SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak akui sekarang ini pihaknya berada di titik-titik kritis.
"Proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, hingga pengadaan syarikah sedang berlangsung. Di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi," jelas Dahnil, kemarin, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Bogor, Selasa (7/1/2026).
Dijadwalkan jemaah haji mulai masuk asrama haji pada tanggal 21 April 2026.
Jemaah haji gelombang I berangkat dari Tanah Air ke Madinah mulai tanggal 22 April 2026, disusul dengan gelombang II yang berangkat dari Tanah ke Air ke Makkah mulai 7 Mei 2026.
Pada pelaksanaan ibadah haji 2026, Pemerintah Indonesia resmi menetapkan alokasi kuota jemaah haji reguler tahun 2026 yakni sebanyak total 203.320 jemaah haji.
Ada Intervensi Proses Pengadaan
Wamenhaj Dahnil mengungkap temuan mengejutkan terkait adanya laporan upaya intervensi dalam proses pengadaan. Modusnya beragam, mulai dari permintaan cashback hingga mencatut nama pimpinan kementerian untuk menekan tim pengadaan.
"Saya masih mendengar adanya upaya-upaya cashback, upaya rente, dan upaya korupsi, termasuk memengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan Menteri maupun Wakil Menteri," ungkapnya.
Untuk menjaga integritas, Kementerian Haji dan Umrah telah menggandeng Kejaksaan dan aparat penegak hukum (APH) lainnya sejak awal. Dahnil meminta APH bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang berani mengganggu amanah pelayanan jemaah.
"Saya tegaskan, jangan ragu aparat penegak hukum. Jangan ragu Kejaksaan. Tangkap saja siapa pun yang masih berusaha melakukan praktik rente dan korupsi. Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari manapun asalnya," tegasnya.
Bahkan, Dahnil memberikan "lampu hijau" kepada aparat untuk menyisir jajaran internalnya sendiri jika ditemukan indikasi kuat adanya penyelewengan.
"Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya," pungkas Dahnil.
Dahnil menegaskan, Presiden Prabowo sangat serius melakukan "bersih-bersih" tata kelola negara, terutama di sektor perhajian.
"Presiden Prabowo sangat serius dalam upaya bersih-bersih pengelolaan negara.
Pengelolaan Haji Bersih
Khusus di bidang perhajian yang saya tangani bersama Gus Irfan, Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih," ujar Dahnil dalam keterangan persnya.
Dahnil menekankan bahwa kementeriannya menerapkan kebijakan nol toleransi atau zero tolerance terhadap praktik korupsi, rente, maupun tindakan amoral yang merugikan jemaah. Saat ini, persiapan haji sedang berada di fase krusial, yakni pengadaan layanan. n jk/ec/rmc
Editor : Moch Ilham
