
Selain itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi etalase sejarah kota juga dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi pengunjung.
Masih adanya persoalan penataan kawasan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan membuat kawasan tersebut belum optimal sebagai destinasi unggulan.
“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.
Yona yang juga bendahara fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini lantas menegaskan bahwa, seluruh persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer pusat, Pemkot Surabaya dituntut memastikan setiap aset daerah benar-benar produktif dan tidak hanya menyerap belanja rutin.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
